MA Selidiki Keterlambatan Penunjukan Sidang Kartel SMS


Jakarta – Mahkamah Agung (MA) menyatakan bakal menelusuri dugaan kesengajaan keterlambatan hingga dua tahun mengenai keputusan penunjukan penggabungan sidang dalam upaya hukum keberatan vonis Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) terkait kasus kartel operator seluler dalam layanan pesan singkat (short message service/SMS).

“Tentu nanti ada sanksinya kalau terbukti ada kesengajaan dimana letaknya. Kalau ada kesengajaan mengulur waktu sehingga terjadi penundaan seperti itu. Kita tentu akan lihat ada itikad buruk atau tidak,” ujar Ketua MA Harifin Andi Tumpa, kepada wartawan, di Gedung MA, Jakarta, Jumat (6/5).

Harifin mengakui, pihaknya baru mengetahui perihal keterlambatan yang memakan waktu selama dua tahun tersebut. Seharusnya, menurut Harifin, keputusan atau fatwa MA tentang penunjukan penggabungan sidang pada suatu pengadilan negeri dikeluarkan segera seusai diajukan oleh KPPU.

“Seingat saya bahwa kalau ada permintaan seperti itu MA segera membuat keputusan untuk penjukan sidang. Biasanya langsung dan itu ditangani oleh Wakil Ketua Yudisial MA,” jelas Harifin.

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 3/2005 tentang Tata Cara Pengajuan Upaya Hukum Keberatan Terhadap Putusan KPPU, MA hanya memiliki selama 30 hari kerja untuk mengeluarkan penetapan setelah diajukannya keberatan dalam menunjuk pengadilan mana yang diberi hak memeriksa perkara.

Lebih jauh, sambung Harifin, pihaknya bakal memeriksa kembali apakah permohonan penggabungan itu benar-benar diajukan sejak dua tahun lalu. Saat ditanya apakah penundaan yang terlalu lama bisa berdampak pada pokok perkara kartel SMS, Harifin tidak menampiknya. “Iya mungkin saja,” ujar Harifin.

Sebelumnya, KPPU mengungkapkan pada 14 April lalu akhirnya MA menunjuk Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (PN Jakpus) untuk memeriksa perkara keberatan atas putusan KPPU kasus kartel sms yang dilakukan operator seluler.

Namun, penunjukan PN Jakpus ini memakan dua tahun lebih sejak KPPU mengajukan penggabungan sidang keberatan yang diajukan para terlapor tersebut. Penggabungan ini diajukan karena pihak terhukum memiliki wilayah hukum yang berbeda saat mengajukan keberatannya di pengadilan negeri atas putusan KPPU.

Seperti diketahui, KPPU telah memutus perkara tersebut pada Juni 2008. Atas putusan tersebut, para terlapor yakni PT Excelcomindo Pratama Tbk, PT Telkomsel, PT Telkom Tbk, PT Bakrie Telecom, PT Mobile-8, serta PT Smart Telecom menyatakan keberatan.

Sumber: http://www.primaironline.com/berita/ekonomi/16765-ma-selidiki-keterlambatan-penunjukan-sidang-kartel-sms

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s