Sistem Ekonomi Islam


Bank Konvensional Versus Bank Syariah

Pada dasarnya kegiatan usaha antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah sama saja, yaitu menerima simpanan uang nasabah dan meminjamkannya kepada nasabah lain yang membutuhkan dana, serta memperoleh keuntungan dari kegiatan tersebut.

Antara bunga dan bagi hasil, bila keadaannya normal maka perlakuannya hampir sama. Istilah bagi hasil dengan bunga tujuan akhirnya tetap sama, yaitu menentukan besaran keuntungan.

Kita contohkan pada kegiatan kredit usaha:

Misalnya ditentukan bunga Bank Konvensional untuk pinjaman Rp. 100 juta adalah 12 % pertahun (flat), maka angsuran perbulannya adalalah 112 juta dibagi 12 bulan, jadinya 11 juta perbulan.

Ketentuan bagi hasil pada Bank Syariah, dilakukan berdasarkan kesepakatan dan biasanya besaran bunga dengan besaran bagi hasil nilainya hampir sama. Bila tidak sama maka hal ini akan berpengaruh terhadap persaingan usaha untuk mendapatkan nasabah dan nasabah sudah pasti akan mencari Bank yg angsurannya paling murah.

Misalnya ketentuan bagi hasil disepakati sebesar Rp. 12 juta pertahun untuk pinjaman 100 juta, maka angsuran perbulannya juga sama yaitu Rp. 11 juta perbulan.

Perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah

Bank Konvensional

Sekilas tampaknya tidak ada perbedaan antara Bank Konvensional dengan Bank Syariah, padahal perbedaannya sangat prinsipil. Bank Konvensional menganut prinsip kapitalis sementara Bank Syariah menganut prinsip hamanis atau prinsip kemanusiaan.

Bank konvensional pada dasarnya tidak mau tahu dengan permasalahan nasabahnya, istilah  rugi tidak ada dalam aturan mereka, yang ada hanya keuntungan saja. Permasalahan nasabah yg usahanya sedang merugi bukanlah alasan untuk mengurangi keuntungan mereka. Biasanya semakin besar masalah nasabah, semakin kecil toleransi mereka, hal ini bisa dilihat dari pemberlakuan denda (bunga) keterlambatan yang terus bertambah dari hari ke hari. Sadisnya lagi, bila menurut mereka usaha nasabah sudah sulit untuk kembali pada keadaan normal, biasanya langsung dilakukan penyitaan aset agunan.

Denda (bunga) keterlambatan ini merupakan bunga dari sebenar-benar bunga atau tepatnya disebut dengan RIBA, yaitu tambahan (ziyadah) tanpa imbalan, yang terjadi karena penangguhan dalam pembayaran yang diperjanjikan sebelumnya, yg besarannya berkembang dan bertambah banyak dari hari ke hari.

Bank Syariah

Pada keadaan usaha nasabah berlangsung normal, maka bunga dan bagi hasil prinsipnya hampir sama, tetapi pada keadaan tidak normal perlakuannya sangat berbeda.  Sistem syariah ini punya dasar yg sangat kuat yaitu Al Quran dan Sunnah Rasul, seperti Firman Allah QS. al-Nisa’ [4]: 29  yg menjadi dasar ketentuan untuk tabungan dan pembiayaan kepada nasabah:

“Hai orang yang beriman! Janganlah kalian saling memakan (mengambil) harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan sukarela di antaramu…”.

Atas dasar Firman Allah tsb dan pada kenyataan yg menunjukkan bahwa banyak orang yang mempunyai harta namun tidak mempunyai kepandaian dalam
usaha memproduktifkannya; sementara itu, tidak sedikit pula orang yang tidak memiliki harta namun ia mempunyai kemampuan dalam memproduktifkannya. Oleh karena itu,  diperlukan adanya kerjasama di antara kedua pihak tersebut, maka diaturlah ketentuan-ketentuan sistem ekonomi islam ini.

Berdasarkan Fatwa Dewab Syariah nasional, yg dapat membedakan sistem ekonomi syariah dengan sistem ekonomi konvensional, secara mendasar terletak  pada penerapan sanksi keterlambatan angsuran.

“Bank konvensional menggunakan denda dalam bentuk bunga, sedangkan bank syariah berpatokan pada sejumlah uang yg sifatnya tetap (konstan)”.

Bunga adalah tambahan yang dikenakan dalam transaksi pinjaman uang (al-qardh) yang diperhitungkan dari pokok pinjaman tanpa mempertimbangkan pemanfaatan/ hasil pokok tersebut, berdasarkan tempo waktu, diperhitungkan secara pasti di muka, dan pada umumnya berdasarkan persentase.

Saya melihat bahwa bagi hasil tidak jauh berbeda dengan sistem persentase bunga pada bank konvensional, contohnya pada akad Murabahah  untuk pembiayaan kendaraan bermotor. Pada pembiayaan murabahah untuk pembiayaan konsumen kendaraan bermotor, pihak bank/LKS menentukan margin terlebih  dahulu. Besarnya harga jual barang ke konsumen adalah sebesar harga beli barang oleh bank/LKS ditambah dengan margin atau keuntungan bank/LKS.

Yang membedakan keduanya adalah peda sanksi/denda keterlambatan.  Ketentuan denda keterlambatan pada bank syariah sudah ditentukan dari awal, yaitu berupa, misalnya sejumlah uang yg sifatnya tidak berubah-ubah (konstan). Denda keterlambatan pada bank syariah prinsipnya hanya sebagai sanksi dan denda tersebut akan digunakan untuk keperluan sosial. Sementara bank konvensional, prinsip denda digunakan untuk menambah keuntungan.

Kemudian, pada bank konvensional, dalam rangka pemberian kredit  tidak mengenal istilah rugi, tetapi pada bank syariah ada istilah ruginya. Walaupun pada kenyataannya rugi itu tidak mungkin, karena setiap pembiayaan sudah dikaji prospek usahanya. Kalaupun rugi, artinya kesalahan bukan pada pihak bank, tetapi ada pada pihak nasabah.

Setiap kerugian akibat kesalahan atau kelalaian, maka pihak yg salah atau lalai tsb harus mengganti semua kerugian tersebut. Artinya walaupun bank syariah menyatakan bahwa kerugian usaha menjadi tanggung jawab mereka tetapi hal itu tidak akan terjadi. Resiko kerugiannya hanya sebatas tidak mendapatkan laba.

Poin-poin dibawah ini menunjukkan beberapa kelebihan bank syariah dibandingkan dengan bank konvensional:

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 04/DSN-MUI/IV/2000 Tentang MURABAHAH, Utang dalam Murabahah / pembiayaan syariah:

  1. Sistem syariah ini, barang yg kita beli secara kredit bisa kita jual, dan kita tdk perlu melunasi kewajiban dengan segara. Kewajiban kita masih bisa diangsur juga…
  2. Nasabah yang memiliki kemampuan tidak dibenarkan menunda penyelesaian utangnya.
  3. Jika nasabah telah dinyatakan pailit dan gagal menyelesaikan utangnya, bank harus menunda tagihan utang sampai ia menjadi sanggup kembali, atau berdasarkan kesepakatan.

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 Tentang SANKSI ATAS NASABAH MAMPU YANG MENUNDA-NUNDA PEMBAYARAN

  1. Sanksi yang disebut dalam fatwa ini adalah sanksi yang dikenakan LKS kepada nasabah yang mampu membayar, tetapi menunda-nunda pembayaran dengan disengaja.
  2. Nasabah yang tidak/belum mampu membayar disebabkan force majeur tidak boleh dikenakan sanksi.
  3. Nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran dan/atau tidak mempunyai kemauan dan itikad baik untuk membayar hutangnya boleh dikenakan sanksi.
  4. Sanksi didasarkan pada prinsip ta’zir, yaitu bertujuan agar nasabah lebih disiplin dalam melaksanakan kewajibannya.
  5. Sanksi dapat berupa denda sejumlah uang yang besarnya ditentukan atas dasar kesepakatan dan dibuat saat akad ditandatangani.
  6. Dana yang berasal dari denda diperuntukkan sebagai dana sosial.

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 48/DSN-MUI/II/2005 Tentang PENJADWALAN KEMBALI TAGIHAN MURABAHAH

LKS boleh melakukan penjadwalan kembali (rescheduling) tagihan murabahah bagi nasabah yang tidak bisa menyelesaikan/melunasi pembiayaannya sesuai jumlah dan waktu yang telah disepakati, dengan ketentuan:

  1. Tidak menambah jumlah tagihan yang tersisa;
  2. Pembebanan biaya dalam proses penjadwalan kembali adalah biaya riil;
  3. Perpanjangan masa pembayaran harus berdasarkan kesepakatan kedua belah pihak.

FATWA DEWAN SYARI’AH NASIONAL NO. 43/DSN-MUI/VIII/2004 Tentang GANTI RUGI (TA’WIDH)

  1. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan atas pihak yang dengan sengaja atau karena kelalaian melakukan sesuatu yang menyimpang dari ketentuan akad dan menimbulkan kerugian pada pihak lain.
  2. Kerugian yang dapat dikenakan ta’widh sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 adalah kerugian riil yang dapat diperhitungkan dengan jelas.
  3. Kerugian riil sebagaimana dimaksud ayat 2 adalah biaya-biaya riil yg dikeluarkan dalam rangka penagihan hak yg seharusnya dibayarkan.
  4. Besar ganti rugi (ta`widh) adalah sesuai dengan nilai kerugian riil (real loss) yang pasti dialami (fixed cost) dalam transaksi tersebut dan bukan kerugian yang diperkirakan akan terjadi (potential loss) karena adanya peluang yang hilang (opportunity loss atau al-furshah al-dha-i’ah).
  5. Ganti rugi (ta`widh) hanya boleh dikenakan pada transaksi (akad) yang menimbulkan utang piutang (dain), seperti salam, istishna’ serta murabahah dan ijarah.
  6. Dalam akad Mudharabah dan Musyarakah, ganti rugi hanya boleh dikenakan oleh shahibul mal atau salah satu pihak dalam musyarakah apabila bagian keuntungannya sudah jelas tetapi tidak dibayarkan.

Ketentuan Khusus

  1. Ganti rugi yang diterima dalam transaksi di LKS dapat diakui sebagai hak (pendapatan) bagi pihak yang menerimanya.
  2. Jumlah ganti rugi besarnya harus tetap sesuai dengan kerugian riil dan tata cara pembayarannya tergantung kesepakatan para pihak.
  3. Besarnya ganti rugi ini tidak boleh dicantumkan dalam akad.
  4. Pihak yang cedera janji bertanggung jawab atas biaya perkara dan biaya lainnya yang timbul akibat proses penyelesaian perkara.

Sumber: politikana.com

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s