Debt Collector Tidak Berhak Merampas Kendaraan Nasabah


Pada umumnya Debt Collector bekerja berdasarkan surat perintah atau surat kuasa dari perusahaan pembiayaan. Dalam surat kuasa tersebut biasanya disebutkan pernyataan seperti dibawah ini:

“Di manapun kendaraan itu berada dari debitur/pemilik kendaraan/pihak lain yang menguasai kendaraan pada saat penarikan untuk kemudian diserahkan kepada PT Perusahaan Finance, karena debitur telah wanprestasi/ingkar janji/lalai berdasarkan dokumen kredit.”

Atas dasar kuasa itulah mereka merampas atau menyita kendaraan milik nasabah/konsumen.

Wanprestasi / Ingkar janji / Lalai,  Tidak Otomatis Membatalkan Persetujuan / Perjanjian

KUHPerdata telah mengatur syarat-syarat sahnya suatu persetujuan, yaitu supaya terjadi persetujuan yang sah maka harus dipenuhi empat syarat:

  1. kesepakatan mereka yang mengikatkan dirinya;
  2. kecakapan untuk membuat suatu perikatan;
  3. suatu pokok persoalan tertentu;
  4. suatu sebab yang tidak terlarang.

Selain itu, KUHPerdata juga mengatur syarat-syarat batalnya suatu perjanjian. Walaupun syarat batal, seperti wanprestasi / ingkar janji / lalai, telah terpenuhi, namun itu tidak bisa diartikan bahwa suatu persetujuan / perjanjian telah batal, karena batalnya suatu persetujuan tidaklah terjadi secara serta merta. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Hal ini sesuai dengan pasal 1266 KUHPerdata, yang bunyinya sbb:

Syarat batal dianggap selalu dicantumkan dalam persetujuan yang timbal balik, andaikata salah satu pihak tidak memenuhi kewajibannya. Dalam hal demikian persetujuan tidak batal demi hukum, tetapi pembatalan harus dimintakan kepada Pengadilan. Permintaan ini juga harus dilakukan, meskipun syarat batal mengenai tidak dipenuhinya kewajiban dinyatakan di dalam persetujuan. Jika syarat batal tidak dinyatakan dalam persetujuan, maka Hakim dengan melihat keadaan, atas permintaan tergugat, leluasa memberikan suatu jangka waktu untuk memenuhi kewajiban, tetapi jangka waktu itu tidak boleh lebih dan satu bulan.

Berdasar penjelasan diatas maka surat perintah atau surat kuasa dari perusahaan pembiayaan kepada debt collector untuk merampas atau menyita kendaraan nasabah/konsumen menjadi tidak sah, dan surat perintah tsb merupakan bentuk campur tangan dalam urusan peradilan oleh pihak lain di luar kekuasaan kehakiman. Berdasarkan Pasal 3 Ayat (3) UU Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, bentuk campur tangan tsb dapat dipidana.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s