Lima Perusahaan Dilarang Ikut Tender


JAKARTA – lima perusahaan dilarang mengikuti lelang yang menggunakan anggaran pendapatan dan belanja negara ataupun anggaran pendapatan dan belanja daerah di seluruh Indonesia. Larangan itu berlaku selama satu tahun sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap.

Larangan tersebut disampaikan ketua majelis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), Ahmad Ramadhan Siregar, didampingi anggota majelis. Erwin Syahril dan Dedie Martadisastra di Jakarta, Selasa (7/9). Pembacaan putusan ini terkait dengan lelang paket pekerjaan pembukaan areal dan prakonstruksi tahap kedua Bandar Udara Muara Bungo, Jambi, yang bersumber pada dana APBN 2007.

Ahmad, dalam persidangan mengatakan, kelima perusahaan itu merupakan Terlapor yang terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tak Sehat.

Kelima perusahaan yang dihukum adalah PT. Bungo Pantai Bersaudara, PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group, PT. Dayatama Beta Mulya, PT. Abun Sendi, dan PT. Sumber Sedayu.

Selain larangan mengikuti tender, KPPU juga menghukum Terlapor pertama, PT. Bungo Pantai Bersaudara, untuk membayar denda sebesar Rp 750 juta yang harus disetor ke kas negara. Padahal, tender tersebut bernilai sekitar Rp 19 miliar.

Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 menyatakan, “Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat.”

Dalam putusan yang dibaca secara bergiliran, Erwin mengatakan terjadi persekongkolan horizontal. Ada pengakuan pengaturan pemenang lelang oleh H. Ismail Ibrahim dan adanya kesamaan dokumen tentang pengaturan pemenang tender.

Majelis komisi menilai, pengakuan Ismail yang menyatakan hanya memerintah Candra, staf H. Ismail, untuk membuat satu set dokumen penawaran bagi grup perusahaan keluarganya, yaitu PT. Bungo Pantai Bersaudara dan PT. Karya Bunga Pantai Ceria Group, terbantahkan. Sebab, ditemukan kesamaan dokumen diantara kelima perusahaan peserta lelang.

Dalam proses pemeriksaan, KPPU juga menemukan bukti bahwa Candra mengaku diperintah H. Ismail untuk membuat satu dokumen penawaran untuk lima perusahaan tersebut. Hasilnya, fakta angka penawaran dan persentase harga penawaran peserta tender seluruhnya diatas 99 persen atau mendekati angka perkiraan tender. Nilai penawaran setiap peserta tender sekitar Rp 19 miliar.

Majelis komisi juga merekomendasikan kepada pemerintah, termasuk lembaga kebijakan pengadaan barang/jasa pemerintah (LKPP) untuk menetapkan sistem pengawasan melekat dari atasan kepada panitia terhadap usulan calon pemenang yang disampaikan oleh panitia.

Dalam sidang tersebut, ternyata tidak ada satu pun dari seluruh Terlapor yang terkait tender tersebut menghadiri persidangan. Namun, KPPU memutuskan untuk memberikan kesempatan bagi para terhukum untuk mengajukan keberatan dalam waktu 14 hari sejak putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Sumber: Kompas, 8 September 2010 (OSA)

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s