Sidang PMH vs Pemerintah Aceh: Muhyan Tidak Menghormati Hukum dan Pengadilan


Alinea keempat UUD 1945 menyatakan, “Kemudian dari pada itu untuk membentuk suatu Pemerintah Negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa… dst”. Pasal 1 Ayat (3) UUD 1945 menyatakan, Negara Indonesia adalah negara hukum.

Selanjutnya Pasal 44 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Setiap orang baik sendiri maupun bersama-sama berhak mengajukan pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pemerintahan yang bersih, efektif, dan efisien, baik dengan lisan maupun dengan tulisan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dan Pasal 17 nya menyatakan, Setiap orang, tanpa diskriminasi, berhak untuk memperoleh keadilan dengan mengajukan permohonan, pengaduan, dan gugatan, baik dalam perkara pidana, perdata, maupun administrasi serta diadili melalui proses peradilan yang bebas dan tidak memihak, sesuai dengan hukum acara yang menjamin pemerikasaan yang objektif oleh hakim yang jujur dan adil untuk memperoleh putusan yang adil dan benar.

Kemudian Pasal 71 UU No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia menyatakan, Pemerintah wajib dan bertanggung jawab menghormati, melindungi, menegakkan, dan memajukan hak asasi manusia yang diatur dalam Undang-undang ini, peraturan perundang-undangan lain, dan hukum internasional tentang hak asasi manusia yang diterima oleh negara Republik Indonesia. Dan Pasal 72 nya menyatakan, Kewajiban dan tanggung jawab Pemerintah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 71, meliputi langkah implementasi yang efektif dalam bidang hukum, politik, ekonomi, sosial, budaya, pertahanan keamanan negara, dan bidang lain.

Atas dasar peraturan perundang-undangan diatas,  dan karena pendapat, permohonan, pengaduan, dan atau usulan saya kepada pemerintah dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang / jasa pemerintahan yang bersih tidak dihiraukan maka saya melakukan gugatan secara perdata ke pengadilan, dan kenyataan hari ini sungguh kontradiktif, Muhyan Yunan selaku pejabat pemerintah sama sekali tidak mengindahkan semua ketentuan seperti tersebut diatas. Gugatan Perbuatan Melawan Hukum yg saya lakukan terhadap dirinya atau Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPA) Dinas Bina Marga dan Cipta Karya hanya diwakili oleh stafnya yg tidak mempunyai surat kuasa. Akibatnya, ketua majelis hakim menunda persidangan 1 minggu karena para pihak menjadi tidak lengkap.

Dengan demikian, saya menyimpulkan bahwa Muhyan Yunan merupakan pejabat publik yang tidak menghormati hukum dan pengadilan!

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s