PTUN Perintahkan Bupati Aceh Besar Cabut SK Mutasi


Mutasi tak Sesuai Prosedur di Aceh Besar

BANDA ACEH – Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Banda Aceh memerintahkan Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud, melaksanakan putusan PTUN Banda Aceh yang memenangkan gugatan Jailani Ahmad dalam kasus pemutasian PNS yang tak sesuai prosedur. Dalam salinan surat perintah pelaksanaan putusan PTUN Banda Aceh yang diterima Serambi, Jumat (2/7) disebutkan, Bupati Bukhari Daud diperintahkan untuk mencabut SK Bupati nomor PEG.821.23/07/2007, tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pegawai Negeri Sipil dalam jabatan struktural, khusus untuk nomor urut 58 atas nama Drs Jailani Ahmad MM (penggugat).

Selanjutnya, dalam surat yang ditandatangani Ketua PTUN Banda Aceh, Mustafa Nasution SH MH itu, meminta bupati menerbitkan surat yang isinya mengembalikan atau merehabilitasi penggugat ke jabatan semula. Serta membayar uang paksa sebesar Rp 100 ribu per hari apabila tergugat lalai atau tidak mau melaksanakan isi putusan.  “Apabila tergugat tidak bersedia melaksanakan isi putusan pengadilan, maka pengadilan akan menyampaikan hal ini kepada Presiden RI selaku pemegang kekuasaan tertinggi, dan kepada DPR dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan,” demikian isi surat yang diterbitkan tanggal 17 Juni 2010.

Dalam surat tersebut juga dinyatakan bahwa perintah pelaksanaan putusan tersebut sesuai putusan sidang PTUN Banda Aceh, pada 3 September 2007. Putusan itu kemudian dikuatkan oleh putusan PTUN Medan, tanggal 27 Maret 2008, dan putusan Mahkamah Agung RI, tanggal 24 November 2009.    Gugatan terhadap Bupati Aceh Besar ini berawal dari kebijakan bupati yang melakukan mutasi pegawai di jajarannya tahun 2007 lalu. Dalam mutasi itu, Kepala Badan Koordinasi Keluarga Sejahtera (BKKS) Aceh Besar, Jailani Ahmad dimutasi ke jabatan guru di SMKN 1 Jantho. Tak terima dengan kebijakan itu, Jailani menggugat bupati melalui PTUN Banda Aceh. Hakim PTUN Banda Aceh pun memenangkan Jailani Ahmad.

Bupati lalu mengajukan banding ke PTUN Medan, dan kasus itu kembali dimenangkan Jailani. Tak puas dengan putusan dua PTUN itu, bupati kemudian mengajukan Peninjauan Kembali (PK) ke Mahkamah Agung (MA) RI. Dalam putusannya tanggal 24 November 2009, MA menyatakan menolak permohonan PK yang diajukan bupati, dan menghukum pemohon (Bupati Aceh Besar) untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 2,5 juta. Sementara, Bupati Aceh Besar, Bukhari Daud, hingga tadi malam tidak bisa dihubungi Serambi melalui ponselnya, untuk dimintai tanggapan atas perintah PTUN Banda Aceh terkait kasus tersebut.(th)

Dikutip dari serambinews.com

2 thoughts on “PTUN Perintahkan Bupati Aceh Besar Cabut SK Mutasi

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s