Goyang Saham Tanoe


DARIMANA dan bagaimana keluarga Tanoesoedibjo mengisi pundi-pundi logistiknya? Tahukah anda, kerajaan bisnis multimedia yang dibangun keluarga Tanoesoedibjo dalam bendera PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk, misalnya, adalah berawal dari sebuah perusahaan sekuritas?

Ya, PT Bhakti Investama Tbk, perusahaan yang dikomandoi Hary Tanoe, sapaan karib Bambang Hary Iswanto Tanoesoedibjo, itu yang menjadi titik awal ´mesin uang´ bagi keluarga ini.

Berdasarkan Laporan Keuangan Konsolidasi (tidak diaudit/unaudited) PT Media Nusantara Citra Tbk dan anak perusahaannya, untuk periode berakhir September 2010, PT. Media Nusantara Citra Tbk (Perusahaan) didirikan berdasarkan Akta No. 48 tanggal 17 Juni 1997 dari H. Parlindungan L. Tobing, SH, notaris di Jakarta. Akta pendirian ini disahkan oleh Menteri Hukum dan Perundang-undangan Republik Indonesia dalam Surat Keputusan No. C-15092.HT.01.01.TH2000 tanggal 25 Juli 2000 dan telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 23 tanggal 19 Maret 2002 Tambahan No. 2780.

Anggaran Dasar Perusahaan telah mengalami beberapa kali perubahan, terakhir dengan akta No. 117 tanggal 15 Mei 2008 dari Sutjipto, S.H., notaris di Jakarta untuk menyesuaikan dengan Undang-Undang No. 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas. Akta perubahan ini telah memperoleh persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia dalam Surat No. AHU- 19615.AH.01.02.Tahun 2009 tanggal 8 Mei 2009.

Kantor pusat Perusahaan berlokasi di MNC Tower (dahulu Menara Kebon Sirih), Jalan Kebon Sirih Kav. 17-19, Jakarta Pusat 10340. Perusahaan memulai kegiatan komersial pada Desember 2001. Jumlah karyawan Perusahaan pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 adalah masing-masing sebanyak 207 karyawan dan 185 karyawan.

Tergabung dalam Mediacom, susunan pengurus perusahaan per 30 September 2010, adalah:
Komisaris Utama Rosano Barack; Komisaris Bambang Rudijanto Tanoesoedibjo dan Lucas Chow; Komisaris Independen Djoko Leksono Sugiarto dan Irman Gusman; Direktur Utama Hary Tanoesoedibjo; Direktur Sutanto Hartono, Agus Mulyanto, Muliawan P. Guptha, dan Oerianto Guyandi.

Anak perusahaan silakan klik link ini.

Pada tanggal 13 Juni 2007, Perusahaan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (BAPEPAM-LK) dengan Surat Keputusannya No. S-2841/BL/2007 untuk melakukan Penawaran Umum kepada masyarakat atas 4.125.000.000 saham Perusahaan dengan nilai nominal Rp 100 per saham dan harga penawaran Rp 900 per saham. Saham-saham tersebut dicatatkan pada Bursa Efek Indonesia (dahulu Bursa Efek Jakarta dan Surabaya) pada tanggal 22 Juni 2007.

Pada tanggal 5 September 2006, MNC B.V. menerbitkan Guaranteed Secured Notes sebesar US$ 168.000.000 dengan tingkat bunga tetap 10,75% per tahun, yang dicatatkan di Bursa Efek Singapura. Saldo notes pada tanggal 30 September 2010 dan 2009 masing-masing sebesar US$ 142,7 juta.

Pada tulisan-tulisan sebelumnya, telah diungkapkan mengenai perkara-perkara hukum, yang menyelimuti imperium bisnis keluarga Tanoesoedibjo, mulai dari kasus Sisminbakum, sengketa saham TPI, korupsi pengadaan alat kesehatan outbreak flu burung, dan sebagainya.

Primaironline.com mencatat, ada setidaknya perkara lain yang menghinggapi keluarga Tanoesoedibjo, yaitu:

1. Dugaan monopoli penyiaran melalui kepemilikan banyak televisi
Pada 2008
Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) sempat menyelidiki kembali dugaan praktik monopoli kelompok usaha MNC atas kepemilikan beberapa stasiun televisi. KPPU menyelidiki kepemilikan MNC atas stasiun televisi RCTI, TPI, dan Global TV setelah menerima tembusan surat somasi dari Masyarakat Pers dan Penyiaran Indonesia (MPPI).

Tanoe Ngotot pelaku usaha lain agar dihukum denda monopoli hak siar liga Inggris.

29 Agustus 2008
KPPU telah memutus perkara No. 03/KPPU-L/2008 mengenai Hak Siar Barclays Premier League (Liga Utama Inggris) musim 2007-2010. KPPU telah menyatakan Astro Malaysia dan ESS melanggar Undang-Undang Persaingan Usaha. Perjanjian antara ESS dan Astro Malaysia soal distribusi konten Liga Inggris dapat menimbulkan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat di industri televisi berbayar di Indonesia. Perkara atas laporan yang dilakukan oleh PT MNC Sky Vision alias Indovision.

Pada Februari 2010
Nasib upaya hukum keberatan terkait putusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) yang diajukan oleh PT MNC Sky Vision terjawab sudah. Pengadilan Negeri Jakarta Barat memutuskan menolak upaya keberatan MNC ini.

Majelis Hakim yang diketuai Hakim Aris Munandar menegaskan dalam pertimbangan putusannya berpendapat MNC tidak mempunyai kapasitas untuk mengajukan upaya hukum keberatan. Posisi MNC tidak memenuhi legal standing sebagai pemohon keberatan sebagaimana UU No.5 tahun 1999 dan Perma No.03 tahun 2005. Dimana yang dapat mengajukan keberatan atas putusan KPPU hanya pelaku usaha terlapor.

2. Hary Tanoesoedibjo dilaporkan atas tayangan dalam program acara Silet di RCTI yang diduga melanggar Undang-Undang Penyiaran No 32/2002. Dalam tayangan itu, Silet mempertontonkan berita yang menyesatkan terkait bencana letusan Gunung Merapi.

Dalam laporan Komisi Penyiaran Indonesia (KPI), Harry Tanoe dijerat dengan Pasal 36 ayat 5 UU No 32/2002 tentang Penyiaran. Jika terbukti bersalah, bos MNC itu diancam lima tahun penjara dan denda paling besar Rp10 miliar.

Saat diwawancarai mengenai korelasi dan dampak antara setumpuk kasus MNC dan pencatatannya sebagai perusahaan publik di bursa, Ketua Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) Nurhaida menegaskan, saat ini pihaknya belum dapat memberikan komentar terkait kasus perseteruan kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (TPI) antara Siti Hardijanti Rukmana melawan bos PT Media Nusantara Citra (MNC) Tbk Hary Tanoesoedibjo. “Saya belum ada komentar karena kasusnya sedang diproses di pengadilan,” demikian bunyi pesan singkat Nurhaida yang diterima redaksi primaironline.com, Kamis (10/3) malam.

Dus, Nurhaida pun enggan mengomentari kemungkinan otoritas bursa untuk dapat menempuh jalur diskresi terhadap saham emiten multimedia tersebut. Sebab, perseteruan di ranah peradilan tersebut menguak kemungkinan potensi kerugian terhadap para pemegang saham publik MNC.

Sementara itu, pengamat pasar modal Adler Haymans Manurung menegaskan, dalam perkara hukum seperti yang tengah dihadapi emiten MNC ini, pihak otoritas bursa perlu sigap dalam bersikap. Pasalnya, apabila kasus gugatan kepemilikan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) dimenangkan oleh kubu Tutut selaku penggugat, maka putusan pengadilan itu berpotensi menimbulkan kerugian besar terhadap pemegang saham MNC.

“Harusnya ketika ada perkara gugatan semacam ini, saham MNC mesti di-suspend atau dihentikan perdagangannya sampai kasusnya selesai diputus di pengadilan,” tegas Adler, saat dihubungi primaironline.com, di Jakarta, Kamis (10/3).

Menurut dia, sesuai ketentuan pasar modal di negara mana pun, saham milik emiten yang tengah berperkara hukum, tidak boleh untuk diperdagangkan. “Di sini yang terjadi justeru sebaliknya, sudah jelas manajemen MNC tengah menghadapi gugatan hukum, tapi sahamnya tetap diperjualbelikan,” tukas dia.

Menyangkut lamanya proses perkara gugatan di ranah peradilan, imbuh Adler, otoritas bursa, dalam hal ini Bursa Efek Indonesia (BEI) dan Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan (Bapepam LK) mesti membuat sebuah terobosan baru. “Terobosan ini yang sedang diperjuangkan oleh pelaku pasar agar otoritas bursa bisa menerapkan diskresi terhadap saham emiten yang menghadapi perkara hukum. Hal ini demi melindungi kepentingan pelaku pasar modal,” kata Adler.

Sekadar mengingatkan, Ketua Bapepam LK (kala itu) Fuad Rahmany, telah melakukan penyelidikan terkait sengketa kepemilikan saham TPI antara Hary Tanoesoedibjo melawan Siti Hardiyanti Rukmana. Bapepam juga telah meminta informasi klarifikasi terkait sengketa itu kepada Kementerian Hukum dan HAM.

Berdasarkan pengakuan Fuad Rahmany, menurut dokumen penawaran saham perdana melalui konsultasi hukum perseroan menyebutkan TPI adalah salah satu kelompok usaha di bawah bendera PT Media Nusantara Citra Tbk.

Bila boleh berandai-andai, kalau nantinya putusan pengadilan ternyata memenangkan kubu Tutut, bisa dipastikan persoalan gugatan hukum lainnya bakal menanti bos MNC itu. Pasalnya, dengan klaim sepihaknya dengan menyerobot 75 persen saham TPI milik Tutut, Hary Tanoe bakal menghadapi gugatan dari pemegang saham publik di MNC. “Jika pengadilan memang memenangkan kubu Tutut, sangat layak jika pemegang saham MNC lainnya ingin menggugat bos MNC itu,” imbuh Adler.

Sumber: Primair Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s