Landasan Hukum Jaksa Pengacara Negara


Sebutan jaksa pengacara negara (JPN) secara eksplisit tidak tercantum dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan RI dan UU sebelumnya, yaitu UU 5/1991, serta Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI. Namun, makna “kuasa khusus” dalam bidang keperdataan dengan sendirinya identik dengan “pengacara.” Berdasarkan asumsi tersebut, istilah pengacara negara, yang adalah terjemahan dari landsadvocaten versi Staatblad 1922 Nomor 522 (pasal 3), telah dikenal secara luas oleh masyarakat dan pemerintah.

Tidak semua jaksa otomatis menjadi JPN karena penyebutan itu hanya kepada jaksa-jaksa yang secara struktural dan fungsional melaksanakan tugas-tugas perdata dan tata usaha negara (Datun). Istilah ini bukan baru muncul saat bidang Perdata dan Tata usaha Negara dibentuk secara struktural di Kejaksaan Agung pada 1992, namun telah dikenal sejak 1922 (vide: Stb 1922 No. 522, Vertegenwoordige van den Lande in Rechten). Dalam pasal 2 Stb 1922 No. 522 disebutkan, “Dalam suatu proses (atau sengketa) yang diadili dengan prosedur perdata, bertindak untuk Pemerintah Indonesia sebagai penanggung jawab negara di pengadilan adalah opsir justisi atau jaksa” (vide pasal 2 huruf b dan seterusnsya). Bahkan di negeri Belanda, para Jaksa Agung Muda disebut Advocaten General baik Kejaksaan di Hoge Raad maupun di Gerechtshoven (vide: art 3 RO. Bld), sebagai konsekuensi penugasannya untuk membela kepentingan negara dan publik, baik dalam proses pidana maupun masalah perdata dan ekstra yudisial lainnya.

Dalam berbagai rapat koordinasi lengkap bidang pengawasan yang dikoordinasikan oleh Wakil Presiden, beberapa tahun lalu, selalu direkomendasikan untuk meminta bantuan Kejaksaan sebagai “pengacara negara” guna mengamankan aset negara. Misalnya, dalam rakor pengawasan 17 Februari 1993, Wapres Soedharmono dalam pengarahannya mengatakan, sesuai peraturan yang berlaku tuntutan ganti rugi oleh pemerintah terhadap yang bertanggung jawab atas kerugian uang negara dapat dilakukan dengan meminta bantuan Kejaksaan sebagai pengacara negara.”

Wapres Try Sutrisno dalam penutupan rapat koordinasi lengkap pengawasan 18 Februari 1998 menekankan bahwa untuk kasus-kasus perdata yang tergugatnya aparat pemerintah dapat diminta bantuan Kejaksaan Agung (sebagai pengacara negara) untuk menjadi Kuasa Hukum Tergugat.”

Presiden Klien JPN

Berbagai kasus gugatan perdata telah ditangani oleh JPN baik mewakili berbagai departemen, gubernur, bupati, lembaga-lembaga negara, maupun BUMN. Bahkan Pesiden RI pernah menjadi “klien” JPN beberapa kali dengan memberikan SKK (Surat Kuasa Khusus) kepada Kejaksaan dalam fungsi sebagai JPN untuk mewakilinya di pengadilan, yang umumnya dimenangkan oleh JPN.

Penugasan JPN bukan hanya untuk mengamankan aset negara, tetapi juga untuk menjaga wibawa pemerintah dan aparat pemerintah. Jika aparat melakukan tindak pidana sebaiknya ditangani oleh jaksa sebagai penuntut umum.

Memang ada kesan masyarakat selama ini seolah-olah Kejaksaan hanya sebagai penuntut umum, meskipun pada pemerintahan Hindia Belanda juga disebut dalam pasal 55 RO (Rechterlijke Organisatie en het Beleid der Justitie in Indonesie) atau Reglemen Organisasi Peradilan di Indonesia, bahwa tugas pokoknya menegakkan ketentuan hukum dan keputusan penguasa umum, penuntutan kejahatan dan pelanggaran, dan melaksanakan putusan hakim. Namun, dalam RO yang sama pada pasal 181 disebutkan, kepada Jaksa Agung diberikan wewenang memelihara ketertiban dan keamanan umum. Penugasan terakhir ini, yang juga tercantum dalam UU No. 16/2004, pasal 30 ayat (3), diberikan kepada bidang Intelijen Kejaksaan Agung. Sedang menyangkut bidang perdata dan tata usaha negara kepada Kejaksaan diberikan kuasa khusus dapat bertindak baik di dalam maupun di luar pengadilan untuk dan atas nama negara atau pemerintah. Ini jelas adalah fungsi sebagai JPN.

Lebih jelas penjabaran tugas jaksa sebagai JPN dalam Keppres 55/1991 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kejaksaan RI dalam pasal 24 dan pasal 25 huruf e, disebutkan, JAM Datun mempunyai tugas dan wewenang memberikan bantuan, pertimbangan, dan pelayanan hukum kepada instansi pemerintah dan negara di bidang perdata dan tata usaha negara untuk menyelamatkan kekayaan negara dan menegakkan kewibawaan pemerintah, melakukan tindakan hukum di dalam maupun di luar pengadilan, mewakili kepentingan keperdataan negara, pemerintah dan masyarakat, baik berdasarkan jabatan atau kuasa khusus di dalam atau di luar negeri.

Tugas keperdataan dari Kejaksaan terdapat secara eksplisit dalam KUH Perdata (BW) dan dicantumkan pula dalam UU tersendiri. Yang secara eksplisit dicantumkan dalam BW tidak diperlukan adanya suatu SKK (Surat Kuasa Khusus), seperti, meminta kepada pengadilan agar seorang bapak atau ibu dibebaskan dari kekuasaan orangtua (BW pasal 319), menuntut ke pengadilan agar memecat seorang wali dari anak yang belum dewasa (BW pasal 381), meminta kepada pengadilan untuk mengangkat pengurus pengganti jika pengurus waris meninggal dunia (BW pasal 979), menerima secara tertulis laporan dari Balai Harta Peninggalan tentang boedel yang tidak terurus (BW pasal 1127), dan lain-lain pasal dari Buku I dan Buku II BW. Sedang ketentuan yang berada di luar BW, misalnya, membatalkan suatu perkawinan yang dilakukan oleh Catatan Sipil yang tidak berwenang (UU No. 1 Tahun 1974) dan mengajukan tuntutan kepada hakim untuk menyatakan suatu badan hukum yang menyimpang dari ketentuan anggaran dasar yang sah (Stb 1870 No. 64), dan lain-lain.

Namun, kami sependapat dengan Prof Dr Dimyati Hartono SH dalam seminar sehari 25 Agustus 1997 di Semarang menyangkut lembaga Kejaksaan sebagai Kantor Pengacara Negara, bahwa tidaklah tepat bila jaksa sebagai pengacara negara dan Kejaksaan dilembagakan sebagai Kantor Pengacara Negara. Dalam arti, pelaksana tugas-tugas yang bersifat hukum publik yang dapat menimbulkan conflict of interest, karena tugas sebagai pengacara negara dapat juga dilaksanakan oleh pengacara berprofesi advokat, di samping jaksa dalam kapasitas sebagai pengacara yang mewakili negara, bukan dalam kapasitas sebagai penuntut umum. Dengan demikian, fungsi jaksa sebagai pengacara negara harus mengarah kepada kecenderungan global dan kebijakan nasional.

Hal ini sejalan dengan yang dilaksanakan oleh JPN pada JAM Datun dalam kasus gugatan Ernest Jo Storr cs terhadap Wanhankamnas dan negara RI di District Court New York, di mana JPN-JAM Datun bekerja-sama dengan pengacara profesional di New York.

Penulis:  Martin Basiang, mantan Jaksa Agung Muda Perdata dan Tata Usaha Negara

Dikutip dari Suara Pembaruan Daily

Berikan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s