70% Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang & Jasa


JAKARTA–70% Korupsi Di Bidang Pengadaan Barang & Jasa Jakarta – Indonesia Procurement Watch (IPW), Jumat (4/3) mendatangi Kantor Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Jalan Rasuna Said, Kuningan Jakarta.

Kedatangan Hayie Muhammad Program Director IPW, langsung diterima Direktur Lidbang KPK.

Hayie Muhammad, mengatakan, kedatangannya di KPK menyampaikan hasil survei Jejak Suap Dalam Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah yang di lakukan IPW tehadap 5 Kota di Jabodetabek.

Selanjutnya, Hayie menjelaskan, bahwa dari hasil survei IPW 89 persen penyediaan barang dan jasa, atau Pengusaha Rekanan Pemerintah itu melakukan penyuapan untuk mendapatkan tender.

Berbagai data yang sering dilansir oleh Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menunjukan ada 70 persen lebih kasus korupsi yang terjadi dinegeri ini adalah kasus pengadaan barang dan jasa pemerintah.

IPW berharap, KPK bisa memberikan rekomendasi, agar KPK membenahi aturan, paling tidak yang sekarang itu setingkat Peraturan Presiden (PP) diubah menjadi Undang-Undang.

Proses pengadaan barang dan jasa yang nilainya sangat besar, agar KPK turut mengawal, sehingga tidak dibiarkan begitu saja melakukan penyimpangan tindak pidana, ungkap Hayie.

Dalam proses Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah, selain meminta KPK untuk mengawal, IPW juga meminta KPK untuk terjun langsung keproses pengadaan, tapi yang lebih strategis seperti penyusunan dokumen lelang, evaluasi pengumuman pemenang, dan itu hanya terbatas pada proyek-proyek yang besarn, sedangkan proyek-proyek kecil itu kemungkinan agak berat karena KPK terbatas suber dayanya.

Untuk proyek yang nilainya berkisar 30 miliyar keatas, harus dikawal KPK dan BPK, tutur Hayie.

Menurut Hayie Muhammad, ada satu hal yang menarik mereka bisa melakukan suap itu mencapai 70 persen, tapi ini biasanya pada proyek-proyek konsultan, akan tetapi kalau proyek-proyek pengadaan barang itu hanya mencapai 10 persen hingga 20 persen.

Ada fenomena, bahwa satu perusahaan rekanan hanya tender disatu instasi lain, jadi kita mengindikasikan hal itu adalah bentuk mafia tender yang ada di Indonesia, jadi mereka cenderung tidak melakukan tender di instansi lain karena sudah mempunyai jalur pengaturan di dalam suatu instansi tersebut, terang Hayie.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=0708765017

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s