Muladi Minta PN Jakpus Menangkan Tutut


Jakarta – Guru Besar Hukum Pidana Muladi menilai, pengalihan saham PT Cipta Televisi Pendidikan Indonesia (CTPI) oleh PT Berkah Karya Bersama ke MNC Grup sebagai perbuatan melawan hukum. Oleh karena itu, majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) yang menyidangkan kasus ini diingatkan untuk bersikap profesional atas dasar jujur, adil, independen dan impartial trial dalam memutus perkara.

Mantan menteri kehakiman itu berharap majelis hakim mengabulkan gugatan Tutut karena kasus TPI ini merupakan perjuangan putri sulung mantan Presiden Soeharto itu untuk mengelola kembali TPI terkait dengan idealisme untuk mempertahankan misi dan visi pada saat TPI didirikan yakni sebagai televisi pendidikan dan tidak berbelok arah menjadi tv komersial seperti sekarang. “Putusan kasus ini harus memiliki kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan,” tegas dia, di Jakarta Rabu (30/3).

Kamis besok (31/3), sengketa kasus TPI akan diputuskan dalam sidang di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Pengalihan saham CTPI ke MNC dengan cara dijual oleh PT Berkah Karya Bersama dinilai mantan Menteri Kehakiman ini sebagai perbuatan melawan hukum.

“Pengalihan saham dari PT Berkah ke MNC Group dengan cara dibeli Hary Tanoe pada 2006 tidak sah dan ilegal, sekalipun tercatat di Kemenkumham. Karena surat kuasa secara eksplisit tidak menyebutkan klausul tersebut, pelanggaran kewenangan tidak dapat dibenarkan, karena surat kuasa harus dipertanggungjawabkan dalam RUPS dan ditawarkan terlebih dulu kepada pemegang saham lama,” papar Muladi.

Hal ini terungkap melalui surat Dirjen Administrasi Hukum Umum tanggal 19 Januari 2011 kepada Deputi Mensesneg tentang adanya tindakan perbuatan melawan hukum yang dilakukan Hary Tanoe menggunakan fasilitas negara (Sisminbakum) dengan tidak melalui proses persetujuan pejabat yang memiliki kewenangan. Di samping itu keduanya tidak pernah mengajukan permohonan persetujuan perubahan nama, dan masih dibekukan karena belum selesainya sengketa perdata keduanya di pengadilan dan memiliki kekuatan hukum tetap.

Upaya Hary Tanoe mengubah nama TPI menjadi MNC TV, dinilai sebagai perbuatan melawan hukum. Karena perubahan nama harus dengan persetujuan Menkumham sesuai Pasal 21 UU Nomor 40 Tahun 2007 tentang perseroan terbatas. “Hal ini belum bisa dilakukan oleh keduanya (masih diblokir) karena masih dalam sengketa perdata di Pengadilan dan belum ada keputusan yang berkekuatan tetap,” kata mantan Gubernur Lemhannas ini.

Putusan Dirjen AHU Kemenkumham tentang perbuatan melawan hukum dalam pengalihan saham PT CTPI tersebut membuat klaim MNC sebagai pemilik 75 persen saham PT CTPI otomatis tidak sah. Karena pengalihan saham tersebut dilakukan dengan menyalahgunakan surat kuasa Tutut. Padahal surat kuasa itu hanya mengatur penyelesaian utang TPI dan tidak menyebut untuk mendilusi saham Tutut. “Ini yang dilanggar Hary Tanoe dan tidak sah karena melanggar prinsip good corporate governance,” tegas Muladi.

Penyalahgunaan itu juga termasuk pemblokiran hasil RUPSLB PT CTPI yang digelar Tutut sebagai pemegang saham mayoritas pada 17 Maret 2005. “Pemblokiran akta pengesahan RUPSLB melalui Sisminbakum juga bagian dari menyalahgunakan fasilitas negara, ini kejahatan korporasi,” ujar Muladi.

Menurut Muladi, kejahatan korporasi terjadi apabila pejabat korporasi yang memiliki posisi strategis dalam korporasi telah melakukan tindak pidana untuk kepentingan korporasi. Jabatan strategis tersebut dapat dibuktikan dengan kewenangan untuk pengambilan keputusan, kewenangan untuk mewakili perusahaan dan kewenangan  untuk mengontrol perusahaan.

Muladi mengharapkan majelis hakim menjadikan “investment agreement sebagai margin of appreciation” dalam pertimbangan putusannya. Tutut, lanjut Muladi, juga bisa melaporkan kasus ini secara pidana dengan sangkaan pidana “corporate crime” berupa penggelapan 75% saham dan penggelapan perusahaan PT CTPI menjadi MNC TV.

“Tidak tertutup kemungkinan bagi yang bersangkutan untuk melaporkan kasus ini kepada polisi dengan sangkaan penggelapan saham dan perusahaan, dalam hal ini unsur sifat melawan hukum yang memberatkan di samping tuduhan adanya kemungkinan kecurangan (deceit and manipulation) penggunaan surat kuasa Mbak Tutut,” papar dia.

Sementara itu, kuasa hukum Tutut, Hary Ponto berharap majelis hakim bersikap adil dan jujur dalam memutus perkara sengketa perdata saham TPI antara Tutut melawan Hary Tanoe. Hakim harus mempertimbangkan pengakuan saksi ahli dan saksi kunci bahwa Hary Tanoe dan PT Berkah Karya Bersama telah menyalahgunakan surat kuasa Tutut.

“Surat kuasa itu hanya sekadar memberi kuasa pada Hary Tanoe untuk menyelesaikan utang perusahaan, bukan untuk mengambil alih saham secara sepihak dan kemudian mengalihkan sahamnya ke MNC dengan cara menjual untuk menghilangkan jejak. Semua prosedur hukum ini ilegal dan melawan hukum,” tegas Hary Ponto kepada pers di Jakarta.

Kasus sengketa TPI memang sarat dengan persoalan pendidikan hukum, etika bisnis dan persoalan “unfair trade practices “ dan salah-salah bisa menjurus pada kejahatan korporasi (corporate crime) yang berdampak multidimensi. Kasusnya sendiri berawal saat TPI berusaha merestrukturisasi utang akibat terkena dampak krisis moneter pada pertengahan 1998.

Untuk mengatasi persoalan tersebut pada 22 agustus 2002, Tutut sebagai pemilik 100 % saham PT CTPI melakukan “investment agreement” dengan Hary Tanoe (PT Berkah Karya Bersama berkah). Dalam perjanjian Hary Tanoe berjanji melunasi semua hutang TPI. Oleh karena itu Tutut memberi surat kuasa pada 3 Juni 2003 kepada Hary Tanoe untuk melakukan restrukturisasi utang.

Namun pada perkembangannya, surat kuasa ini disalahgunakan Hary Tanoe. Pengusaha Surabaya itu menggelar RUPSLB dengan agenda mengambil alih saham PT CTPI dan mengganti jajaran direksinya pada 21 Juni 2003.

Tutut kecewa dan mencabut surat kuasa sekaligus membatalkan “investment agreement” pada 16 Maret 2005. Karena terjadi hal-hal yang dianggap di luar/melebihi batas-batas  kesepakatan, menyalahgunakan kepercayaan dan melampaui kewenangan yang diberikan. Pada 17 Maret 2005, Tutut sebagai pemegang saham mayoritas menggelar RUPSLB untuk mengganti pengurus PT CTPI yang dibentuk Hary Tanoe cs.

Namun pendaftaran hasil RUPSLB ditolak akses pengesahannya oleh sisminbakum yang saat itu dikelola kakak Hary Tanoe, tanpa alasan yang jelas. Pada tgl. 18 maret  2005 Hary Tanoe menggelar RUPSLB “tandingan”   dengan secara tidak sah tetap menggunakan surat kuasa 21 juni 2003 yang pada 16 maret 2005  telah dicabut.

Di sini Hary Tanoe menghilangkan hak saham Tutut sebanyak 75 % menjadi pemegang saham minoritas 25 %, dengan mengkonversi hutang menjadi saham dan mengganti jajaran direksi PT CTPI. Alasan konversi saham 75 % sebagai imbalan telah berhasil melunasi hutang. Hasil RUPSLB Hary Tanoe berhasil disahkan di Sisminbakum Menkumkam.

Antara 2003-2010 Tutut berjuang untuk menuntut haknya yang secara melawan hukum dilanggar oleh Hary Tanoe, yakni PT BKB yang telah melakukan perbuatan melawan hukum terkait dengan penggunaan surat kuasa  tidak sah dalam RUPSLB tanggal 18 maret 2005 yang mendelusi 75 % saham mbak tutut serta adanya pemblokiran akses sisminbakum.

Apalagi Dirjen AHU Menkumham pada 8 Juni 2010 mencabut akta pengesahan RUPSLB versi Hary Tanoe. Surat Menkumham bernomor C-07564. HT. 01.04 tahun 2005 tertangga; 21 Maret 2005 itu dibatalkan demi hukum dan tidak memiliki akibat hukum.

Sumber: Primair Online

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s