Antara Boediono dan Sri Mulyani, PKI, NII dan Bank Century


Sebuah spanduk raksasa berwarna merah yang dibawa kelompok demonstran di depan gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) awal pekan ini mencuri perhatian banyak orang.

Spanduk raksasa itu berisi pesan tersirat agar KPK serius menangani megaskandal danatalangan Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun. Megasakandal itu bergulir sejak akhir 2009 lalu, melibatkan beberapa pejabat dan telah dinyatakan dua lembaga tinggi negara, yakni BPK dan DPR, sebagai kebijakan yang melanggar sejumlah peraturan hukum dan perundangan. Maret 2010, DPR meminta agar kasus ini diselesaikan oleh lembaga penegak hukum, termasuk KPK. Hingga kini pengusutan kasus itu di ranah hukum, seperti sama kita ketahui, mandeg.

Di dalam spanduk itu Ketua KPK Busyro Muqoddas digambarkan sedang menodongkan pistol ke arah mantan Menteri Keuangan yang juga mantan Ketua Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) Sri Mulyani dan pemilik saham mayoritas Bank Century Robert Tantular. Kedua Sri Mulyani dan Robert Tantular digambarkan mengenakan baju tahanan hitam-putuh. Sebuah kalimat tertulis menonjol di bagian atas: “Hukum Mati!!! Maling Century”.

Sementara kalangan yang mengamati dari dekat perjalanan pengusutan megaskandal ini menjadikan poster raksasa itu sebagai bahan dalam diskusi di antara mereka. Pertanyaan yang paling menggoda adalah: mengapa tak ada gambar wajah Boediono, mantan Gubernur Bank Indonesia yang kini adalah Wakil Presiden, di dalam poster itu?

Lupa? Atau memang sengaja?

Bersama Sri Mulyani, Boediono pun dianggap sebagai pejabat yang paling bertanggung jawab dalam megaskandal ini. Perlakuan khusus telah diberikan Boediono kepada (pemilik) bank yang memang sejak lama, sejak masa pra-merger Desember 2004 malah, memiliki track record kurang terpuji ini.

Boediono baru menjabat sebagai Gubernur BI sekitar lima bulan saat Bank Century mengajukan Fasilitas Pinjaman Jangka Pendek (FPJP) sebesar Rp 1 triliun tanggal 30 Oktober 2008. Ketika itu CAR atau kecukupan modal Bank Century hanya sebesar positif 2,35 persen. Sementara syarat untuk bisa memperoleh FPJP, seperti tercantum dalam Peraturan BI 10/26/PBI/2008, adalah sebesar positif 8 persen.

Setengah bulan kemudian, BI mengubah syarat untuk mendapatkan FPJP menjadi “positif” saja. Dengan mengubah syarat ini, BI pun menggelontorkan danatalangan untuk Bank Century.

Namun, sesungguhnya hanya sehari setelah Bank Century mengajukan permintaan FPJP itu, tanggal 31 Oktober 2008 atau setengah bulan sebelum BI mengubah syarat, rasio kecukupan modal Bank Century kembali turun di bawah titik nol, yakni sebesar negatif 3,53 persen. Tetapi Boediono mengabaikan fakta ini. BI menggunakan nilai CAR Bank Century per tanggal 30 Oktober 2008 yang sebesar 2,35 persen.

Dalam nomenklatur yang digunakan ekonom Drajat Wibowo yang kini adalah Wakil Ketua Umum Partai Amanat Nasional (PAN) untuk menjelaskan perjalanan megaskandal Bank Century, penggelontoran FPJP itu adalah akhir dari etape pertama dari riwayat kasus ini yang bermula sejak merger Desember 2004.

Selanjutnya, etape kedua dimulai pada malam hari 20 November 2008, ketika Boediono menuliskan sepucuk surat bernomor10/232/GBI/Rahasia tentang Penetapan Status Bank Gagal PT Bank Century Tbk. dan Penanganan Tindak Lanjutnya.

Di dalam surat itu antara lain disebutkan bahwa salah satu cara untuk mendongkrak rasio kecukupan modal (CAR) dari negatif 3,53 persen (per 31 Oktober 2008) menjadi positif 8 persen adalah dengan menyuntikkan dana segar sebagai Penyertaan Modal Sementara (PMS) sebesar Rp 632 miliar.

Surat itulah yang dibahas dalam Rapat KSSK hingga dinihari 21 November 2008 di gedung Djuanda, Kementerian Keuangan. Etape kedua ini berjalan dengan sangkat singkat, hanya kurang dari 24 jam sampai akhirnya, Sri Mulyani menyetujui pemberian status Bank Century sebagai “Bank Gagal yang Berdampak Sistemik”. Di dalam etape ini Boediono bersikeras mengusulkan status itu dan menyanggah semua keberatan dan pertimbangan yang disampaikan peserta “rapat konsultasi” yang digelar sebelum Rapat KSSK yang berlangsung tertutup.

Kelak, setelah megaskandal ini terbongkar dan menjadi pembicaraan di kalangan masyarakat, Sri Mulyani dan Boediono mulai terlibat dalam perang dingin. Sri Mulyani bahkan dikabarkan pernah mengaku dirinya ditipu oleh Boediono.

Pengakuan ini menurut sumber-sumber yang sangat dapat dipercaya disampaikan Sri Mulyani kepada Jusuf Kalla yang menjabat sebagai wakil presiden ketika kasus ini terjadi. Sri Mulyani menyampaikan pengakuannya setelah JK tak lagi berada di lingkaran kekuasaan. Baik Sri Mulyani dan JK tak mau menerangkan hal ini ketika ditanyakan oleh anggota Pansus Centurygate dalam pemeriksaan.

Dengan merujuk pada riwayat megaskandal danatalangan Bank Century ini, patutlah kita mempertanyakan mengapa tak ada gambar wajah Boediono di spanduk raksasa yang dibawa demonstran itu.

Apakah mereka lupa? Atau memang sengaja?

Hal lain yang berhasil mencuri perhatian publik dalam pekan ini adalah kisah tentang pembongkaran makam Letkol Heru Atmodjo. Ia adalah mantan perwira intelijen Angkatan Udara Republik Indonesia (AURI) di masa-masa yang tidak mengenakan, yakni pada era 1960an. Letkol Heru Atmodjo dimakamkan di Taman Makam Pahlawan Kalibata, Jakarta Timur, pada 29 Januari 2011, dengan upacara kebesaran militer. Pejabat TNI yang hadir dalam pemakaman menyampaikan ucapan terima kasih dan penghargaan yang begitu besar atas jasa Heru Atmodjo pada negara selama masa hidupnya.

Namun, menyusul sebuah demonstrasi yang dilakukan sekelompok orang di Surabaya, Jawa Timur, beberapa hari sebelumnya, tiga anggota TNI mendatangi rumah kelurga alm. Heru Atmodjo, meminta agar makam Heru dibongkar dan jenazahnya dipindahkan. Menjelang tengah malam 25 Maret 2011, di bawah pengawalan anggota TNI, makam Heru pun dibongkar, dan keesokan harinya dipindahkan ke Malang Jawa Timur. Kini jenazah Heru terbaring damai di sebelah makam ibunya.

Sulit dipercaya, namun ini kejadian nyata. Rasa-rasanya belum pernah ada di negara manapun makam seorang pahlawan dibongkar paksa.

Panglima TNI Laksamana Agus Suhartono mengatakan pembongkaran itu dilakukan karena ada kekeliruan. Namun ia tak mau menceritakan lebih detil lagi, kekeliruan apa yang dimaksudkannya.

Kejadian ini menimbulkan pertanyaan: apakah ini bagian dari pengkondisian agar masyarakat Indonesia yang kini jauh lebih cerdas kembali terjebak pada permainan politik yang menggunakan simbol-simbol usang?

Nama Heru Atmodjo muncul dalam dokumen Dewan Jenderal yang dipimpin Letkol Untung yang menculik dan membunuh enam perwira tinggi dan seorang periwa muda TNI Angkatan Darat pada dinihari 1 Oktober 1965. Di dalam daftar itu Heru disebutkan sebagai salah seorang pemimpin Dewan Jenderal. Heru juga dikatakan datang ke Istana Negara pada malam 30 September 1965 untuk menculik Presiden Sukarno. Kedua hal ini telah dibantah Heru ketika ia masih hidup. Heru tak tahu menahu namanya dicatut oleh kelompok Untung. Dan ia datang ke Istana Negara justru untuk melindungi Presiden Sukarno.

Pengakuan Heru ini dipercaya oleh majelis hakim yang menyidangkan kasus ini, dan itu sebabnya ia tak pernah dinyatakan terlibat dalam peristiwa penculikan dan pembunuhan tujuh perwira Angkatan Darat itu.

Adapun Bung Karno, beberapa saat setelah kejadian malam 30 September dan dinihari 1 Oktober 1965 itu mengatakan bahwa ini semua terjadi karena pertemuan tiga hal: pertama, konflik internal Angkatan Darat; kedua, pimpinan PKI keblinger; dan ketika infiltrasi politik kaum nekolim yang memanfaatkan konflik internal di dalam negeri.

Simbol usang kedua yang kembali hadir pekan ini adalah Negara Islam Indonesia (NII). Publik kembali disibukkan dengan wacana yang beberapa tahun lalu dan beberapa tahun sebelumnya juga bikin heboh. Bedanya, kini wacana NII yang berbau lokal digabungkan dengan wacana terorisme yang berbau global dan impor. Sejumlah pengamat berkacamata kuda seperti Sydney Jones pun kembali menyampaikan analisa mengenai sebab musabab kehadiran gerakan radikalisme di kalangan umat Muslim yang menurutnya berkaitan erat dengan persoalan pemahaman nilai-nilai keagamaan.

Pesan yang tersirat di balik analisa seperti yang disampaikan Sydney Jones ini adalah: pondasi kebangsaan Indonesia rapuh dan karenanya bangsa Indonesia akan runtuh! Beberapa pejabat negara dan ormas Muslim malah mengamini cara pandang yang menyedihkan ini.

Menurut Sydeny Jones, radikalisme di kalangan ini tidak ada hubungannya dengan frustrasi sosial dan ketidakpuasan struktural yang dialami oleh sebagian masyarakat Indonesia. Sydney Jones menilai, radikalisme adalah fenomena keagamaan, bukan fenomena ekonomis.

Pendapat orang-orang seperti Sydney Jones ini berseberangan dengan pendekatan kaum kerakyatan yang melihat fenomena radikalisme itu sebagai refleksi dari ketidakmampuan pemerintah memenuhi kewajiban mensejahterakan rakyat. Juga, kegagalan pemerintah memperlihatkan itikad baik untuk hal pertama tadi, yakni mensejahterakan rakyat.

Menurut hemat ekonom senior Dr. Rizal Ramli, radikalisme dipicu oleh kegagalan pemerintah di satu sisi, dan di sisi lain kekosongan ideologi setelah “ideologi nasionalisme” yang semestinya berujung pada pendekatan kesejahteraan yang digunakan untuk mendasari keputusan dan kebijakan politik negara malah dipalsukan oleh rezim penguasa. Nasionalisme hanya dijadikan barang pajangan untuk memantas-mantaskan penampilan rezim semata.

Nasionalisme hanya dijadikan wacana di awang-awang. Sementara pada realitanya, kebijakan pemerintah tidak berpihak pada semua rakyat, melainkan hanya pada sebagian kecil rakyat. Tidak berpihak pada kepentingan nasional, melainkan pada kepentingan kaum korporat dan konglomerat yang memanfaatkan kampanye globalisasi untuk menumpuk kekayaan di kalangan mereka.

Nasionalisme palsu ala pemerintahan SBY-Boediono gagal menambah lapangan pekerjaan yang dapat digunakan rakyat untuk menopang kehidupan diri dan keluarganya, juga gagal mengurangi jumlah penduduk miskin, sebaliknya justru berhasil memperlebar jarak antara kelompok berpunya dan kelompok tak berpunya yang jumlahnya adalah sebagian besar.

Mengapa hal-hal yang diuraikan di atas terjadi bersamaan?

Menurut hemat penulis, dari pembicaraan dengan berbagai pihak yang berada di pusaran dan di sekitaran hal-hal yang diuraikan itu, sedang terjadi semacam kompetisi politik yang luar biasa yang melibatkan kelompok-kelompok baik di dalam maupun di luar pusat kekuasaan.

Kompetisi politik yang datang terlalu cepat.

Wallahualam.

Sumber:  http://www.rakyatmerdekaonline.com/news.php?id=25741

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s