Panggil Mereka KORUPTOR..!


dok. google.co.id
Kantor Bupati (www.google.co.id)

Ketika korupsi jadi cita-cita..!

Tindak pidana korupsi selama ini sudah terjadi di semua sendi kehidupan negara, hal ini tidak saja merugikan keuangan negara, tetapi juga telah melanggaran hak-hak sosial dan ekonomi masyarakat secara luas, sehingga tindak pidana korupsi perlu digolongkan sebagai kejahatan luar biasa yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa pula.

Peran aktif masyarakat sebagai pemilik dari negara ini sudah sangat dibutuhkan dalam mengatasi masalah tsb, budaya malu untuk berbuat korupsi bisa bentuk oleh masyarakat dengan cara memanggil mereka dengan nama KORUPTOR. Hukuman sosial ini adalah tindakan yg paling tepat, mudah dan murah untuk dilakukan dalam upaya pemberantasan tindak pidana korupsi. Dg stigma KORUPTOR dari masyarakat, diharapkan perilaku korup akan menjadi prilaku yg sangat memalukan dan menjadi aib sepanjang masa.

Untuk hal itu, maka masyarakat harus tau bagaimana yg dikatakan TINDAK PIDANA KORUPSI. Sebenarnya banyak perilaku KORUPSI yg terlihat nyata dalam kehidupan sehari-hari, namun karena sudah terbiasa maka hal tsb hampir dianggap bukan korupsi lagi, padahal kalau dikaitkan dg UU Tindak Pidana Korupsi, perbuatan tsb adalah KORUPSI.

Ini contoh Tindak Pidana Korupsi yang sering kita lihat sehari-hari:

  • Bupati atau Kepala Dinas yang memberikan Proyek kepada Kontraktor dengan nilai Rp. 50 – 100 juta. Ini adalah Tindak Pidana Korupsi apabila dilakukan tdk sesuai prosedur Pemilihan Langsung. PROSEDUR PEMILIHAN LANGSUNG, harus diawali oleh Pengumuan Tender yg minimal di tempel di papan pengumuman resmi kantor/dinas tsb dg waktu tayang minimal selama 3 hari kerja, (kalau untuk nilai diatas Rp. 100 juta; pengumumannya di Media Masa). Ini biasanya tdk dilakukan, jadi pada umumnya bagi-bagi proyek dg nilai Rp. 50-100 juta adalah TINDAK PIDANA KORUPSI. Untuk waktu yg akan datang, masyarakat harus memperhatikan masalah ini. Apabila hal yg sama spt diatas terjadi, maka PANGGIL SAJA MEREKA DENGAN NAMA KORUPTOR.
  • Not: mungkin setelah disahkan Perpres yg baru, Nilai utk pemilihan langsung berubah menjadi Rp. 100-200 juta.
  • PNS atau penyelenggara negara baik langsung maupun tidak langsung dengan sengaja turut serta dalam pemborongan, pengadaan, atau persewaan, yang pada saat dilakukan perbuatan, untuk seluruh atau sebagian ditugaskan untuk mengurus atau mengawasinya, juga merupakan TINDAK PIDANA KORUPSI. (sesuai Pasal 12 Huruf i UU NOMOR 20 TAHUN 2001)
  • Dan Tindak Pidana Korupsi yg lainnya, Kita sharing lewat kolom tangggapan saja…

Demikian, semoga tulisan ini bisa memotivasi masyarakat untuk berperan aktif dalam rangka pemberantasan tindak pidana korupsi.

Salam Kompasiana…

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s