Buku I: Subyek Hukum dan Amwal

BAB I
KETENTUAN UMUM

Dalam Kompilasi ini yang dimaksud dengan :

Pasal 1
Ekonomi syari’ah adalah usaha atau kegiatan yang dilakukan oleh orang per orang, kelompok orang, badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum dalam rangka memenuhi kebutuhan yang bersifat komersial dan tidak komersial menurut prinsip syari’ah.

Subyek hukum adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang memiliki kecakapan hukum untuk mendukung hak dan kewajiban.

Kecakapan hukum adalah kemampuan subyek hukum untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah secara hukum.

Anak adalah seseorang yang berada di bawah umur 18 tahun yang dipandang belum cakap melakukan perbuatan hukum atau belum pernah menikah.

Perwalian adalah kewenangan yang diberikan kepada wali untuk melakukan perbuatan hukum atas nama dan untuk kepentingan muwalla.

Muwalla adalah seseorang yang belum cakap melakukan perbuatan hukum, atau badan usaha yang dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Wali adalah seseorang atau kurator badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan untuk melakukan perbuatan hukum, baik di dalam maupun di luar pengadilan, untuk kepentingan terbaik bagi muwalla.

Pengadilan adalah pengadilan/mahkamah syar’iyah dalam lingkungan peradilan agama.

Amwal adalah benda yang dapat dimiliki, dikuasai, diusahakan, dan dialihkan, baik benda berwujud maupun tidak berwujud, baik benda yang terdaftar maupun yang tidak terdaftar, baik benda yang bergerak maupun yang tidak bergerak, dan hak yang mempunyai nilai ekonomis.

Benda berwujud adalah segala sesuatu yang dapat diindra.

Benda tidak berwujud adalah segala sesuatu yang tidak dapat diindera.

Benda bergerak adalah segala sesuatu yang dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain.

Benda tidak bergerak adalah segala sesuatu yang tidak dapat dipindahkan dari suatu tempat ke tempat lain yang menurut sifatnya ditentukan oleh undang-undang.

Benda terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan warkat yang dikeluarkan oleh instansi yang berwenang.

Benda tidak terdaftar adalah segala sesuatu yang kepemilikannya ditentukan berdasarkan alat bukti pertukaran atau pengalihan di antara pihak-pihak.

Kepemilikan benda adalah hak yang dimiliki seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum.

Penguasaan benda adalah hak seseorang, kelompok orang, atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk melakukan perbuatan hukum, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengusahaan benda adalah hak seseorang atau badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum untuk mendayagunakan benda, baik miliknya maupun milik pihak lain.

Pengalihan hak kebendaan adalah pemindahan hak kepemilikan dari subjek hukum yang satu ke subjek hukum yang lain.

Uang adalah alat tukar atau pembayaran yang sah, bukan sebagai komoditas.

Orang adalah seseorang, orang perorangan, kelompok orang, atau badan hukum.

BAB II
SUBYEK HUKUM

Bagian Pertama
Kecakapan Hukum

Pasal 2
Seseorang dipandang memiliki kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum dalam hal telah mencapai umur paling rendah 18 (delapan belas) tahun atau pernah menikah.
Badan usaha yang berbadan hukum atau tidak berbadan hukum, dapat melakukan perbuatan hukum dalam hal tidak dinyatakan taflis/pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 3
Dalam hal seseorang anak belum berusia 18 (delapan belas) tahun dapat mengajukan permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum kepada pengadilan.
Pengadilan dapat mengabulkan dan atau menolak permohonan pengakuan cakap melakukan perbuatan hukum.

Bagian Kedua
Pewalian

Pasal 4
Orang yang tidak cakap melakukan perbuatan hukum berhak mendapat pewalian.

Pasal 5
Dalam hal seseorang sudah berumur 18 tahun atau pernah menikah, namun tidak cakap melakukan perbuatan hukum, maka pihak keluarga dapat mengajukan permohonan kepada pengadilan untuk menetapkan wali bagi yang bersangkutan.
Dalam hal badan hukum terbukti tidak mampu lagi berprestasi sehingga menghadapi kepailitan, atau tidak mampu membayar utang dan meminta permohonan penundaan kewajiban pembayaran utang, maka pengadilan dapat menetapkan kurator atau pengurus bagi badan hukum tersebut atas permohonan pihak yang berkepentingan.

Pasal 6
Pengadilan berwenang untuk menetapkan pewalian bagi orang yang dipandang tidak cakap melakukan perbuatan hukum.
Pengadilan berwenang untuk menetapkan orang untuk bertindak sebagai wali sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

Pasal 7
Pengadilan dapat menetapkan orang yang berutang berada dalam pewalian berdasarkan permohonan orang yang berpiutang.

Pasal 8
Pengadilan  berwenang  menetapkan  pewalian   bagi orang yang tindakannya menyebabkan kerugian orang banyak.

Pasal 9
Muwalla dapat melakukan perbuatan hukum yang menguntungkan dirinya, meskipun tidak mendapat izin wali.
Muwalla tidak dapat melakukan perbuatan hukum yang merugikan dirinya, meskipun mendapat izin wali.
Keabsahan perbuatan hukum muwalla atas hak kebendaannya yang belum jelas akan menguntungkan atau merugikan dirinya bergantung pada izin wali.
Apabila terjadi perselisihan antara muwalla dengan wali sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), muwalla dapat mengajukan permohonan ke pengadilan untuk ditetapkan bahwa yang bersangkutan memiliki kecakapan melakukan perbuatan hukum.

Pasal 10
Izin pewalian yang dimaksud dalam Pasal 9 ayat (2) dan ayat (3) dapat dinyatakan secara tulisan atau lisan.

Pasal 11
Wali terdiri atas :
orang tua muwalla;
orang yang menerima wasiat dari orang tua muwalla;
orang lain atau badan hukum yang ditetapkan oleh pengadilan.

Pasal 12
Kekuasaan wali sebagaimana dimaksud pada pasal 11 huruf c, mulai berlaku sejak penetapan pengadilan memperoleh kekuatan hukum tetap.

Pasal 13
Wali wajib menjamin dan melindungi muwalla dan hak-haknya sampai cakap melakukan perbuatan hukum.

Pasal 14
Wali dapat mencabut atau memberi izin kepada muwalla untuk melakukan perbuatan hukum tertentu dengan mempertimbangkan keuntungan atau kerugian dari perbuatan hukum tersebut.

Pasal 15
Kekuasaan wali berakhir karena:
a.    meninggal dunia;
b.    muwalla telah memiliki kecakapan melakukan perbuatan
c.    hukum; atau
d.    dicabut berdasarkan penetapan pengadilan.

Pasal 16
Wali wajib mengganti kerugian yang diderita muwalla atas kesalahan perbuatannya.
Penetapan kesalahan perbuatan wali dan penggantian kerugian muwalla ditetapkan oleh pengadilan.

BAB III
AMWAL

Bagian Pertama
Asas Pemilikan Amwal

Pasal 17
Pemilikan amwal didasarkan pada asas:
a.    amanah, bahwa pemilikan amwal pada dasarnya merupakan titipan dari Allah Subhanahu Wata’ala untuk didayagunakan bagi kepentingan hidup;
b.    infiradiyah, bahwa pemilikan benda pada dasarnya bersifat individual dan penyatuan benda dapat dilakukan dalam bentuk badan usaha atau korporasi;
c.    ijtima’iyah, bahwa pemilikan benda tidak hanya memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan hidup pemiliknya, tetapi pada saat yang sama didalamnya terdapat hak masyarakat;
d.    manfaat, bahwa pemilikan benda pada dasarnya diarahkan untuk memperbesar manfaat dan mempersempit madharat.

Bagian Kedua
Cara Perolehan Amwal

Pasal 18
Benda dapat diperoleh dengan cara:
pertukaran;
pewarisan;
hibah;
wasiat;
pertambahan alamiah;
jual beli;
luqathah;
wakaf;
cara lain yang dibenarkan menurut syari’ah.

Bagian Ketiga
Sifat Pemilikan Amwal

Pasal 19
Prinsip pemilikan amwal adalah:
a.    pemilikan yang penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan tidak dibatasi waktu;
b.    pemilikan yang tidak penuh, mengharuskan adanya kepemilikan manfaat dan dibatasi waktu;
c.    pemilikan yang penuh tidak bisa dihapuskan, tetapi bisa dialihkan.
d.    pemilikan syarikat yang tidak penuh sama dengan kepemilikan terpisah tasharruf-nya.
e.    Pemilikan syarikat yang penuh di-tasharruf-kan dengan hak dan kewajiban secara proporsional.