Bagaimana Membuat Kontrak Sulit Digugat


Kontrak yang baik akan sulit digugat secara formil.

Kontrak atau akta adalah alat bukti yang kuat dan memiliki peranan penting di dalam hubungan masyarakat. Kontrak merupakan bukti bahwa telah terdapat suatu perbuatan hukum yang terjadi dalam masyarakat. Karena itu perlu persiapan matang para pihak ketika hendak merancang kontrak. Merancang kontrak tak ubahnya membuat sebuah cerita.

Pentingnya persiapan untuk membuat kontrak disampaikan Brigitta I Rahayoe, saat menjadi pembicara dalam seminar “Teknik Merancang Kontrak Yang Tanpa Celah dan Tahan Gugatan” di Surabaya, Kamis (10/2). Perhelatan ini merupakan bagian dari legal roadshow kerjasama Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) dan hukumonline.

Saat membuat kontrak, perancang dan para pihak memerlukan nalar logis, termasuk memikirkan kemungkinan yang terjadi di masa mendatang. “Perancang kontrak harus menulis kontrak bagaikan sebuah ‘cerita’ yang dituliskan dengan baik,” ujar Brigitta.

Meskipun kontrak sudah disusun bak sebuah cerita dengan alur yang runut dan kisah yang logis, bukan berarti kontrak lepas dari persoalan. Menurut Brigitta, sebagus apapun isi suatu kontrak, gugatan tetap saja mungkin terjadi. “Apalagi salah satu pihak pada kontrak melakukan wanprestasi,” ujar partner pada kantor hukum Brigitta I. Rahayoe & Partners ini.

Untuk meminimalisir potensi gugatan, Brigitta menyarankan agar kontrak disusun dengan baik dari segala aspek. Kontrak yang disusun dengan baik, akan sulit digugat. “Yang mungkin terjadi adalah, perancangan kontrak yang baik akan membuat kontrak itu sulit digugat secara formil,” imbuhnya.

Pasal 1338 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata), yang menjadi dasar bagi pihak-pihak yang menjanjikan prestasi, cenderung memunculkan posisi yang tidak seimbang. Seringkali para pihak mengikatkan diri dengan pemikiran yang penting mendapatkan kontraknya dahulu, pelaksanaan belakangan. “Hal inilah yang menjadi cikal bakal suatu gugatan dilayangkan,” ujarnya.

Untuk menghindari gugatan, Brigitta menambahkan, para pihak dalam perjanjian harus benar-benar memperhatikan syarat sahnya suatu perjanjian yang diatur dalam pasal 1320 KUH Perdata. “Dalam kata lain, para pihak harus memperhatikan syarat formil subyek dan juga syarat formil obyek dalam sebuah kontrak,” ujarnya sambil memberikan beberapa contoh kasus mengenai wanprestasi dalam sistem hukum Anglo-Saxon yang pernah dia tangani.

Briggita memberikan analogi menarik mengenai perancangan kontrak. Menurut dia, perancangan kontrak tak ubahnya pohon yang kokoh dan beranting banyak. Dasar-dasar hukum kontrak menjadi landasan untuk menyusun klausul-klausul yang lebih rinci.

Prinsip ini juga penting ketika menyusun perjanjian joint venture. Perjanjian ini melibatkan pihak asing dan juga mengacu kepada banyak peraturan perundang-undangan, yakni UU No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, UU No. 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal, dan juga Peraturan Presiden No. 36 Tahun 2010 yang mengatur Daftar Negatif Investasi. Selain itu, perjanjian joint venture juga mengacu pada UU No. 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang melarang posisi direksi untuk dijabat oleh warga negara asing.

Briggita juga menyingging masalah bahasa yang sering ditemukan dalam pembuatan kontrak. Ia mengarankan agar penggunaan bahasa yang terlalu legalese harus dihindari. “Bahasa dalam kontrak sebaiknya yang simpel-simpel saja. Toh, yang perlu mengerti kontrak tersebut adalah klien yang awam hukum,” tambahnya

Pendiri Brigitta I. Rahayoe & Partners ini menambahkan, bahasa yang terlalu legalese adalah efek dari pengacara Anglo-Saxon pada abad 17. Pengacara saat itu dibayar berdasarkan jumlah halaman yang ditulisnya. Praktik ini kemudian terbawa ke Indonesia. Tidak mengherankan bahasa yang tertuang dalam kontrak bisnis di Indonesia acapkali sulit dimengerti orang awam hukum.

Pendidikan Hukum Lanjutan

Pada kesempatan yang sama, Hasanuddin Nasution, Sekretaris Jenderal Peradi, mengatakan bahwa tema yang diambil pada Legal Roadshow kali ini ditentukan oleh DPP Peradi. Acara ini merupakan bagian dari progam pendidikan hukum berkelanjutan yang dilaksanakan oleh Peradi.

“Tema ini merupakan masukan dari DPC Peradi Surabaya berdasarkan kebutuhan para anggota. Karena kontrak merupakan hal dasar yang mengatur hubungan pihak yang terikat dalam suatu perjanjian,” ujar Hasanuddin kepada hukumonline, saat ditanya alasan pemilihan tema Perancangan Kontrak.

Hasanuddin menerangkan Peradi merencanakan agar program Legal Roadshow dapat dilaksanakan setiap dua bulan. “Bali atau Medan mungkin menjadi lokasi selanjutnya. Tetapi pelaksanaan program ini tidak dipengaruhi oleh besar atau kecilnya suatu kota,” pungkas Hasanuddin.

Dikutip dari Hukum Online

One thought on “Bagaimana Membuat Kontrak Sulit Digugat

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s