Bagir Manan: Sah Tidaknya Jabatan Hendarman Harus Ditafsirkan Secara Hukum


Bekas Ketua Mahkamah Agung (MA) Bagir Manan angkat bicara soal perdebatan mengenai legalitas Hendarman Supandji sebagai Jaksa Agung.
Bagi Ketua Dewan Pers itu, jabatan Jaksa Agung itu harus ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang pasti. Sebab, jaba­tan­nya bukan seumur hidup

Untuk itu, rujukannya harus berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan. Di situ diartikan, masa jabatannya itu terbatas.

“Karena diangkat dengan Keppres tentu dibehentikan dengan Keppres. Masa diangkat oleh Keppres diberhentikan bupati atau menteri,’’ ujarnya’di Gedung Mahkamah Konstitusi (MK), Jakarta, kemarin.

Berikut petikan selengkapnya:

Sebagai Guru Besar Bidang Hukum, bagaimana pendapat Anda soal perdebatan legalitas Hen­darman Supandji sebagai Jaksa Agung?

Berdasarkan keterangan yang saya baca dan dengar, persoalan pokok gugatan Yusril Ihza Ma­hen­dra ke Mahkamah Konstitusi (MK) adalah apakah Hendarman masih dalam kedudukan Jaksa Agung atau tidak. Kalau bahasa saya, apakah masa jabatan Jaksa Agung sudah berakhir atau belum.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2004 tentang Ke­jaksaan, pasal 22 (d) menya­takan Jaksa Agung diberhentikan dengan hormat dari jabatannya karena berakhir masa jabatannya. Pertama, ini berarti ada masa ja­batan Jaksa Agung. Kedua,  masa jabatan Jaksa Agung terbatas. Ketiga, sesuai dengan prinsip negara hukum, masa jabatan ti­dak boleh didasarkan pada eks­presi seseorang. Semua harus ditafsirkan menurut ketentuan hukum yang pasti. Karena itu saya berpendapat bahwa masa jabatan Jaksa Agung itu bukan jabatan seumur hidup.

Menurut Anda posisi Jaksa Agung itu  bagian dari kabinet atau bukan?

Dalam kitab hukum Undang-Undang Acara Pidana menjelas­kan jika kita bicara tentang kasasi demi kepentingan hukum maka yang mengajukan adalah Jaksa Agung in person, bukan jabatan­nya sebagai pejabat negara. Arti­nya dari sudut itu Jaksa Agung adalah penuntut umum. Semen­tara berdasarkan Undang-Un­dang Kejaksaan, Jaksa Agung akan berakhir masa jabatannya pada usia 62 tahun. Ini artinya masa jabatan itu terbatas.

Jaksa Agung diangkat dan di­berhentikan oleh Presiden,  ini berarti bagian dari kabinet?

Berdasarkan ajaran mengenai kekuasaan eksekutif, itu ada dua yang diatur oleh hukum tata negara.

Yakni bagian dari eksekutif yang pelaksanaan tugasnya ber­laku sebagai pejabat administrasi negara, maka semua tindakannya diatur dalam Undang-undang Adminsitarasi Negara. Tapi per­tanyaannya adalah apakah Jaksa Agung itu berada dalam fungsi ketatanegaraan atau sebagai fungsi administrasi. Kalau fungsi sebagai ketatanegaraan, maka harus diketahui apakah benar fungsi jaksa sebagai penuntut umum itu adalah fungsi ketatane­garaan. Saya berpendapat tidak, itu bukan fungsi dari ketatene­garaan, itu fungsi sebenarnya administrasi yang bertindak atas nama negara.

Artinya tugas Hendarman ber­akhir saat masa Kabinet Indo­­nesia Bersatu I?

Menurut pendapat saya bahwa Jaksa Agung yang diangkat dan diberhentikan Presiden semata-mata hanya menjalankan fungsi administrasi negara yang bersifat ketatanegaraan. Jadi, kalau Jaksa Agung hanya bersifat sebagai pejabat administrasi negara, dia harus tunduk pada semua kea­daan-keadaan hukum adminis­trasi kenegaraan.

Di bidang kepegawaian, sum­ber utama keadaan hukum admi­nistrasi negara adalah Undang-Undang Kepegawaian yang mengatur tugas dan kewajiban, termasuk soal berhenti. Selain itu, tunduk juga Undang-undang kelembagaan masing-masing.

Jadi kalau kita lihat jaksa ini sebagai jaksa agung, maka dia harus tunduk pada Undang-undang Kejaksaan yakni harus pensiun pada usia 62 tahun. Ka­lau kita lihat Jaksa Agung sebagai unsur kabinet, maka dia harus tunduk pada aturan mengenai jabatan kabinet.

Jadi gugatan Yusril ke MK  atas kasus hukumnya dikait­kan deng­an legalitas Hendar­man punya legal standing?

Kalau legal standing saya tidak bisa menjawab, apakah pemohon (Yusril, red) punya legal standing karena itu merupakan bagian putusan dari hakim. Sekarang, jabatan dan tugas kejaksaan itu macam-macam, mulai dari pe­nun­tut umum, pengacara negara, dan menjaga ketertiban umum. Saya sering membedakan antara mempertahankan hukum dan me­negakkan hukum. Kalau mem­pertahankan hukum itu peranan tertua oleh pemerintah, menjadi fungsi-fungsi eksekutif dalam administrasi negara.

Mempertahankan hukum ada­lah bagian dari pekerjaan pe­me­rin­­tah, bukan pekerjaan yang meru-pakan kekuasaan kehaki­man. Kekuasaan kehakiman adalah menegakkan hukumnya. Barangkali pemerintah bertindak tidak benar, sehingga yang mengatakan bahwa ini benar, ini salah adalah hakim. Karena tugas Presiden ada­lah memper­ta­hankan ke­tertiban, yang apa­raturnya adalah kejaksaan dan kepolisian, maka dia semua bagian dari itu.

Apakah ada konse­kuen­si hu­kum jika lega­litas Hendarman sebagai Jaksa Agung tidak sah?

Kita harus berpegang prinsip-prinsip yang diatur dalam Undang-undang Da­sar, Undang-undang inter­nasional dan yang diatur dalam kehi­dupan ber­bangsa dan bernegara. Tidak akan ada persamaan ke­dudukan dan kepastian hukum jika seseorang bisa diber­hen­tikan atas kemauan seorang pejabat negara. Ini bisa masuk kepada tindakan sewe­nang-we­nang, teru­tama ber­kai­tan dengan ja­batan pe­jabat adminis­trasi. Karena itu semua keputusan ad­ministrasi ha­rus ada klausul yang dimuat disertai ala­san-ala­sannya. Kalau keputusan po­li­tik member­hen­tikan menteri tidak perlu alasan-alasannya, tapi kalau jabatan administrasi harus dican­tumkan alasannya. Kalau tidak, dia bisa dikenakan tuduhan ber­buat se­wenang-wenang.

Jadi seorang tanpa kepu­tu­san yang sah menduduki jaba­tan Jaksa Agung bisa dikena­kan berbuat semena-mena ka­rena kewenangannya sudah tidak ada?

Jaksa Agung sebagai jaksa akan pensiun sebagai jaksa atau anggota kabinet, bagi saya itu mempunyai kesatuan. Bagai­mana kalau kita berpendapat, menempatkan Jaksa Agung se­suai Undang-undang Nomor 22 Tahun 2004, atau sebagai anggota kabinet yang mestinya berhenti bersama-sama anggota kabinet tapi dia masih melakukan tugas­nya, itu kan berarti dia melakukan tugas tanpa dasar wewenangnya. Tidakan tanpa wewenang itu mestinya tidak ada konse­kuensi hukum. Itu kalau kita bicara normatif.

Maksudnya?

Saya ambil ilustrasi di MA, karena Hakim Agung itu pensiun tidak persis pada tanggal lahir­nya. Misal tanggal 5 bulan ini, itu berarti 1 September baru pensiun. Ada praktek di para hakim,   be­gitu pas di tanggal lahirnya, mereka tidak memutus lagi. Se­bab, mereka menjaga jangan sam­pai tidak ada kepastian hu­kum dan untuk jaga-jaga jangan sampai  orang anggap ini aji mumpung. Dan lebih berba­haya lagi bila dianggap eksepsi putu­sannya tidak benar. Makanya pada praktiknya begitu masuk tanggal lahirnya,  tidak lagi me­mutus perkara.

O ya, Kenapa perlu peng­ang­­katan Keppres baru, toh Jaksa Agung Hendarman belum pen­siun?

Karena diangkat dengan Kep­pres tentu dibehentikan dengan Keppres. Masa diangkat oleh Kep­pres diberhentikan oleh bupati atau menteri. Jadi selama belum ada Keppres penghentian, dia belum berhenti. Tapi kan ada satu kondisi hukum lain yang nggak boleh dilewati Presiden, yakni kalau sudah sampai waktu­nya berhenti, harus diberhen­tikan.

Gugatan ke MK ini kan ber­awal dari kasus Sisminbakum. Anda sendiri menilai kasus ini bagaimana?

Saya tidak bisa menjawab karena itu masih dalam proses. Tapi dalam prinsip negara hukum dan demokrasi tidak boleh meng­halalkan segara cara. Jadi meski­pun secara ekonomi untung tapi kalau menggunakan cara-cara melanggar hukum, itu tidak boleh. Nah, itu yang sekarang di­perdebatkan apakah itu melang­gar hukum atau tidak.   [RM]

Dikutip dari http://www.rakyatmerdeka.co.id

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s