Ombudsman: Sudah Tertatih-Tatih, Digugat Pula


Perbaikan pelayanan publik sangat ditunggu banyak pihak. Ombudsman perlu didorong agar maksimal mengawasi pelayanan publik. Tetapi, lembaga ini menghadapi sejumlah persoalan.

Ibnu Tri Cahyo sedang berada di kantornya di Malang, Jawa Timur, ketika pengumuman tentang jadwal seleksi anggota Ombudsman Republik Indonesia dimuat di media cetak. Dosen Universitas Brawijaya ini belum pernah dikabari Komisi II DPR, baik lisan maupun lewat surat, tentang jadwal seleksi. Padahal Ibnu Tri Cahyo adalah salah seorang dari 18 kandidat anggota Ombudsman Repubik Indonesia (ORI) yang harus ikut uji kelayakan dan kepatutan pada Januari mendatang.

Komisi II DPR memang sudah memutuskan, jadwal fit and proper test untuk seluruh kandidat akan digelar selama tiga hari, 17-19 Januari 2011. Dalam rentang waktu tiga minggu ke depan, Komisi II menunggu masukan dan tanggapan dari masyarakat. Anggota Dewan berharap masyarakat bisa menyampaikan jejak rekam para calon. Seberapa intens pun penelusuran jejak rekam dilakukan, sebagai kandidat Ibnu Tri Cahyo mengaku tidak risau. Penelusuran jejak rekan adalah sesuatu yang perlu dalam pengisian jabatan publik. Dan Ibnu tak punya persiapan khusus menghadapi semua proses di Senayan, Januari nanti. “Tak ada persiapan khusus,” ujarnya.

Seorang sumber hukumonline bercerita, Ibnu termasuk salah seorang kandidat yang didukung banyak kalangan. Isu-isu Ombudsman bukan sesuatu yang baru bagi akademisi ini asal Malang ini. Tiga tahun silam, persisnya 31 Jul 2007, ketika Komisi Ombudsman menggelar diskusi ahli di Jakarta, Ibnu termasuk ahli yang diundang. Dukungan terhadap Ibnu, kata sang sumber, juga datang dari aktivis yang selama ini concern pada isu-isu pelayanan publik. Adi Candra Utama, anggota Masyarakat Peduli Pelayanan Publik (MP3) tak menampik sinyalemen dukungan itu. Prinsipnya, kata Adi, MP3 berharap DPR memilih “orang-orang yang tepat” untuk mengisi kursi anggota ORI.

Lolos tidaknya Ibnu tentu saja tergantung pada keputusan anggota DPR. Bersama 17 kandidat lainnya, Ibnu akan harus menjalani uji kelayakan dan kepatutan. Berdasarkan Undang-Undang No. 38 Tahun 2007, jumlah anggota Ombudsman adalah 9 orang. Jadi, separuh dari jumlah yang akan mengikuti fit and proper test.

Seleksi anggota Ombudsman ini menjadi penting, setidaknya karena dua hal. Pertama, proses seleksi berlangsung di tengah ‘gugatan’ terhadap payung hukum Ombudsman. Kedua, inilah seleksi pertama dilakukan setelah lembaga ini berubah ‘baju’ dari Komisi Ombudsman Nasional (KON) menjadi Ombudsman Republik Indonesia.

Menggugat payung hukum

Presiden Susilo Bambang Yudhoyono mengirimkan surat rahasia kepada Ketua DPR 29 November lalu perihal penyampaian nama-nama calon anggota ORI. Dua hari setelah surat Presiden itu, Mahkamah Konstitusi menyidangkan permohonan uji materiil terhadap Undang-Undang No. 37 Tahun 2008. Inilah pertama kali payung hukum ORI dimohonkan uji ke Mahkamah Konstitusi.

Pemohonnya adalah Walikota Makassar, Ilham Arief Sirajuddin, dan enam orang lain. Ketujuh pemohon adalah orang-orang yang selama ini concern pada isu Ombudsman. Ilham Sirajuddin misalnya telah membentuk Ombudsman Kota Makassar pada 27 Mei 2008. Undang-Undang No. 37 Tahun 2008 dianggap bakal menisbikan peran Ombudsman daerah yang sudah terbentuk sebelum ORI. Mulyadi Hamid, komisioner Ombudsman Daerah Makassar mengatakan sebelum ORI ada Ombudsman daerah sudah menunjukkan eksistensi dan diterima masyarakat.

Ironisnya, Undang-Undang No. 37 Tahun 2008  memaksa lembaga seperti Ombudsman Daerah Makassar berganti baju, tak boleh lagi menggunakan nama ombudsman. Larangan menggunakan nama ombudsman tertuang dalam pasal 46. Semua lembaga, bahkan terbitan, yang menggunakan nama ombudsman yang menjalankan fungsi dan tugas sesuai UU No. 37 Tahun 2008 wajib ganti nama paling lambat dua tahun sjak UU Ombudsman berlaku. “Kami terancam dikriminalisasi bila menggunakan nama Ombudsman,” kata Mulyadi saat berkunjung ke kantor hukumonline.

Lantaran Undang-Undang No. 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik ikut menyinggung soal Ombudsman pemohon juga mengajukan uji materi terhadap Undang-Undang ini.

Sidang judicial review memang masih berlangsung. Pemohon diminta memperbaiki permohonan. Agenda sidang dipimpin majelis hakim Hamdan Zoelva, M. Akl Mochtar, dan Maria Farida itu masih banyak. Ketika proses fit and proper tes  berlangsung di DPR, bisa jadi sidang pengujian belum kelar.

Tertatih-tatih

‘Gugatan’ terhadap payung hukum ORI bukan satu-satunya problem yang dihadapi menjelang uji kepatutan dan kelayakan 18 kandidat. Lembaga ini mewarisi sejarah panjang yang tak mulus. Meski lahir sebagai bayi reformasi, kiprah Ombudsman terbilang tertatih-tatih.

Semula ORI bernama Komisi Ombudsman Nasional (KON). Komisi ini dibentuk pada 20 Maret 2000 berdasarkan Keputusan Presiden No. 44 Tahun 2000. KON dibentuk untuk mengawasi proses pemberian pelayanan umum oleh penyelenggara negara guna mencegah dan mengatasi maladministrasi di lembaga-lembaga negara. Setiap tahun, KON melaporkan rekomendasi yang sudah disampaikan, dan respons lembaga-lembaga negara terhadap rekomendasi itu. Institusi penegak hukum paling banyak mendapat sorotan.

Selama lebih dari tujuh tahun berdiri, KON menghadapi banyak persoalan. Kelengkapan anggota, misalnya. Pada awal pembentukannya komposisi KON terdiri dari Antonius Sujata, Prof. CFG Sunaryati Hartono, Prof. Bagir Manan, Teten Masduki, Sri Urip, RM Surachman, Pradjoto, KH Masdar F. Mas’udi. Dalam perjalanannya, Pradjoto dan Sri Urip mengundurkan diri karena bekerja di tempat lain. Langkah serupa diambil Prof. Bagir Manan karena terpilih sebagai hakim agung.

Untuk mengisi kekosongan itu, pada 2003 diangkat anggota baru, Hj Erna Sofwan Sjukrie. Erna adalah mantan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta. Namun penggantian ini tak menyelesaikan persoalan. Selain karena faktor kesehatan sebagian anggota, kesibukan anggota lain berkarya di tempat lain tak bisa diabaikan.

Pada awal berdiri, KON sebenarnya menghadapi masalah lain, yakni membangun tata hubungan dengan instansi penyelenggara negara. Banyak rekomendasi KON tak mendapat respons. Seiring perjalanan waktu, eksistensi KON kian dikenal, dan korespondensinya dengan lembaga lain berjalan dengan baik. Untuk memperluas jangkauan, KON membentuk kantor perwakilan di wilayah Yogyakarta dan Jawa Tengah, wilayah Nusa Tenggara Barat dan Timur, serta Sumatera Utara.

Perluasan wilayah pantauan sedikit banyak memperluas akses masyarakat. Dari wilayah kantor perwakilan Ombudsman di Kupang, Nusa Tenggara Timur, misalnya tercatat 144 pengaduan masyarakat sepanjang 2007. Di Yogyakarta malah mencapai 223 pengaduan. Mayoritas pengadu adalah perseorangan atau korban langsung.

Mengandalkan perwakilan

Angka-angka tersebut menunjukkan masih adanya ekspektasi masyarakat terhadap Ombudsman. Apalagi setelah KON berganti baju menjadi ORI. Dengan tugas yang semakin jelas, fokus pada layanan publik, ORI dan kantor perwakilannya menjadi harapan. Survei yang dilakukan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) pada 2010 menunjukkan masih banyak penyelenggara layanan publik berskor rendah. Layanan polisi dan Kementerian Hukum dan HAM pada bagian tertentu masih dinilai lemah.

Agar cakupan pemantauan layanan publik lebih luas, ORI akan mengandalkan kantor perwakilan. Karena itu, Sekretaris ORI, Suhariyono, mengatakan pihaknya kini menunggu terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) tentang Perwakilan Ombudsman. “Masih diharmonisasi di Kementerian Hukum dan HAM,” ujarnya kepada hukumonline, Kamis (16/1) lalu.

Dia yakin Rancangan PP itu akan rampung dalam waktu dekat. Namun dia tak bisa memastikan kapan. “Isinya menegaskan UU No. 37 Tahun 2008 tentang ORI”. Adapun mengenai fungsi dan wewenang perwakilan ORI, diuraikan mulai dari Pasal 4 sampai dengan Pasal 7 RPP. Pasal 5 misalnya, menyebutkan akan didirikan perwakilan ORI di daerah. Tugas perwakilan adalah mengawasi pelayanan publik di wilayah kerjanya.

Pasal 6 menguraikan perwakilan ORI mempunyai tugas, menerima laporan atas dugaan maladministrasi dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Kemudian melakukan pemeriksaan substansi akan dugaan maladministrasi dan menindaklanjuti laporan.

Kemudian, perwakilan ORI dapat melakukan investigasi atas prakarsa sendiri. Serta melakukan upaya pencegahan. Pasal 7 RPP, mengatur perwakilan ORI dapat meminta keterangan secara lisan dan atau tertulis. Memeriksa keputusan, serta meminta dokumen lain yang ada pada pelapor dan terlapor. Kemudian meminta klarifikasi dan/atau salinan fotokopi dokumen.

Lalu berwenang memanggil terlapor, pelapor, pihak lain terkait laporan. Selesaikan laporan, mediasi, dan konsiliasi atas permintaan para pihak. Kemudian mengusulkan pada ORI serta wajib mengumumkan hasil temuan, ksimpulan, dan rekomendasi akan putusan ORI.

Dikutip dari Hukum Online


Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s