Titik Rawan Persekongkolan dalam Penyelenggaraan Tender/Pengadaan Barang & Jasa


Persekongkolan untuk memenangkan peserta tender tertentu yang terjadi antara peserta dan penyelenggara tender yang bernuansa korupsi merupakan dugaan inti laporan mengenai tender ini. Selebihnya adalah dugaan diskriminasi, spesifikasi yang mengarah pemenang tertentu, dan proses yang tidak transparan.
Dari data tersebut, pihak-pihak yang terlibat dalam proses tender, baik dari pemerintahan pusat maupun daerah, BUMN, atau kalangan swasta di satu sisi sebagai penyelenggara tender, dan di sisi lain para pelaku usaha lainnya sebagai peserta tender, dituntut untuk memahami kebijakan persaingan usaha yang dikembangkan di Indonesia, khususnya dalam hal tender yang rawan praktek antipersaingan.

Disampaikan dalam Seminar Persekongkolan dalam Tender Bahaya Bagi Penyelenggara dan Upaya Mengatasinya yang dilaksanakan oleh Prima Consultant, Hotel Sheraton Media Jakarta, 14 September 2005

TITIK RAWAN TENDER DALAM KEPRES 80/2003

Penyimpangan dalam tender pengadaan barang/jasa dapat dilakukan oleh pihak pengguna barang/jasa, pihak penyedia barang/jasa, dan kolusi antara pengguna dan penyedia barang/jasa. Penyimpangan oleh pihak pengguna barang/jasa dapat dilakukan dari pucuk pimpinan (Menteri/Pimpinan LPND/Direksi Perusahaan/Kepala Daerah dan lain-lain) sampai kepada pegawai/pejabat terendah dalam pengadaan. Cara yang dipakai pada umumnya berbeda-beda dari yang sangat sederhana sampai lepada yang Sangay rumit dan sulit dideteksi. Meskipun dilakukan oleh berbagai pihak dan dengan cara yang berbeda, tetapi pada umumnya dilakukan untuk memperoleh keuntungan pribadi di luar kewajaran.

Dari contoh kasus di atas, dapat diuraikan beberapa titik rawan persekongkolan dalam tender yang umum dilakukan diantaranya sebagai berikut:
1. Penyimpangan yang dilakukan oleh pengguna barang/jasa dan/atau panitia pengadaan. Penyimpangan tersebut dilakukan dengan melibatkan pihak penyedia barang/jasa, akan tetapi pengguna barang/jasa sebagai pihak yang lebih dominan melakukan penyimpangan tersebut. Penyimpangan tersebut antara lain:

a. Pengetatan persyaratan yang mengakibatkan tidak banyak penyedia barang/jasa yang dapat mengikuti tender dan hanya rekanan tertentu saja yang dapat menjadi peserta tender. Hal ini sesuai dengan Kepres 80 melarang penetapan kriteria dan persyaratan pengadaan yang diskriminatif dan tidak obyektif (Pasal 16).

Dalam pengumumam lelang mungkin tidak disebutkan secara jelas mengenai merek barang, akan tetapi dari syarat/spesifikasi yang disebutkan telah mengacu pasa suatu merek tertentu.

Penyimpangan ini dapat dicegah dengan dilakukannya evaluasi oleh pejabat yang lebih tinggi untuk menentukan apakah persyaratan tender telah sesuai degan ketentuan dan wajar untuk dilaksanakannya tender pengadaan barang/jasa. Di samping itu, penyedia barang/jasa dapat mengajukan keberatan kepada panitia tender atas penyajian syarat-syarat yang diperkirakan akan membatasi pihak tertentu yang seharusnya dapat mengikuti tender.

b. Meloloskan peserta tender yang tidak memenuhi persyaratan.

c. Melakukan penunjukkan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang seharusnya dilaksanakan dengan pemilihan langsung atau lelang terbatas/terbuka. Kepres 80 mengatur bahwa dalam pemilihan penyedia barang/jasa pemborongan/jasa lainnya, pada prinsipnya dilakukan melalui metoda pelelangan umum.

Batasan kuantitas penunjukkan langsung adalah suatu pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp50 juta dan pemilihan langsung dilakukan untuk pekerjaan yang nilainya sampai dengan Rp100 juta. Dalam melakukan penyimpangan cara pengadaan tersebut, terkadang didahului dengan Memorandum of Understanding (MoU) antara pengguna dengan penyedia barang/jasa. Hal ini untuk mengesankan telah dipenuhinya ketentuan sebagaimana peraturan perundang-undangan.

Penyimpangan tersebut dimungkinkan karena Kepres 80/2003 memberikan peluang dilakukannya penunjukkan langsung atau pemilihan langsung untuk pengadaan barang/jasa yang seharusnya dilakukan dengan pelelangan, sebagaimana Pasal 17:
Dalam hal metoda pelelangan umum atau pelelangan terbatas dinilai tidak efisien dari segi biaya pelelangan, maka pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan metoda pemilihan langsung, yaitu pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan dengan membandingkan sebanyak-banyaknya penawaran, sekurang-kurangnya 3 (tiga) penawaran dari penyedia barang/jasa yang telah lulus prakualifikasi serta dilakukan negosiasi baik teknis maupun biaya serta harus diumumkan minimal melalui papan pengumuman resmi untuk penerangan umum dan bila memungkinkan melalui internet.

Dalam keadaan tertentu dan keadaan khusus, pemilihan penyedia barang/jasa dapat dilakukan dengan cara penunjukan langsung terhadap 1 (satu) penyedia barang/jasa dengan cara melakukan negosiasi baik teknis maupun biaya sehingga diperoleh harga yang wajar dan secara teknis dapat dipertanggungjawabkan.
Penunjukkan langsung menurut Kepres No. 80/2003 sebagaimana telah diubah dengan Kepres No. 61/2004 sebenarnya telah diatur secara jelas sebagai berikut:

1) penanganan darurat untuk pertahananan negara, keamanan dan keselamatan masyarakat yang pelaksanaan pekerjaaannya tidak dapat ditunda/harus dilakukan segera; dan/atau
2) penyedia jasa tunggal; dan/atau
3) pekerjaan yang perIu dirahasiakan yang menyangkut pertahanan dan keamanan negara yang ditetapkan oleh Presiden; dan/atau
4) pekerjaaan yang berskala kecil dengan ketentuan: untuk keperluan sendiri, mempunyai risiko kecil, menggunakan teknologi sederhana, dilaksanakan oleh penyedia jasa usaha orang perseorangan dan badan usaha kecil, dan/atau bernilai sampai dengan Rp50.000.000,00 (lima puluh juta rupiah); dan/atau
5) pekerjaan yang hanya dapat dilakukan oleh pemegang hak paten atau pihak yang telah mendapat ijin; dan/atau
6) pekerjaan yang memerlukan penyelesaian secara cepat dalam rangka pengembalian kekayaan negara yang penanganannya dilakukan secara khusus berdasarkan peraturan perundang-undangan.”

d. Pengumuman tender pada media terbatas sehingga tidak semua penyedia barang/jasa dapat mengetahui informasi adanya tender tersebut. Kepres 80 mengatur bahwa pemilihan penyedia barang/jasa yang dilakukan secara terbuka dengan pengumuman secara luas melalui media massa dan papan pengumuman resmi untuk penerangan umum sehingga masyarakat luas dunia usaha yang berminat dan memenuhi kualifikasi dapat mengikutinya.

e. Panitia tidak menguasai teknis pekerjaan sehingga barang yang dipesan/dikerjakan tidak sesuai dengan kebutuhan. Padahal Kepres 80/2003 mensyaratkan agar panitia pengadaan memahami keseluruhan pekerjaan yang akan diadakan dan memahami jenis pekerjaan tertentu yang menjadi tugas panitia/pejabat pengadaan yang bersangkutan.

f. Pelaksanaan pengadaan barang/jasa dengan cara swakelola yang seharusnya tidak dapat dilakukan secara swakelola. Meskipun dilakukan secara swakelola, ternyata barang yang diadakan lebih tinggi harganya jika dibandingkan dengan apabila barang tersebut dikerjakan pihak ketiga.

2. Penyimpangan yang dilakukan oleh penyedia barang/jasa. Penyimpangan ini dapat dilakukan oleh penyedia barang/jasa secara sendiri-sendiri, bersama-sama penyedia barang/jasa lain, atau kolusi dengan pengguna barang/jasa. Kepres 80/2003 mengatur mengenai syarat penyedia barang/jasa sebagai berikut:

a) memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan untuk menjalankan usaha/kegiatan sebagai penyedia barang/jasa;
b) memiliki keahlian, pengalaman, kemampuan teknis dan manajerial untuk menyediakan barang/jasa;
c) tidak dalam pengawasan pengadilan, tidak pailit, kegiatan usahanya tidak sedang dihentikan, dan/atau direksi yang bertindak untuk dan atas nama perusahaan tidak sedang dalam menjalani sanksi pidana;
d) secara hukum mempunyai kapasitas menandatangani kontrak;
e) sebagai wajib pajak sudah memenuhi kewajiban perpajakan tahun terakhir, dibuktikan dengan melampirkan fotokopi bukti tanda terima penyampaian Surat Pajak Tahunan (SPT) Pajak Penghasilan (PPh) tahun terakhir, dan fotokopi Surat Setoran Pajak (SSP) PPh Pasal 29;
f) dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir pernah memper-oleh pekerjaan menyediakan barang/jasa baik di lingkungan pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak, kecuali penyedia barang/jasa yang baru berdiri kurang dari 3 (tiga) tahun;
g) memiliki sumber daya manusia, modal, peralatan, dan fasilitas lain yang diperlukan dalam pengadaan barang/jasa;
h) tidak masuk dalam daftar hitam;
i) memiliki alamat tetap dan jelas serta dapat dijangkau dengan pos;
j) khusus untuk penyedia barang/jasa orang perseorangan persyaratannya sama dengan di atas kecuali huruf f.

Beberapa penyimpangan yang dilakukan penyedia barang/jasa antara lain:
a. Peserta tender sebenarnya tidak memiliki perusahaan yang dapat mengikuti tender tetapi mempunyai informasi adanya tender. Kemudian, peserta membeli, meminjam, atau mendirikan perusahaan baru untuk mengikuti tender tersebut. Dengan demikian, mungkin bidang usaha atau pengalamannya tidak mendukung penyediaan barang/jasa yang baik dan dibutuhkan oleh pengguna barang/jasa.

b. Peserta tender memasukkan pengalaman pengadaan barang/jasa perusahaan lain. Hal ini dimaksudkan agar terlihat pernah melakukan pengadaan barang/jasa sejenis pada perusahaan lain.

AUDIT ATAS PELAKSANAAN TENDERPersekongkolan tender dapat diungkapkan melalui laporan pihak-pihak yang dirugikan maupun melalui pemeriksaan (audit) atas proses tender pengadaan barang/jasa. Laporan pihak tertentu dimungkinkan karena Kepres 80/2003 telah mengatur hal tersebut dengan maksud menghindari persekongkolan sebagaimana Pasal 27 sebagai berikut:
Peserta pemilihan penyedia barang/jasa yang merasa dirugikan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan peserta lainnya, dapat mengajukan surat sanggahan kepada pengguna barang/jasa apabila ditemukan:
1. penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang telah ditetapkan dalam dokumen pemilihan penyedia barang/jasa;
2. rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan yang sehat;
3. penyalahgunaan wewenang oleh panitia/pejabat pengadaan dan/atau pejabat yang berwenang lainnya;
4. adanya unsur KKN di antara peserta pemilihan penyedia barang/jasa;
5. adanya unsur KKN antara peserta dengan anggota panitia/ pejabat pengadaan dan/atau dengan pejabat yang berwenang lainnya.

Setiap pengaduan harus ditindaklanjuti oleh instansi/pejabat yang menerima pengaduan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Persekongkolan dalam tender juga dapat diungkap melalui pelaksanaan audit atas proses tender. Hal ini mengingat pemeriksaan (auditing) adalah proses identifikasi masalah, analisis, dan evaluasi yang dilakukan secara independen, objektif, dan profesional berdasarkan standar pemeriksaan, untuk menilai kebenaran, kecermatan, kredibilitas, dan keandalan informasi mengenai pengelolaan dan tanggung jawab keuangan. Pelaksanaan tender juga merupakan suatu pengelolaan keuangan yang dapat dianalisa apakah telah dilakukan secara cermat, kredibel, dan sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Pemeriksaan atas pelaksanaan tender dilakukan melalui pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu.

Pemeriksaan Keuangan adalah pemeriksaan atas laporan keuangan termasuk di dalamnya pengujian atas belanja/biaya pengadaan barang/jasa. Meskipun hasil audit keuangan adalah berupa opini (pernyataan pendapat) atas kewajaran laporan keuangan, akan tetapi auditor dapat menyampaikan penyimpangan-penyimpangan yang ditemukan berkaitan dengan pelaksanaan tender yang ada pada entitas yang diperiksa. Hasil audit atas penyimpangan tender yang ditemukan dalam audit keuangan mungkin masih sangat global sehingga dapat diperdalam dengan audit lanjutan, baik audit operasional maupun audit investigatif.

Pemeriksaan Kinerja adalah pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara yang terdiri atas pemeriksaan aspek ekonomi dan efisiensi serta pemeriksaan aspek efektivitas. Hal ini terutama untuk menguji apakah pelaksanaan tender telah dilakukan secara ekonomis, efisien, dan efektif. Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) saat ini intensif melakukan pemeriksaan terhadap pengadaan barang dan jasa di departemen dan lembaga non departemen (LPND) selama tahun 2005 ini yang dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporan. Hal ini dikarenakan pengadaan barang/jasa oleh departemen dan LPND hingga saat ini dianggap menjadi penyebab terjadinya ekonomi biaya tinggi karena adanya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme (KKN).

Hasil pemeriksaan terhadap pengadaan barang/jasa di departemen dan LPND tidak hanya akan menghasilkan temuan yang berkaitan dengan masalah itu saja tetapi juga rekomendasi apakah berbagai peraturan yang ada (Keppres No. 80/2003 tentang Pengadaan Barang dan Jasa) sudah memuaskan atau belum.

Berdasar data Kantor Menneg Perencanaan Pembangunan Nasional/Bappenas, untuk tahun 2005 belanja pemerintah untuk pengadaan barang/jasa mencapai sekitar Rp74 triliun. Pencegahan besarnya kerugian negara akibat penyimpangan pengadaan barang/jasa dan korupsi pengadaan barang merupakan langkah kedua dari delapan langkah dalam pemberantasan korupsi.

BPKP beserta Tim Koordinasi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi telah merumuskan delapan langkah penanganan korupsi yaitu:
Pertama yang disepakati adalah pembersihan di Setneg, Sekkab, Kantor Presiden, dan Kantor Wakil Presiden dari korupsi.

ketiga adalah mencegah penyimpangan dalam tender proyek-proyek rekonstruksi Aceh yang cukup besar selama empat tahun.

Keempat, mencegah penyimpangan tender bagi pembangunan infrastruktur lima tahun ke depan.

Kelima, berdasarkan bukti-bukti permulaan dan dugaan kuat terjadi korupsi dan penyimpangan di berbagai lembaga pemerintahan dan swasta akan dilakukan langkah-langkah hukum.

Keenam, mencari dan menemukan terpidana yang telah dijatuhi hukuman atau sedang menjalani proses hukum yang diduga kuat berada di luar negeri.

Ketujuh, melakukan peningkatan intensitas pemberantasan penebangan liar, dan kedelapan, melakukan penelitian terhadap pembayar pajak dan cukai tahun 2004.

Pemeriksaan dengan tujuan tertentu adalah pemeriksaan yang tidak termasuk dalam pemeriksaan sebelumnya (keuangan dan kinerja). Termasuk dalam audit tujuan tertentu adalah audit investigasi yang merupakan audit untuk membuktikan ada/tidaknya indikasi tindak pidana korupsi. Audit investigasi atas pelaksanaan tender dilaksanakan dalam hal pelaksanaan/proses tender pengadaan barang/jasa berindikasi adanya KKN.

Mengungkap pengadaan barang dan jasa yang rawan korupsi tentunya terkait erat dengan permasalahan tindak pidana korupsi. Untuk itu, sekedar mengingatkan kembali akan makna Tipikor sebagaimana diatur dalam UU No. 31 tahun 1999 tentang Tindak Pidana Korupsi bahwa:

1. Pasal 2 ayat (1)
“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

2. Pasal 3:
“Setiap orang yang dengan sengaja menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi, menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara.”

Secara melawan hukum adalah melawan hukum atau tidak, sesuai dengan ketentuan-ketentuan baik secara formal maupun material, meskipun perbuatan tersebut tidak diatur dalam peraturan-peraturan maupun perundang-undangan. Selain dari itu juga termasuk tindakan-tindakan yang melawan prosedur dan ketentuan dalam sebuah instansi, perusahaan yang telah ditetapkan oleh yang berkompeten dalam organisasi tersebut.

Hukum yang pada umumnya dilanggar oleh pelaku dalam pengadaan barang dan jasa adalah Kepres 80 tahun 2003, disamping aturan intern perusahaan lainnya yang dimaksudkan sebagai pengenalian dalam pengadaan barang dan jasa suatu entitas.

Memperkaya diri, atau orang lain atau suatu korporasi adalah memberikan manfaat kepada pelaku tindak pidana korupsi, baik berupa pribadi, atau orang lain atau suatu korporasi. Bentuk manfaat yang diperoleh karena meperkaya diri adalah, terutama berupa uang atau bentuk-bentuk harta lainnya seperti surat-surat berharga atau bentuk-bentuk asset berharga lainnya, termasuk di dalamnya memberikan keuntungan kepada suatu korporasi yang diperoleh dengan cara melawan hukum.

Dalam hal yang berkaitan dengan korporasi, juga termasuk memperkaya diri dari pengurus-pengurus atau orang-orang yang memiliki hubungan kerja atau hubungan-hubungan lainnya. Pihak yang diperkaya dalam pengadaan barang dan jasa antara lain rekanan yang memperoleh keuntungan yang melebihi kewajaran (mark-up), pelaku pengadaan dan kepala satuan kerja yang memperoleh komisi/rabat/fee dll dari rekanan serta pihak lain seperti broker.

Dapat merugikan keuangan negara menunjukkan bahwa tindak pidana korupsi merupakan merupakan delik formil, yaitu adanya tindak pidana korupsi adalah cukup dengan adanya unsur-unsur perbuatan yang telah dirumuskan bukan dengan timbulnya akibat dari sebuah perbuatan, dalam hal ini adalah kerugian negara. Kerugian negara akibat pengadaan barang dan jasa adalah penggelembungan biaya/harga (mark-up) atas barang dan jasa kebutuhan entitas pemerintah.

Kerugian negara juga dapat terjadi karena adanya rabat/diskon/komisi/fee dan sejenisnya yang diberikan rekanan tetapi tidak masuk ke Kas Negara/Daerah.

Diposkan oleh Dr. H. Cris Kuntadi, C.P.A.

2 thoughts on “Titik Rawan Persekongkolan dalam Penyelenggaraan Tender/Pengadaan Barang & Jasa

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s