Pelelangan Hingga Akhir 2010 Tak Bisa Gunakan Dua Payung Hukum


Cikarang, 04 September 2010. Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah tidak diperbolehkan menggunakan dua payung hukum sekaligus untuk satu paket pengadaan. Ini berlaku menyusul transisi payung hukum pengadaan dari Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah ke Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Demikian diungkapkan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Agus Rahardjo dalam Pertemuan Media ‘Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010: Payung Hukum Baru Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah’ di Cikarang, Sabtu (04/09). Pertemuan dihadiri pejabat LKPP dan para jurnalis yang mewakili sejumlah media massa nasional.

“Tidak boleh dalam satu pelelangan terdapat dua aturan (yang digunakan), melainkan harus ditentukan terlebih dulu aturan mana yang akan dipakai,” ujar Agus.

Menurut Agus, Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 berlaku sejak ditandatangani pada 06 Agustus 2010 lalu. Namun sejak ditandatangani hingga akhir tahun 2010, pemerintah memberlakukan masa transisi dimana pengadaan masih bisa mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 atau langsung menggunakan Peraturan Presiden Nomor 54 tahun 2010.

“Hingga 1 Januari 2011, boleh menggunakan antara dua peraturan. Kalau sudah terlanjur berjalan menggunakan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003, lanjutkan saja. Jangan sampai berhenti dan balik lagi. Tapi kalau kemudian baru lelang, terus melihat ada kemudahan melalui Peraturan Presiden Nomor 54, silahkan digunakan,” paparnya.

Dalam Pasal 132 Peraturan Presiden disebutkan, dengan berlakunya Peraturan Presiden ini, maka pengadaan Barang/Jasa yang dilaksanakan sebelum tanggal 1 Januari 2011 tetap dapat berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

Pengadaan Barang/Jasa yang sedang dilaksanakan berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, dilanjutkan dengan tetap berpedoman pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007.

Perjanjian/Kontrak yang telah ditandatangani berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2007, tetap berlaku sampai dengan berakhirnya Perjanjian/Kontrak.

Penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa di surat kabar nasional dan/atau provinsi, tetap dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan di surat kabar nasional dan/atau provinsi yang telah ditetapkan, sampai dengan berakhirnya perjanjian/Kontrak penayangan pengumuman Pengadaan Barang/Jasa.@humas

Sumber: LKPP

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s