Konsumen Oh Konsumen…


Hilux (www.toyota.co.id)
Hilux (www.toyota.co.id)

Konsumen Sering Dirugikan, Padahal Hukum Berpihak Pada Konsumen!

Apakah anda pernah beli mobil dengan cara kredit?

Mungkin anda atau teman anda pernah melakukannya, dan itu adalah hal biasa. Yang menjadi tidak biasa adalah kalau sempat mobil anda disita oleh Perusahaan Pembiayaan atau Dept Collectornya. Semoga anda tidak sampai mengalaminya.

Dalam masalah sita-menyita, pihak Perusahaan Pembiayaan/Tukang Kredit sering bertindak sepihak. Mereka sering menggunakan jasa Dept Collector atau Penagih Utang untuk menyita jaminan atau mobil dari Konsumen. Biasanya, kalau mobil sempat diambil oleh Dept Collector maka kerugian besar akan menimpa Konsumen, karena pada saat penyelesaian tagihannya, pihak Perusahaan membebankan biaya yang cukup besar untuk jasa Dept Collector tsb.

Untuk masalah Dept Collector itu kita biarkan saja, biarlah mereka berbuat sesuka hatinya. Sebagai konsumen yang baik dan taat hukum, kita punya cara yang lebih beradap untuk menghadapi cara-cara tragis mereka. Perbuatan dibawah ini paling sering dilakukan oleh Perusahaan Pembiayaan, yang sengaja dilakukan untuk menekan konsumen dalam rangka penagihan, hal tsb melanggar undang-undang perlindungan konsumen  dan bisa dituntun ke pengadilan.

Biasanya dalam membuat Perjanjian Pembiayaan, perusahaan pembiayaan tsb sering menggunakan cara-cara yang melawan hukum, mereka sering mencantumkan klausula baku pada dokumen perjanjiannya. Klausula Baku adalah setiap aturan atau ketentuan dan syarat-syarat yang telah dipersiapkaan dan ditetapkan terlebih dahulu secara sepihak oleh pelaku usaha yang dituangkan dalam suatu dokumen dan/atau perjanjian yang mengikat dan wajib dipenuhi oleh konsumen (Pasal 1 UU No 8 Tahun 1999).

Menurut Pasal 18 Undang-undang No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pelaku usaha seperti itu dilarang mencantumkan klausula baku dalam dokumen perjanjiannya. Dan terhadap Pelaku usaha yang melanggar ketentuan tsb dapat dikenakan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp 2.000.000.000,00 (dua miliar rupiah).

Setiap konsumen yang dirugikan dapat menggugat pelaku usaha melalui lembaga yang bertugas menyelesaikan sengketa antara konsumen dan pelaku usaha atau melalui peradilan yang berada di lingkungan peradilan umum (Pasal 45 UU No 8 Tahun 1999).

Jadi, kalau Collectornya kurang ajar, maka tuntut saja perusahaannya..!

Bunyi Pasal 18 UU No 8 Tentang Perlindungan Konsumen:

KETENTUAN PENCANTUMAN KLAUSULA BAKU

Pasal 18

  1. Pelaku usaha dalam menawarkan barang dan/atau jasa yang ditujukan untuk diperdagangkan dilarang membuat atau mencantumkan klausula baku pada setiap dokumen dan/atau perjanjian apabila :
    a. menyatakan pengalihan tanggung jawab pelaku usaha;
    b. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali barang yang dibeli konsumen;
    c. menyatakan bahwa pelaku usaha berhak menolak penyerahan kembali uang yang dibayarkan atas barang dan/atau jasa yang dibeli oleh konsumen;
    d. menyatakan pemberian kuasa dari konsumen kepada pelaku usaha baik secara langsung maupun tidak langsung untuk melakukan segala tindakan sepihak yang berkaitan dengan barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran;
    e. mengatur perihal pembuktian atas hilangnya kegunaan barang atau pemanfaatan jasa yang dibeli oleh konsumen;
    f. memberi hak kepada pelaku usaha untuk mengurangi manfaat jasa atau mengurangi harta kekayaan konsumen yang menjadi obyek jual beli jasa;
    g. menyatakan tunduknya konsumen kepada peraturan yang berupa aturan baru, tambahan, lanjutan dan/atau pengubahan lanjutan yang dibuat sepihak oleh pelaku usaha dalam masa konsumen memanfaatkan jasa yang dibelinya;
    h. menyatakan bahwa konsumen memberi kuasa kepada pelaku usaha untuk pembebanan hak tanggungan, hak gadai, atau hak jaminan terhadap barang yang dibeli oleh konsumen secara angsuran.
  2. Pelaku usaha dilarang mencantumkan klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat atau tidak dapat dibaca secara jelas, atau yang pengungkapannya sulit dimengerti.
  3. Setiap klausula baku yang telah ditetapkan oleh pelaku usaha pada dokumen atau perjanjian yang memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dinyatakan batal demi hukum.
  4. Pelaku usaha wajib menyesuaikan klausula baku yang bertentangan dengan Undang-undang ini.

Tanggapan Kompasianer Sangat Diharapkan Untuk Mendapatkan Kejujuran, Fakta, dan Verifikasi dari Tulisan ini. Demikian dan Salam Indonesia Raya…

Sumber: UU No 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

4 thoughts on “Konsumen Oh Konsumen…

  1. Pemerintah sepertinya menutup mata dalam hal perlindungan konsumen. Contoh lain ada pada karcis parkir. Sekarang ini masih banyak karcis parkir yang berisi ketentuan:
    “Segala kerugian dan kehilangan ditanggung pemilik kendaraan.” Padahal ini jelas-jelas bertentangan dengan Pasal 18 ayat (1) huruf a UU PK.
    Indonesia… Indonesia…

  2. sudah jadi ” habitat ” rupanya, kalau konsumen selalu kena APES, hehehe korban.

    sudah di boongin, eh eh dirugi-in lagi.

    mau berteriak ke Lembaga Yayasan Konsumen Indonesia ?, bisa tapi lamaaaaaaaaaa banget. tahu deh kenapa begitu.
    sebab bocoran mengatakn LYKI juga friend politic dari marketing. ya ampun. tapi gak apa koq wong sampai2 ke LHB saja kerjanya juga korup. wew.

    I say, nice artikel. TOP !. hihihihihihi,

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s