Survei: Tak Mungkin Menang Tender Tanpa Suap


Korupsi terbesar terjadi pada pengadaan barang dan jasa instansi pemerintah. Inisiatif praktek suap-menyuap justru berasal dari birokrat atau pejabat pemerintah.

Dari hasil survei yang dilakukan Indonesia Procurement Watch, sebanyak 89 persen perusahaan penyedia barang dan jasa atau pengusaha rekanan pemerintah mengaku menyuap untuk mengikuti dan memenangkan tender.

“Yang menarik, 72,3 persen inisiatif suap-menyuap berasal dari aparat pemerintah,” kata Direktur Program IPW, Hayie Muhammad, usai menyampaikan temuannya kepada pimpinan KPK, di gedung KPK, Jakarta, Jumat 4 Maret 2011.

Survei itu melibatkan 792 responden yang berasal dari perusahaan penyedia barang dan jasa instansi pemerintah. Responden tersebar di lima wilayah kota Jabodetabek. Pengumpulan data dilakukan sejak September hingga November 2010.

Hayie menuturkan, dalam survei ditanyakan kepada responden, apakah penyedia barang dan jasa dimungkinkan memenangkan tender tanpa menyuap. “Mereka [responden] mengatakan hampir tidak mungkin, hampir tidak mungkin tidak memberikan suap,” katanya.

Survei juga hal yang sangat mengejutkan. Sebanyak 52,9 persen responden mengatakan, praktek suap untuk mendapatkan dan memenangkan tender sudah dilakukan sejak pertama kali perusahaannya berdiri.

Hayie menuturkan, ada fenomena dimana sebuah perusahaan hanya bercokol disatu instansi pemerintah saja untuk melaksanakan pengadaaan barang dan jasa. Dan selalu mendapatkan kontrak selama puluhan tahun.  Kemampuan menjadi rekanan yang demikian lama diyakini responden, karena perusahaan tersebut rajin memberikan suap dan ‘pembinaan’.

“Jadi kami mengindikasikan disini bahwa itu adalah bentuk mafia tender yang ada di Indonesia. Jadi mereka cenderung tidak ikut tender di instansi lain karena sudah mempunyai jalur pengaturan di instansi tersebut,” paparnya.

Proses pengadaan barang dan jasa yang diantara dilakukan mulai dari persiapan, perencanaan pengadaaan hingga penyerahan pekerjaan barang dan jasa. Hasil survei menyebutukan,  sebanyak 69,3 persen responden melakukan suap sebelum proses tender dimulai.

“Hal itu menguatkan keyakinan publik selama ini bahwa perilaku suap untuk memenangkan tender sudah terjadi sejak perencanaan suatu proyek,” imbuhnya.

IPW menilai, hampir seluruh instansi pemerintah terdapat mafia tender atau calo tender. Hal ini dikuatkan dari temuan IPW, sebanyak 15 persen proses tender diatur oleh mafia tender.

“Artinya, secara keseluruhan kita menganggap bahwa seluruh instansi dan departemen pemerintah itu ada mafia tender,” katanya.

Atas temuannya itu, dia berharap, KPK segera melakukan tindakan berupa pengawasan langsung proses pengadaan. Seperti penyusunan dokumen lelang, evaluasi, pengumuman pemenang. Tapi hanya terbatas pada proyek-proyek yang besar tentunya. Karena menurutnya, KPK terbatas pada sumber dayanya.

“Jadi [nilai tender] yang sekitar Rp30 miliar atau Rp40 miliar ke atas yang bisa dikawal KPK atau BPK,” imbuhnya.

“KPK mengapresiasi hasil survei kami dan mereka akan menindak lanjuti itu tentu dengan tindakan yang sesuai kewenangan mereka,” tambahnya.

Sumber: http://www.lkpp.go.id/v2/berita-detail.php?id=8058817293

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s