Saya dan Bibit Membantah Buku OC Kaligis


OC Kaligis (google.com)
OC Kaligis (google.com)

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Rianto menyangkal pernyataan yang terdapat dalam buku karangan pengacara OC Kaligis berjudul Korupsi Bibit dan Chandra.

Dalam buku  setebal 632 halaman tersebut, Oce Kaligis menyatakan bahwa:

  • Tindak pidana yang dilakukan Bibit Samad Rianto (Bibit) dan Chanda Martha Hamzah (Chandra) tidak sampai ke meja hijau akibat tekanan publik.
  • Sementara kasus yang menimpa Anggodo Widjojo, adik bos PT Masaro Radiokom, identik dengan Bibit dan Chandra, yang berbeda adalah adanya diskriminasi pada kasus Anggodo.
  • Bahkan menurut Oce Kaligis, Anggodo ditahan dan perkaranya terus dilanjutkan tanpa dasar hukum, sementara Bibit dan Chandra, meski berkas perkara dinyatakan rampung (P-21) oleh jaksa, tapi tidak sampai ke meja hijau.
  • Ditegaskannya, berdasarkan asas equality before the taw, tidak mengenal diskriminasi, semua sama di mata hukum tanpa harus ada perbedaan. Tapi, lanjut dia, bagi Anggodo hal itu dianggap tidak adil. Untuk kasus Bibit dan Chandra, kata dia, Presiden Sosilo Bambang Yudhoyono dipaksa untuk menghentikan penyidikan dan penuntutan. “Pelaku yang diduga memberi suap ditahan sementara yang menerima tidak diajukan ke pengadilan, ini namanya tidak adil,” ungkap Kaligis dalam buku itu.
  • Dalam buku tersebut juga diungkapkan bila KPK dalam menyelidiki dan menyidik mengunakan KUHAP, dalam praktiknya banyak hal yang telah menyimpang, hal itu karena tidak ada yang mengawasi, sehingga KPK seperti super power.

Bantahan:

Bibit Samad Rianto:

  • “Kalau aku dianggap pengecut itu keterlaluan, aku tidak berbuat seperti yang disangkakan melalui rekayasa seolah-olah berbuat, karena ada yang gerah terhadap KPK,” ujar dia.
  • Pernyataan tersebut sama sekali tidak berdasar, pasalnya sesuai dengan UU Nomor 30 Tahun 2002, KPK dalam melaksanakan tugas diawasi DPR dan lembaga lain. “Lembaga pengawas KPK adalah DPR, BPK dan Presiden, menurut UU 30/2002.
  • Disamping itu prinsip transparansi kepada masyarakat dilakukan melalui media,” kata dia. Sumber: PrimairOnline.com

Penulis/Hendri, SKed:

  • Penghentian Kasus dua pimpinan nonaktif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Bibit Samad Riyanto dan Chandra Marta Hamzah sudah tepat. Bibit dan Chandra dalam kasus tsb diduga melakukan pemerasan dan penyalahgunaan wewenang tdk punya bukti yg kuat.
  • Kasus pemerasan tdk layak dituduhkan lagi dan alasan utk  dihentikan sudah cukup kuat, karena berdasarkan rekaman yang diperdengarkan di MK, sudah memberikan bukti yg cukup terhadap adanya rekayasa yang dilakukan oleh pihak-pihak tertentu untuk melemahkan upaya pemberantasan tindak pidana korupsi yang dilakukan oleh KPK. Selain itu saksi yg sebelumnya menyatakan telah memberikan uang kepada mereka, juga telah menyangkalnya. Sampai kasus ini dihentikan, tdk ada satupun alat bukti yg bisa menunjukkan bahwa mereka menerima uang dari pihak Anggodo.
  • Tuduhan penyalahgunaan wewenang karena mencegah seseorang untuk bepergian ke luar negeri (cekal) tidak tepat, karena itu merupakan wewenang KPK. Ketentuan tersebut sudah diatur dalam Pasal 12 UU No 20 Tahun 2002 Tentang KPK.
  • Tuduhan penyalahgunaan wewenang karena surat permintaan cekal ke Imigrasi tidak ditanda tangani secara kolektif, juga tidak tepat. Menurut UU tentang KPK, tidak ada satu pasalpun yang menyatakan bahwa pimpinan KPK harus melakukan secara kolektif dalam melaksanakan kewenangannya.
    • Dalam Pasal 12 UU KPK dinyatakan bahwa “dalam melaksanakan tugas penyelidikan, penyidikan, dan penuntutan, KPK berwenang untuk memerintahkan instansi yang terkait untuk melarang seseorang bepergian ke luar negeri”
    • Pasal 26 UU KPK, menyatakan bahwa ” KPK dibagi dalam 4 (empat) bidang komisi, yang masing-masing komisi dipimpin oleh seorang wakil ketua. Komisi tsb adalah komisi Bidang Pencegahan, Komisi Bidang Penindakan, Komisi Bidang Informasi dan Data, Bidang Pengawasan Internal dan Pengaduan Masyarakat”.
    • Pasal 25 UU KPK menyatakan bahwa “ketentuan mengenai prosedur tata kerja KPK diatur lebih lanjut dengan keputusan KPK”.
  • Yang harus dilakukan secara kolektif menurut UU KPK adalah dalam hal pengambilan keputusan. Ini sesuai dengan penjelasan Pasal 25 Ayat (5) UU KPK, yang bunyinya: “Yang dimaksud dengan bekerja secara kolektif adalah bahwa setiap pengambilan keputusan harus disetujui dan diputuskan secara bersama-sama oleh Pimpinan KPK”.

Pengertian dari kata Pengambilan Keputusan adalah:

  • G. R. Terry

Pengambilan keputusan dapat didefenisikan sebagai “pemilihan alternatif kelakuan tertentu dari dua atau lebih alternatif yang ada”.

  • Harold Koontz dan Cyril O’Donnel

Pengambilan keputusan adalah pemilihan diantara alternatif-alternatif mengenai sesuatu cara bertindak—adalah inti dari perencanaan. Suatu rencana dapat dikatakan tidak ada, jika tidak ada keputusan suatu sumber yang dapat dipercaya, petunjuk atau reputasi yang telah dibuat.

  • Theo Haiman

Inti dari semua perencanaan adalah pengambilan keputusan, suatu pemilihan cara bertindak. Dalam hubungan ini kita melihat keputusan sebagai suatu cara bertindak yang dipilih oleh manajer sebagai suatu yang paling efektif, berarti penempatan untuk mencapai sasaran dan pemecahan masalah.

  • Drs. H. Malayu S.P Hasibuan

Pengambilan keputusan adalah suatu proses penentuan keputusan yang terbaik dari sejumlah alternative untuk melakukan aktifitas-aktifitas pada masa yang akan datang.

  • Chester I. Barnard

Keputusan adalah perilaku organisasi, berintisari perilaku perorangan dan dalam gambaran proses keputusan ini secara relative dan dapat dikatakan bahwa pengertian tingkah laku organisasi lebih penting dari pada kepentingan perorangan. Sumber: Blog Akong

Demikian bantahan dan tanggapan penulis…

Artikel ini juga dimuat di ZONA MERAH

One thought on “Saya dan Bibit Membantah Buku OC Kaligis

  1. apa yg dikatakan oleh Bibit, bahwa dalam tugasnya KPK dibawahpengawasan DPR, Presiden, BPK menurut UU no 30 thn 2002, itu memang benar, sebab demikianlah job discription KPK.

    tetapi sdh menjadi sorotan umum bahwa KPK dalam menjalankan tugasnya masih belum ” tegas ”.
    apakah itu karena pengaruh Presiden ? atau BPK ?, semuanya masih harus dibuktikan.

    sebab pendpt umum juga mengatakan ” dalam penanganan kasus Century yg dilimpahkan oleh DPR saja KPk masih dituduh pasti tidak akan tuntas. karena lembaga ini lebih berorientasi kepada petunjuk Presiden. nah bisa kita bayangkan, bagaimana selanjutnya.

    dan kalau OC menulis demikian, sepertinya lebih baik memang kita bijaksana utk mengkaji kasus Bibit & Chandra berdasarkan pengamatan kita sendiri tanpa pengaruh lain.

    kalau dlm tubuh KPOK sendiri sdh terjadi ” penyalah gunaan wewenang ”. saya kira sudah jelas kemana arah kita berpikir ttg Bibit dan Chandra.

    belum tentu seseorg yg duduk sebagai anggota KPK seluruhnya ” bersih dr korupsi ”. lihat saja kasus diatas.

    contohnya ” maling teriak maling ”, itulah yg tepat bagi Bibit dan Chandra.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s