Bailout Century Bisa Dipidanakan…


Boediono (www.google.com)

Kebijakan publik tidak bisa dipidanakan, walaupun kebijakan itu dinilai salah dan mendapat penolakan dari DPR. Masalah ini sudah diatur dalam UUD 1945 dan UU No 10 Tahun 2004 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Kebijakan Publik (Public Policy) adalah keputusan-keputusan yang mengikat bagi orang banyak pada tataran strategis atau bersifat garis besar yang dibuat oleh pemegang  otoritas publik. Sebagai keputusan yang mengikat publik maka kebijakan publik haruslah dibuat oleh otoritas politik, yakni mereka yang menerima mandat dari publik atau orang banyak, umumnya melalui suatu proses pemilihan untuk bertindak atas nama rakyat banyak.

Menurut terminologinya, kebijakan publik menunjuk pada serangkaian peralatan pelaksanaan yang lebih luas dari peraturan perundang-undangan, mencakup juga aspek anggaran dan struktur pelaksana. Siklus kebijakan publik sendiri bisa dikaitkan dengan pembuatan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, dan evaluasi kebijakan. Sumber: herwanparwiyanto

Apakah Bailout Century merupakan sebuah kebijakan publik?

Menurut penulis, Bailout  Century bukanlah suatu kebijakan publik karena keputusan bailout tsb bukan

dilakukan oleh otoritas politik. Berdasarkan siklus kebijakan publik diatas, Bailout Century bisa dikaitkan dengan pelaksanaan kebijakan, dan yang menjadi kebijakannya adalah Perppu JPSK.

Apakah pelaksana kebijakan Perppu JPSK bisa dipidana?

Menurut Pasal 29 Perppu JPSK, Menteri Keuangan, Gubernur Bank Indonesia, dan/atau pihak yang melaksanakan tugas sesuai Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini tidak dapat dihukum karena telah mengambil keputusan atau kebijakan yang sejalan dengan tugas dan wewenangnya sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang ini.

Apakah pelaksana kebijakan Bailout Century bisa dipidana?

Menurut penulis, para pelaksana Bailout Century bisa dipidana, karena dalam melaksanakan tugasnya mereka tidak sejalan dengan Perppu JPSK, ini bisa dilihat dari:

  • Pendanaan untuk pelaksanaan penanganan Krisis  menjadi beban Pemerintah (Pasal 20 Ayat 2 Perppu JPSK).
    Sri Mulyani (google.com)

    Sementara pada saat melakukan Bailout Century, mereka menggunakan pendanaan yang bersumber dari LPS. Hal ini tidak sejalan dengan Perppu JPSK.

  • Sumber pendanaan Pemerintah untuk pencegahan dan penanganan Krisis berasal dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara melalui penerbitan SBN atau tunai (Pasal 27 Ayat 1 Perppu JPSK)
  • Pasal 27 Ayat 6: Penggunaan dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk pencegahan dan penanganan Krisis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus terlebih dahulu mendapat persetujuan dari Dewan Perwakilan Rakyat. Ini tidak dilakukan.
  • Mereka telah menyalahgunakan wewenang karena telah membuat kebijakan publik mengenai penggunaan dana LPS untuk Bailout Century, padahal Menteri Keuangan dan Gubernur BI bukanlah otoritas politik.
  • Mereka juga melanggar Pasal 3 UU No 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Demikianlah tulisan ini, semoga peran serta masyarakat dalam mengawasi penyelenggara negara semakin meningkat…

Artikel ini juga dimuat di: ZONA MERAH

Berita terkait:

Gilaaa… Hampir 3 Kali Bailout Dilakukan Boediono!

DPR: Ini bukan Negara Kerajaan

Asas Umum Pemerintahan yang Baik

Panggil Mereka KORUPTOR..!

Mendagri Tunjuk Jamaah Korupsi…

Menguak Dana Century ke Parpol Bisa Dimulai dari Sini…

Bail Out Century; Kebijakannya Tidak salah, Yang Salah Pelaksanaannya (Rekomendasi Untuk Pansus)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s