c). Lampiran II; Tata Cara Pemilihan Penyedia Barang

LAMPIRAN II
PERATURAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR : 54 TAHUN 2010
TANGGAL : 6 AGUSTUS 2010
TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG
A. PERSIAPAN PEMILIHAN PENYEDIA BARANG
1. Rencana Umum Pengadaan
PA/KPA menyerahkan Rencana Umum Pengadaan kepada PPK dan ULP/Pejabat
Pengadaan yang terdiri dari:
a. kebijakan umum pengadaan yang meliputi:
1) pemaketan pekerjaan;
2) cara pengadaan; dan
3) pengorganisasian pengadaan.
b. rencana penganggaran biaya pengadaan;
c. Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang meliputi:
1) uraian kegiatan yang akan dilaksanakan yang meliputi:
a) latar belakang;
b) maksud dan tujuan;
c) sumber pendanaan; dan
d) hal-hal lain yang diperlukan.
2) waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk kapan Barang tersebut
harus tersedia pada lokasi kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan
memperhatikan batas akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun
anggaran;
3) spesifikasi teknis Barang yang akan diadakan; dan
4) besarnya total perkiraan biaya pekerjaan.
2. Pengkajian Ulang Rencana Umum Pengadaan
Pengkajian ulang Rencana Umum Pengadaan dapat dilakukan melalui rapat
koordinasi dengan ketentuan sebagai berikut:
a. PPK mengundang ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Teknis untuk membahas
Rencana Umum Pengadaan;
b. pembahasan Rencana Umum Pengadaan meliputi:
1) Pengkajian Ulang Kebijakan Umum Pengadaan
a) Dalam …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 2
a) Dalam hal mengkaji ulang kebijakan umum pengadaan, PPK dan
ULP/Pejabat Pengadaan hanya melakukan pengkajian ulang
terhadap pemaketan pekerjaan.
b) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang pemaketan
pekerjaan untuk meneliti dan memastikan apakah pemaketan
yang ditetapkan oleh PA/KPA telah mendorong persaingan sehat
dan efisiensi, serta meningkatkan peran usaha kecil dan
penggunaan produksi dalam negeri.
c) Pengkajian ulang pemaketan pekerjaan dapat dilakukan
berdasarkan survei pasar.
d) Dari hasil pengkajian ulang pemaketan pekerjaan, PPK dan
ULP/Pejabat Pengadaan dapat mengusulkan untuk mengubah
pemaketan, yaitu penggabungan beberapa paket atau pemecahan
paket.
e) Penggabungan beberapa paket dapat dilakukan sejauh tidak
menghalangi pengusaha kecil untuk ikut serta.
f) Pemecahan paket pekerjaan dapat dilakukan sejauh tidak untuk
menghindari pelelangan.
2) Pengkajian Ulang Rencana Penganggaran Biaya Pengadaan
a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan melakukan pengkajian ulang
rencana penganggaran biaya pengadaan yaitu biaya paket
pekerjaan dan biaya pendukung pelaksanaan pengadaan.
b) Pengkajian ulang rencana pembiayaan pengadaan dilakukan
untuk memastikan:
(1) kode akun yang tercantum dalam dokumen anggaran sesuai
dengan peruntukan dan jenis pengeluaran; dan
(2) perkiraan jumlah anggaran yang tersedia untuk paket
pekerjaan dalam dokumen anggaran mencukupi kebutuhan
pelaksanaan pekerjaan.
c) Apabila biaya pengadaan dan pendukungnya belum atau kurang
dianggarkan serta terdapat kesalahan administrasi dalam
dokumen anggaran, maka PPK dan/atau ULP/Pejabat Pengadaan
mengusulkan revisi dokumen anggaran.
3) Pengkajian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 3
3) Pengkajian Ulang KAK
a) PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan mengkaji ulang KAK yang sudah
ditetapkan oleh PA/KPA.
b) Pengkajian ulang terhadap KAK dilakukan untuk meneliti dan
memastikan hal-hal sebagai berikut:
(1) kejelasan uraian kegiatan yang akan dilaksanakan sudah
jelas yang meliputi:
(a) latar belakang;
(b) maksud dan tujuan;
(c) sumber pendanaan; dan
(d) hal-hal lain yang diperlukan.
(2) kejelasan jenis, isi dan jumlah laporan yang harus dibuat
(apabila diperlukan);
(3) kejelasan waktu pelaksanaan yang diperlukan, termasuk
kapan Barang tersebut harus tersedia pada lokasi
kegiatan/sub kegiatan terkait, dengan memperhatikan batas
akhir tahun anggaran/batas akhir efektif tahun anggaran;
(4) kejelasan spesifikasi teknis barang yang meliputi :
(a) spesifikasi teknis benar-benar sesuai dengan kebutuhan
pengguna/penerima akhir;
(b) tidak mengarah kepada merek/produk tertentu, kecuali
untuk pengadaan suku cadang;
(c) memaksimalkan penggunaan produksi dalam negeri;
dan
(d) memaksimalkan penggunaan Standar Nasional
Indonesia (SNI).
(5) kejelasan besarnya total perkiraan biaya pekerjaan;
(6) jadwal waktu pelaksanaan pekerjaan sesuai dengan rencana
yang telah ditetapkan;
(7) pencantuman syarat-syarat bahan yang dipergunakan dalam
pelaksanaan pekerjaan;
(8) pencantuman syarat-syarat pengujian bahan dan hasil
produk;
(9) pencantuman …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 4
(9) pencantuman kriteria kinerja produk yang diinginkan; dan
(10) gambar-gambar brosur barang; (apabila diperlukan)
c) Berdasarkan hasil rapat koordinasi yang dituangkan dalam Berita
Acara:
1) apabila PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan sepakat untuk
merubah Rencana Umum Pengadaan maka perubahan
tersebut diusulkan oleh PPK kepada PA/KPA untuk
ditetapkan kembali;
2) apabila ada perbedaan pendapat antara PPK dengan
ULP/Pejabat Pengadaan terkait Rencana Umum Pengadaan
maka PPK mengajukan permasalahan ini kepada PA/KPA
untuk diputuskan; dan
3) putusan PA/KPA bersifat final.
3. Penyusunan dan Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
a. Penyusunan Rencana Pelaksanaan Pengadaan.
PPK menyusun Rencana Pelaksanaan Pengadaan sesuai dengan hasil kajian
Rencana Umum Pengadaan, meliputi:
1) Spesifikasi Teknis dan Gambar.
PPK menyusun spesifikasi teknis dan gambar sesuai dengan hasil
pengkajian ulang spesifikasi teknis dan gambar brosur, termasuk
perubahan yang telah disetujui oleh PA/KPA.
2) Harga Perkiraan Sendiri (HPS)
a) PPK menyusun HPS yang dikalkulasikan secara keahlian dan
berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
b) HPS digunakan sebagai:
(1) alat untuk menilai kewajaran penawaran termasuk
rinciannya;
(2) dasar untuk menetapkan batas tertinggi penawaran yang sah
untuk pengadaan;
(3) dasar untuk negosiasi harga dalam Penunjukan Langsung
dan Pengadaan Langsung;
(4) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Penawaran;
dan
(5) dasar …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 5
(5) dasar untuk menetapkan besaran nilai Jaminan Pelaksanaan
bagi penawaran yang nilainya lebih rendah dari 80%
(delapan puluh perseratus) nilai total HPS.
c) Data yang dipakai untuk menyusun HPS berdasarkan pada data
harga pasar setempat yang diperoleh berdasarkan hasil survei
menjelang dilaksanakan pengadaan dengan mempertimbangkan
informasi yang meliputi:
(1) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh Badan Pusat Statistik (BPS);
(2) informasi biaya satuan yang dipublikasikan secara resmi
oleh asosiasi terkait dan sumber data lain yang dapat
dipertanggungjawabkan;
(3) daftar biaya/tarif yang dikeluarkan oleh
pabrikan/distributor tunggal;
(4) biaya Kontrak sebelumnya atau yang sedang berjalan dengan
mempertimbangkan faktor perubahan biaya;
(5) inflasi tahun sebelumnya, suku bunga berjalan dan/atau
kurs tengah Bank Indonesia;
(6) hasil perbandingan dengan Kontrak sejenis, baik yang
dilakukan dengan instansi lain maupun pihak lain;
(7) norma indeks; dan
(8) informasi lain yang dapat dipertanggungjawabkan.
d) Dalam menyusun HPS telah memperhitungkan:
(1) Pajak Pertambahan Nilai (PPN); dan
(2) keuntungan dan biaya overhead yang dianggap wajar bagi
penyedia maksimal 15% (lima belas perseratus) tidak
termasuk pajak.
e) HPS tidak boleh memperhitungkan biaya tak terduga, biaya lainlain
dan Pajak Penghasilan (PPh) penyedia.
f) Nilai total HPS terbuka dan tidak rahasia.
g) Riwayat HPS harus didokumentasikan secara baik.
h) HPS tidak dapat digunakan sebagai dasar perhitungan kerugian
negara.
i) dalam …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 6
i) dalam hal Kontes, Tim Juri/Tim Ahli dapat memberikan masukan
dalam penyusunan HPS.
b. Penetapan Rencana Pelaksanaan Pengadaan
1) Berdasar kesepakatan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan dan/atau
keputusan PA/KPA, maka PPK menetapkan Rencana Pelaksanaan
Pengadaan yang meliputi: kebijakan umum, rencana penganggaran
biaya dan KAK.
2) PPK menyerahkan Rencana Pelaksanaan Pengadaan kepada ULP/Pejabat
Pengadaan sebagai bahan untuk menyusun Dokumen Pengadaan.
4. Pemilihan Sistem Pengadaan Barang
a. Pelelangan
1) ULP memilih metode pemilihan penyedia.
2) Untuk pengadaan Barang yang dilakukan melalui pelelangan metode
pemilihan dibedakan menjadi 2 (dua) yaitu:
a) Pelelangan Umum; dan
b) Pelelangan Sederhana.
3) Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode Pelelangan Umum.
4) Pelelangan Sederhana dapat digunakan untuk pengadaan tidak
kompleks yang nilainya sampai dengan nilai Rp200.000.000,00 (dua
ratus juta rupiah).
b. Penunjukan Langsung
1) ULP/Pejabat Pengadaan memilih sistem pengadaan Penunjukan
Langsung sesuai kriteria yang ditetapkan Peraturan Presiden ini.
2) Metode penyampaian dokumen untuk Penunjukan Langsung adalah 1
(satu) sampul.
3) Evaluasi kualifikasi untuk Penunjukan Langsung dilakukan dengan
sistem gugur dan dilanjutkan dengan klarifikasi teknis dan negosiasi
harga.
c. Pengadaan Langsung
1) Pengadaan Langsung dapat dilakukan terhadap Pengadaan Barang
yang bernilai sampai dengan Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah)
dengan ketentuan sebagai berikut:
a) merupakan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 7
a) merupakan kebutuhan operasional K/L/D/I;
b) teknologi sederhana;
c) risiko kecil; dan/atau
d) dilaksanakan oleh penyedia orang perseorangan dan/atau badan
Usaha Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil.
2) Pengadaan Langsung dilaksanakan berdasarkan harga yang berlaku di
pasar kepada penyedia yang memenuhi kualifikasi.
3) Pengadaan Langsung dilaksanakan oleh 1 (satu) orang Pejabat
Pengadaan.
d. Kontes
1) Kontes dilakukan untuk pengadaan yang memiliki karakteristik:
a) tidak mempunyai harga pasar; dan
b) tidak dapat ditetapkan berdasarkan harga satuan.
2) Metode penyampaian dokumen untuk Kontes adalah 1 (satu) sampul.
3) Evaluasi administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan
evaluasi teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli dengan memberi
nilai terhadap kriteria yang telah ditetapkan dalam Dokumen Kontes.
5. Pemilihan Metode Penilaian Kualifikasi Pengadaan
a. Kualifikasi merupakan proses penilaian kompetensi dan kemampuan usaha
serta pemenuhan persyaratan tertentu lainnya dari penyedia.
b. Kualifikasi dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara yaitu prakualifikasi atau
pascakualifikasi.
c. Prakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi yang dilakukan
sebelum pemasukan penawaran.
d. Prakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:
1) pemilihan penyedia yang bersifat kompleks melalui Pelelangan Umum;
dan
2) pemilihan penyedia yang menggunakan Penunjukan Langsung, kecuali
untuk penanganan darurat.
e. Proses prakualifikasi menghasilkan daftar calon penyedia.
f. Pascakualifikasi merupakan proses penilaian kualifikasi setelah pemasukan
penawaran.
g. Pascakualifikasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 8
g. Pascakualifikasi dilaksanakan untuk pengadaan sebagai berikut:
1) pemilihan penyedia yang bersifat tidak kompleks melalui Pelelangan
Umum; dan
2) pemilihan penyedia yang menggunakan Pelelangan Sederhana.
h. Dilarang menambah persyaratan kualifikasi yang:
1) bertujuan diskriminatif; dan
2) menghambat dan membatasi keikutsertaan peserta dari luar
provinsi/kabupaten/kota/lokasi pengadaan.
i. ULP/Pejabat Pengadaan wajib menyederhanakan proses kualifikasi dengan
meminta penyedia mengisi formulir kualifikasi dan tidak meminta seluruh
dokumen yang dipersyaratkan kecuali pada tahap pembuktian kualifikasi.
6. Pemilihan Metode Penyampaian Dokumen Penawaran
a. ULP memilih satu dari tiga metode penyampaian dokumen pengadaan, yaitu:
1) Metode Satu Sampul.
Metode satu sampul lebih tepat digunakan untuk pengadaan yang bersifat
sederhana dan spesifikasi teknisnya jelas atau pengadaan dengan
standar harga yang telah ditetapkan pemerintah atau pengadaan yang
spesifikasi teknis atau volumenya dapat dinyatakan secara jelas dalam
Dokumen Pengadaan.
2) Metode Dua Sampul
Metode dua sampul digunakan dalam hal diperlukan evaluasi teknis yang
lebih mendalam terhadap penawaran yang disampaikan oleh penyedia
dan untuk menjaga agar evaluasi teknis jangan sampai terpengaruh
oleh besarnya penawaran harga.
3) Metode Dua Tahap
Metode Dua Tahap digunakan untuk pengadaan berkaitan dengan:
a) pekerjaan bersifat Kompleks;
b) tercapainya pemenuhan kriteria kinerja dari keseluruhan sistem,
termasuk pertimbangan kemudahan atau efisiensi pengoperasian
dan pemeliharaan peralatannya; dan/atau
c) mempunyai beberapa alternatif penggunaan sistem dan disain
penerapan teknologi yang berbeda.
b. Pada …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 9
b. Pada prinsipnya pengadaan menggunakan metode penyampaian dokumen
satu sampul.
7. Pemilihan Metode Evaluasi
a. Kriteria dan Tata Cara Evaluasi
1) Kriteria dan tata cara evaluasi harus ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan dan dijelaskan pada waktu pemberian penjelasan.
Perubahan kriteria dan tata cara evaluasi dapat dilakukan dan
disampaikan secara tertulis kepada seluruh peserta dalam waktu
memadai sebelum pemasukan penawaran.
2) ULP/Pejabat Pengadaan tidak diperbolehkan menambah, mengurangi
atau mengubah Dokumen Pengadaan setelah batas akhir pemasukan
penawaran (post bidding)
3) Peserta tidak diperbolehkan menambah, mengurangi atau mengubah
penawarannya setelah batas akhir pemasukan penawaran (post
bidding).
4) Dalam mengevaluasi penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan berpedoman
pada kriteria dan tata cara evaluasi yang ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan. Bila terdapat hal-hal yang kurang jelas dalam suatu
penawaran, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan klarifikasi
dengan peserta yang bersangkutan. Dalam klarifikasi, peserta hanya
diminta untuk menjelaskan hal-hal yang menurut ULP/Pejabat
Pengadaan kurang jelas, namun tidak diperkenankan mengubah
substansi penawaran.
5) Pengertian/batasan tentang substansi penawaran harus dicantumkan
dengan jelas dalam Dokumen Pengadaan dan dijelaskan kepada
peserta sebelum batas akhir pemasukan penawaran.
6) Untuk hal-hal tertentu, peserta dapat diminta konfirmasi untuk
membuat pernyataan kesanggupannya. (misalnya apabila masa
berlakunya surat Jaminan Penawaran telah habis, maka peserta
diminta konfirmasi mengenai kesanggupannya untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut berdasarkan harga yang ditawarkannya).
7) Dalam evaluasi penawaran harga:
a) HPS merupakan acuan untuk menilai kewajaran harga terhadap
penawaran yang masuk;
b) nilai …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 10
b) nilai total HPS merupakan batas tertinggi penawaran yang sah;
dan
c) penerapan preferensi harga penggunaan produksi dalam negeri
dilakukan untuk menentukan Harga Evaluasi Akhir guna
menetapkan urutan calon pemenang.
b. ULP memilih metode evaluasi yang paling tepat untuk pengadaan dari 3
(tiga) metode yaitu:
1) Metode evaluasi sistem gugur
Evaluasi penawaran dengan sistem gugur dapat dilakukan untuk hampir
seluruh pengadaan dengan urutan proses sebagai berikut :
a) Evaluasi Administrasi.
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
tidak terlambat.
(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau
diubah).
(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
b) Evaluasi Teknis.
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi.
(2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak
dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
(3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis
dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap
unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan.
(4) Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu
memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.
c) Evaluasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 11
c) Evaluasi Harga
(1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
(2) Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar
urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga
penawaran terendah dan mengusulkan penawar terendah
yang responsif sebagai calon pemenang.
2) Metode Evaluasi Sistem Nilai.
Evaluasi penawaran dengan sistem nilai digunakan untuk pengadaan
kompleks yang memperhitungkan keunggulan teknis sepadan dengan
harganya, mengingat penawaran harga sangat dipengaruhi oleh
kualitas teknis.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:
a) Evaluasi Administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
tidak terlambat.
(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau
diubah).
(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
b) Evaluasi Teknis dan Harga
(1) Evaluasi teknis dan harga dilakukan terhadap penawaranpenawaran
yang dinyatakan memenuhi persyaratan
administrasi, dengan memberikan penilaian (skor) terhadap
unsur-unsur teknis dan harga penawaran sesuai dengan
kriteria yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan.
(2) Besaran bobot harga antara 70% (tujuh puluh perseratus)
sampai dengan 90% (sembilan puluh perseratus) dari total
bobot keseluruhan.
(3) Bila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 12
(3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, hal ini harus
dicantumkan dalam Dokumen Pengadaan. Panitia membuat
daftar urutan yang dimulai dari penawaran harga terendah
untuk semua penawaran yang memperoleh nilai di atas atau
sama dengan nilai ambang batas lulus.
(4) Rincian unsur dan sub unsur berserta besaran bobot teknis
dan harga, tata cara, kriteria serta formula perhitungan
harus dijelaskan dan dicantumkan dalam Dokumen
Pemilihan sebagai dasar ULP untuk melakukan evaluasi
penawaran.
(5) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar
urutan penawaran, yang dimulai dari urutan penawaran
yang memiliki nilai bobot teknis dan harga tertinggi.
(6) ULP menetapkan calon pemenang berdasarkan urutan
penawaran yang memiliki nilai bobot dan harga tertinggi.
3) Metode evaluasi sistem penilaian biaya selama umur ekonomis
Evaluasi penawaran dengan sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis dilakukan untuk pengadaan yang memperhitungkan faktorfaktor:
umur ekonomis, harga, serta biaya operasi dan pemeliharaan,
dalam jangka waktu operasi tertentu.
Urutan proses penilaian dengan sistem ini adalah sebagai berikut:
a) Evaluasi Administrasi
(1) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap penawaran yang
tidak terlambat..
(2) Evaluasi administrasi dilakukan terhadap kelengkapan dan
keabsahan syarat administrasi yang ditetapkan dalam
Dokumen Pengadaan (tidak dikurangi, ditambah dan/atau
diubah).
(3) Evaluasi administrasi menghasilkan dua kesimpulan, yaitu
memenuhi syarat administrasi atau tidak memenuhi syarat
administrasi.
b) Evaluasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 13
b) Evaluasi Teknis.
(1) Evaluasi teknis dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi
(2) Evaluasi teknis dilakukan terhadap pemenuhan syarat teknis
yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan (tidak
dikurangi, ditambah dan/atau diubah).
(3) Bila menggunakan nilai ambang batas lulus, evaluasi teknis
dilakukan dengan memberikan penilaian (skor) terhadap
unsur-unsur teknis sesuai dengan kriteria yang ditetapkan
dalam Dokumen Pengadaan.
(4) Hasil evaluasi teknis menghasilkan dua kesimpulan yaitu
memenuhi syarat teknis atau tidak memenuhi syarat teknis.
c) Evaluasi Harga
(1) Evaluasi harga hanya dilakukan terhadap penawaran yang
dinyatakan memenuhi syarat administrasi dan teknis.
(2) Unsur harga yang dinilai telah ditetapkan dalam Dokumen
Pengadaan.
(3) Unsur harga tersebut dikonversikan ke dalam mata uang
tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
(4) Berdasarkan hasil evaluasi tersebut, ULP membuat daftar
urutan yang dimulai dari urutan harga evaluasi terendah.
(5) Berdasarkan hasil evaluasi harga, ULP membuat daftar
urutan penawaran yang dimulai dari urutan harga evaluasi
terendah dan mengusulkan penawar dengan harga evaluasi
terendah yang responsif sebagai calon pemenang.
(6) Biaya-biaya yang dihitung dalam evaluasi, kecuali harga
penawaran yang terkoreksi, tidak dimasukkan dalam harga
yang tercantum dalam kontrak (hanya berfungsi sebagai alat
pembanding saja).
c. Pada prinsipnya pelelangan untuk pengadaan Barang menggunakan metode
evaluasi sistem gugur.
d. Khusus untuk Penunjukan Langsung dan Pengadaan Langsung yang
dilakukan oleh Pejabat Pengadaan menggunakan metode evaluasi sistem
gugur
8. Penyusunan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 14
8. Penyusunan Tahapan dan Jadwal Pengadaan
a. Pelelangan
1) Tahapan dan jadwal pelelangan dibedakan menjadi:
a) tahapan dan jadwal Pelelangan Sederhana pascakualifikasi satu
sampul dengan sistem gugur;
b) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum pascakualifikasi satu
sampul dengan sistem gugur;
c) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi dua sampul
dengan sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis;
dan
d) tahapan dan jadwal Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap
dengan sistem nilai atau sistem penilaian biaya selama umur
ekonomis.
2) Tahapan Pelelangan Umum dan Pelelangan Sederhana pascakualifikasi
satu sampul dengan sistem gugur meliputi:
a) pengumuman;
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan;
c) pemberian penjelasan;
d) pemasukan Dokumen Penawaran;
e) pembukaan Dokumen Penawaran;
f) evaluasi penawaran;
g) evaluasi kualifikasi;
h) pembuktian kualifikasi;
i) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
j) penetapan pemenang;
k) pengumuman pemenang;
l) sanggahan;
m) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
n) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3) Tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi dua sampul dengan sistem
sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi:
a) pengumuman prakualifikasi;
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
c) pemasukan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 15
c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
d) pembuktian kualifikasi dan pembuatan Berita Acara Pembuktian
Kualifikasi;
e) penetapan hasil kualifikasi;
f) pengumuman hasil kualifikasi;
g) sanggahan kualifikasi;
h) undangan;
i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
j) pemberian penjelasan;
k) pemasukan Dokumen Penawaran;
l) pembukaan Dokumen Penawaran sampul I;
m) evaluasi Dokumen Penawaran sampul I;
n) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi sampul
I;
o) pembukaan Dokumen Penawaran sampul II;
p) evaluasi Dokumen Penawaran sampul II;
q) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
r) penetapan pemenang;
s) pengumuman pemenang;
t) sanggahan;
u) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
v) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4) Tahapan Pelelangan Umum prakualifikasi dua tahap dengan sistem
sistem nilai atau penilaian biaya selama umur ekonomis meliputi:
a) pengumuman prakualifikasi;
b) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi;
c) pemasukan dan evaluasi Dokumen Kualifikasi;
d) pembuktian Kualifikasi;
e) penetapan hasil kualifikasi;
f) pengumuman hasil kualifikasi;
g) sanggahan kualifikasi;
h) undangan;
i) pengambilan Dokumen Pemilihan;
j) pemberian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 16
j) pemberian penjelasan;
k) pemasukan Dokumen Penawaran tahap I;
l) pembukaan Dokumen Penawaran tahap I;
m) evaluasi Dokumen Penawaran tahap I;
n) penetapan peserta yang lulus evaluasi tahap I;
o) pemberitahuan/pengumuman peserta yang lulus evaluasi tahap I;
p) pemasukan Dokumen Penawaran tahap II;
q) pembukaan Dokumen Penawaran tahap II;
r) evaluasi dokumen penawaran tahap II;
s) pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan;
t) penetapan pemenang;
u) pengumuman pemenang;
v) sanggahan;
w) sanggahan banding (apabila diperlukan); dan
x) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
5) Penyusunan jadwal pelaksanaan pelelangan disesuaikan dengan
Peraturan Presiden ini.
b. Penunjukan Langsung
1) Tahapan dan jadwal Penunjukan Langsung dibedakan untuk:
a) penanganan darurat; dan
b) bukan penanganan darurat.
2) Tahapan Penunjukan Langsung penanganan darurat meliputi:
a) pernyataan keadaan darurat dari pejabat yang berwenang sesuai
peraturan perundang-undangan;
b) persetujuan penggunaan anggaran dari PA atau dana siap pakai
untuk penanggulangan disediakan oleh Pemerintah dalam
anggaran Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB);
c) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) setelah
mendapat persetujuan dari PA kepada Penyedia terdekat yang
sedang melaksanakan pekerjaan sejenis atau Penyedia lain yang
dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk melaksanakan
pekerjaan tersebut;
d) Proses …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 17
d) Proses dan administrasi Penunjukan Langsung dilakukan secara
simultan, sebagai berikut:
(1) opname pekerjaan di lapangan (apabila diperlukan);
(2) penetapan jenis, spesifikasi dan volume pekerjaan serta
waktu penyelesaian pekerjaan;
(3) penyusunan Dokumen Pengadaan;
(4) penyusunan dan penetapan HPS;
(5) penyampaian Dokumen Pengadaan kepada Penyedia;
(6) penyampaian Dokumen Penawaran;
(7) pembukaan Dokumen Penawaran;
(8) klarifikasi dan negosiasi teknis serta harga;
(9) penyusunan Berita Acara Hasil Penunjukan Langsung;
(10) penetapan Penyedia;
(11) pengumuman; dan
(12) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
3) Tahapan Penunjukan Langsung bukan pekerjaan penanganan darurat
meliputi:
a) undangan kepada peserta terpilih dilampiri Dokumen Pengadaan;
b) pemasukan Dokumen Kualifikasi
c) evaluasi kualifikasi;
d) pemberian penjelasan;
e) pemasukan Dokumen Penawaran;
f) evaluasi penawaran serta klarifikasi dan negosiasi teknis dan
harga;
g) penetapan pemenang;
h) pengumuman pemenang; dan
i) penunjukan Penyedia Barang/Jasa.
4) Penyusunan jadwal pelaksanaan Penunjukan Langsung diserahkan
kepada ULP/Pejabat Pengadaan.
c. Pengadaan Langsung
1) Tahapan Pengadaan Langsung meliputi:
a) survei harga pasar dengan cara membandingkan minimal dari 2
(dua) penyedia yang berbeda;
b) membandingkan harga penawaran dengan HPS; dan
c) klarifikasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 18
c) klarifikasi teknis dan negosiasi harga/biaya.
2) Penyusunan jadwal pelaksanaan Pengadaan Langsung diserahkan
kepada Pejabat Pengadaan.
d. Kontes
Tahapan pelaksanaan Kontes meliputi:
1) pengumuman;
2) pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes;
3) pemberian penjelasan dan penyusunan BAPP;
4) pemasukan Proposal;
5) pembukaan Proposal;
6) pemeriksaan administrasi dan penilaian Proposal teknis;
7) pembuatan BAHK
8) penetapan pemenang; dan
9) pengumuman pemenang;
9. Pemilihan Jenis Kontrak
a. Jenis Kontrak Pengadaan Barang/Jasa meliputi:
1) Kontrak berdasarkan cara pembayaran;
2) Kontrak berdasarkan pembebanan tahun anggaran;
3) Kontrak berdasarkan sumber pendanaan; dan
4) Kontrak berdasarkan jenis pekerjaan.
b. PPK memilih jenis Kontrak yang ada sesuai dengan ketentuan dalam Perpres
ini.
c. Berdasarkan cara pembayaran Kontrak dibedakan atas:
1) Kontrak Lump Sum;
2) Kontrak Harga Satuan;
3) Kontrak gabungan Lump Sum dan Harga Satuan; dan
4) Kontrak Terima Jadi (turnkey).
d. Berdasarkan pembebanan tahun anggaran dibedakan atas:
1) Kontrak Tahun Tunggal; dan
2) Kontrak Tahun Jamak.
e. Berdasarkan sumber pendanaan dibedakan atas:
1) Kontrak Pengadaan Tunggal;
2) Kontrak …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 19
2) Kontrak Pengadaan Bersama; dan
3) Kontrak Payung (Framework Contract).
f. Berdasarkan jenis pekerjaan dibedakan atas:
1) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Tunggal; dan
2) Kontrak Pengadaan Pekerjaan Terintegrasi.
10. Penyusunan Dokumen Pengadaan
ULP/Pejabat Pengadaan menyusun dan menetapkan Dokumen Pengadaan yang
terdiri dari:
a. Dokumen Kualifikasi.
1) Dokumen Kualifikasi digunakan sebagai pedoman oleh ULP/Pejabat
Pengadaan dan peserta untuk memenuhi kualifikasi yang
dipersyaratkan;
2) Isi Dokumen Kualifikasi meliputi :
a) petunjuk pengisian formulir isian kualifikasi;
b) formulir isian kualifikasi;
c) instruksi kepada peserta, termasuk tata cara penyampaian
Dokumen Kualifikasi;
d) lembar data kualifikasi;
e) pakta integritas; dan
f) tata cara evaluasi kualifikasi.
3) Untuk pemilihan dengan pascakualifikasi, Dokumen Kualifikasi
disampaikan bersamaan dengan Dokumen Pemilihan.
b. Dokumen Pemilihan.
1) Dokumen Pemilihan untuk Pelelangan, Penunjukan Langsung dan
Pengadaan Langsung
a) Isi Dokumen Pemilihan paling sedikit meliputi:
(1) undangan/pengumuman;
(2) Instruksi Kepada Peserta;
(3) rancangan Kontrak:
(a) surat perjanjian;
(b) syarat umum Kontrak;
(c) syarat khusus Kontrak; dan
(d) dokumen …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 20
(d) dokumen lain yang merupakan bagian dari Kontrak;
(4) daftar kuantitas dan harga;
(5) spesifikasi teknis, KAK dan/atau gambar;
(6) bentuk surat penawaran;
(7) bentuk Jaminan; dan
(8) contoh-contoh formulir yang perlu diisi.
b) Dalam pengumuman pascakualifikasi atau surat undangan kepada
peserta yang lulus prakualifikasi dicantumkan secara jelas hal-hal
sebagai berikut:
(1) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk memperoleh
Dokumen Pengadaan (pascakualifikasi) atau Dokumen
Pemilihan (prakualifikasi);
(2) tempat, tanggal, hari dan waktu pemberian penjelasan
mengenai Dokumen Pemilihan;
(3) tempat, tanggal, hari dan batas akhir pemasukan Dokumen
Penawaran;
(4) alamat tujuan pengiriman Dokumen Penawaran;
(5) jadwal pelaksanaan Pengadaan sampai dengan penetapan
penyedia; dan
(6) keterangan lainnya yang diperlukan.
c) Instruksi Kepada Peserta Pengadaan paling sedikit memuat:
(1) umum: lingkup pekerjaan, sumber dana, persyaratan dan
kualifikasi peserta pengadaan, jumlah dokumen penawaran
yang disampaikan dan peninjauan lokasi kerja (apabila
diperlukan);
(2) isi, penjelasan isi dan perubahan isi Dokumen Pemilihan;
(3) persyaratan bahasa yang digunakan dalam penawaran,
penulisan harga penawaran, mata uang penawaran dan cara
pembayaran, masa berlaku penawaran, surat Jaminan
Penawaran, bentuk penawaran dan penandatanganan surat
penawaran;
(4) metode …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 21
(4) metode pemasukan Dokumen Penawaran, batas akhir
pemasukan penawaran, perlakuan terhadap penawaran
yang terlambat, serta larangan untuk perubahan dan
penarikan penawaran yang telah masuk;
(5) prosedur pembukaan penawaran, kerahasiaan dan larangan,
klarifikasi Dokumen Penawaran, pemeriksaan kelengkapan
Dokumen Penawaran, koreksi aritmatik (apabila
diperlukan), metode evaluasi penawaran serta penilaian
preferensi harga; dan
(6) Kriteria penetapan pemenang, hak dan kewajiban
ULP/Pejabat Pengadaan untuk menerima atau menolak
penawaran, syarat penandatanganan Kontrak dan surat
Jaminan Pelaksanaan.
2) Dokumen Kontes.
a) Dokumen Kontes disusun bersama oleh PPK, ULP/Pejabat
Pengadaan, dan Tim Juri/Tim Ahli serta ditetapkan oleh
ULP/Pejabat Pengadaan sebagai pedoman dalam melaksanakan
Kontes.
b) Isi dan kelengkapan Dokumen Kontes meliputi:
(1) pengumuman;
(2) instruksi kepada peserta;
(3) syarat-syarat peserta;
(4) tahapan proses dan tata cara penilaian;
(5) rancangan surat perjanjian; dan
(6) keterangan lain yang diperlukan.
c. Rancangan Surat Perjanjian
Surat Perjanjian terdiri dari:
1) Pokok Perjanjian
Pokok Perjanjian terdiri dari:
a) Pembukaan
(1) Judul Kontrak
(a) Menjelaskan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 22
(a) Menjelaskan tentang judul dari Kontrak yang akan
ditandatangani.
(b) Menjelaskan jenis pengadaan.
(2) Nomor Kontrak
(a) Menjelaskan nomor Kontrak yang akan ditandatangani.
(b) Apabila Kontrak berupa perubahan Kontrak maka
nomor Kontrak harus berurut sesuai dengan berapa
kali mengalami perubahan.
(3) Tanggal Kontrak
Menjelaskan hari, tanggal, bulan dan tahun Kontrak
ditandatangani oleh para pihak.
(4) Kalimat Pembuka
Merupakan kalimat dalam Kontrak yang menjelaskan bahwa
para pihak pada hari, tanggal, bulan dan tahun membuat
dan menandatangani Kontrak.
(5) Para Pihak dalam Kontrak
(a) Menjelaskan identitas dari para pihak yang
menandatangani Kontrak. Identitas para pihak meliputi
nama, jabatan dan alamat serta kedudukan para pihak
dalam Kontrak tersebut, apakah sebagai pihak pertama
atau pihak kedua.
(b) Para pihak dalam Kontrak terdiri dari dua pihak yaitu:
i. pihak pertama adalah pihak PPK;
ii. pihak kedua adalah pihak penyedia yang telah
ditunjuk untuk melaksanakan pekerjaan;
iii. menjelaskan bahwa pihak-pihak tersebut
bertindak untuk dan atas nama siapa dan dasar
kewenangannya;
iv. penjelasan mengenai identitas para pihak harus
jelas dan terinci dan menerangkan hal yang
sebenarnya; dan
v. apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 23
v. apabila pihak kedua dalam Kontrak merupakan
suatu konsorsium, kerjasama, atau bentuk kerja
sama lainnya, maka harus dijelaskan nama bentuk
kerjasamanya, siapa saja anggotanya dan siapa
yang memimpin dan mewakili kerja sama
tersebut.
(6) Latar Belakang
Bagian ini menjelaskan latar belakang ditandatanganinya
Kontrak yang meliputi informasi:
(a) Bahwa telah diadakan proses pemilihan penyedia yang
telah sesuai dengan Dokumen Pemilihan.
(b) Bahwa PPK telah menunjuk penyedia yang menjadi
pihak dalam Kontrak ini melalui suatu Surat
Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
b) Isi
(1) Pernyataan bahwa para pihak telah sepakat atau setuju
untuk mengadakan Kontrak mengenai obyek yang
dikontrakkan sesuai dengan jenis pekerjaannya.
(2) Pernyataan bahwa para pihak telah menyetujui besarnya
harga Kontrak. Harga Kontrak harus ditulis dengan angka
dan huruf, serta rincian sumber pembiayaannya.
(3) Pernyataan bahwa ungkapan-ungkapan dalam perjanjian
harus mempunyai arti dan makna yang sama seperti yang
tercantum dalam Kontrak.
(4) Pernyataan bahwa Kontrak yang dibuat ini meliputi
beberapa dokumen dan merupakan satu kesatuan yang
disebut Kontrak.
(5) Pernyataan bahwa apabila terjadi pertentangan antara
ketentuan yang ada dalam dokumen-dokumen Kontrak
maka yang urutannya lebih dulu sesuai dengan hierarkinya.
(6) Pernyataan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 24
(6) Pernyataan mengenai persetujuan para pihak untuk
melaksanakan kewajiban masing-masing, yaitu pihak
pertama membayar harga yang tercantum dalam Kontrak
dan pihak kedua melaksanakan pekerjaan yang
diperjanapabilan dalam Kontrak.
(7) Pernyataan mengenai jangka waktu pelaksanaan pekerjaan,
yaitu kapan dimulai dan diakhirinya pekerjaan tersebut.
(8) Pernyataan mengenai kapan mulai efektif berlakunya
Kontrak.
c) Penutup
(1) Pernyataan bahwa para pihak dalam perjanjian ini telah
menyetujui untuk melaksanakan perjanjian sesuai ketentuan
peraturan perundang-undangan di Indonesia;
(2) Tanda tangan para pihak dalam Surat Perjanjian dengan
dibubuhi materai.
(3) Kontrak ditandatangani setelah ada penunjukan penyedia.
Oleh karena itu, tanggal penandatanganan Kontrak tidak
boleh mendahului tanggal SPPBJ.
2) Syarat-syarat Umum Kontrak
a) Definisi
Definisi merupakan uraian atau pengertian mengenai istilahistilah
yang digunakan dalam Kontrak. Istilah-istilah tersebut
dijelaskan dan diberi arti atau tafsiran sehingga isi Kontrak mudah
dipahami oleh setiap orang yang membacanya dan tidak
ditafsirkan atau diartikan lain.
b) Penerapan
Penerapan merupakan ketentuan bahwa syarat-syarat umum
dalam Kontrak ini diterapkan secara luas tetapi tidak boleh
melanggar ketentuan-ketentuan yang ada dalam Kontrak.
c) Standar
Ketentuan mengenai Barang yang disediakan oleh penyedia harus
sesuai dengan standar dalam spesifikasi teknis.
d) Asal …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 25
d) Asal Barang
(1) Asal Barang merupakan ketentuan mengenai penjelasan dari
negara mana asal Barang atau jasa yang menjadi obyek
perjanjian dalam Kontrak.
(2) Asal Barang merupakan tempat Barang diperoleh, antara
lain tempat Barang ditambang, tumbuh, atau diproduksi.
(3) Dalam ketentuan ini juga harus dirinci komponen dalam
negeri dan komponen impornya. Asal Barang harus
dibedakan dengan negara penjual.
e) Pengepakan
Ketentuan mengenai kewajiban penyedia untuk melakukan
pengepakan atas barang-barang yang dikirim dari asal barang
sampai ke tujuan akhir yang telah ditentukan dalam Kontrak.
Tujuan ketentuan pengepakan ini adalah supaya barang-barang
yang dikirimkan terlindungi dari resiko kerusakan atau
kehilangan pada saat pengiriman dari tempat asal barang sampai
ke tujuan akhir yang telah dicantumkan dalam kontrak.
f) Pengiriman
Ketentuan mengenai pengiriman Barang yang dilakukan penyedia
sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.
g) Transportasi
Ketentuan mengenai transportasi yang digunakan untuk
pengiriman barang melalui laut, darat atau udara. Biaya
transportasi pengiriman barang dimasukkan dalam harga yang
tercantum dalam kontrak.
h) Pemeriksaan dan Pengujian
Ketentuan tentang hak PPK untuk melakukan pemeriksaan dan
pengujian atas Barang untuk memastikan kecocokannya dengan
spesifikasi dan persyaratan yang telah ditentukan dalam kontrak.
Pemeriksaan dan pengujian dapat dilakukan sendiri oleh penyedia
dan disaksikan oleh PPK atau diwakilkan kepada pihak ketiga.
i) Layanan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 26
i) Layanan Tambahan
Ketentuan mengenai penyedia untuk melaksanakan beberapa atau
semua layanan lanjutan
j) Penggunaan Dokumen-Dokumen Kontrak dan Informasi
Ketentuan mengenai penggunaan dokumen-dokumen Kontrak
atau dokumen lainnya yang berhubungan dengan Kontrak,
misalnya ketentuan-ketentuan Kontrak, spesifikasi teknis, gambargambar,
pola, serta informasi lain yang berkaitan dengan Kontrak
oleh pihak lain dengan ijin tertulis dari PPK.
k) Hak Kekayaan Intelektual
Ketentuan yang mengatur kewajiban penyedia untuk melindungi
pejabat pembuat komitmen dari segala tuntutan atau klaim dari
pihak ketiga atas pelanggaran Hak Kekayaan Intelektual.
l) Jaminan
Ketentuan mengenai jaminan yang harus disediakan oleh penyedia
yaitu:
(1) Jaminan Uang Muka diberikan kepada PPK dalam rangka
pengambilan uang muka dengan nilai minimal 100%
(seratus perseratus) dari besarnya uang muka;
(2) Nilai Jaminan Uang Muka dapat dikurangi secara
proporsional sesuai dengan pengembalian uang muka;
(3) Jaminan Pelaksanaan diberikan kepada PPK sebelum
dilakukan penandatanganan Kontrak dengan besar:
(a) 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
(b) 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS bagi
penawaran yang yang lebih kecil dari 80% (delapan
puluh perseratus) HPS;
(4) Jaminan Pelaksanaan dikembalikan setelah pekerjaan
mencapai bobot 100% (seratus perseratus).
(5) Besarnya …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 27
(5) Besarnya jaminan, bentuk dan masa berlakunya jaminanjaminan
tersebut di atas disesuaikan dengan ketentuan
dalam Dokumen Pemilihan.
m) Asuransi
Ketentuan mengenai asuransi yang harus disediakan oleh pihak
penyedia dalam rangka pelaksanaan pekerjaan yaitu:
(1) pihak penyedia harus mengasuransikan semua barang dan
peralatan-peralatan yang mempunyai resiko tinggi terjadi
kecelakaan, pelaksanaan pekerjaan, serta pekerja-pekerja
untuk pelaksanaan pekerjaan, atas segala resiko yaitu
kecelakaan, kerusakan-kerusakan, kehilangan, serta resiko
lain yang tidak dapat diduga;
(2) pihak penyedia harus mengasuransikan pihak ketiga sebagai
akibat kecelakaan di tempat kerjanya; dan
(3) hal-hal lain yang berkaitan dengan asuransi.
n) Pembayaran
Ketentuan mengenai cara-cara dan tahapan pembayaran serta
mata uang yang digunakan harus disesuaikan dengan ketentuan
dalam dokumen anggaran.
o) Harga
Ketentuan mengenai harga yang harus dibayarkan oleh PPK
kepada penyedia atas pelaksanaan pekerjaan dalam Kontrak.
Harga Kontrak harus jelas, pasti dan dirinci sumber
pembiayaannya.
p) Perubahan Kontrak
Ketentuan mengenai amandemen Kontrak bisa dilaksanakan
apabila disetujui oleh para pihak, meliputi:
(1) perubahan pekerjaan disebabkan oleh sesuatu hal yang
dilakukan oleh para pihak dalam Kontrak sehingga
mengubah lingkup pekerjaan dalam Kontrak;
(2) perubahan jadwal pelaksanaan pekerjaan akibat adanya
perubahan pekerjaan; dan/atau
(3) perubahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 28
(3) perubahan harga Kontrak akibat adanya perubahan
pekerjaan dan perubahan pelaksanaan pekerjaan.
q) Hak dan Kewajiban Para Pihak
Ketentuan mengenai hak-hak yang dimiliki serta kewajibankewajiban
yang harus dilaksanakan oleh PPK dan penyedia dalam
melaksanakan Kontrak, meliputi:
(1) hak dan kewajiban PPK:
(a) mengawasi dan memeriksa pekerjaan yang
dilaksanakan oleh penyedia;
(b) meminta laporan-laporan secara periodik mengenai
pelaksanaan pekerjaan yang dilakukan oleh penyedia;
(c) membayar pekerjaan sesuai dengan harga yang
tercantum Kontrak yang telah ditetapkan kepada
penyedia; dan
(d) memberikan fasilitas berupa sarana dan prasarana
yang dibutuhkan oleh penyedia untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak.
(2) hak dan kewajiban penyedia:
(a) menerima pembayaran untuk pelaksanaan pekerjaan
sesuai dengan harga yang telah ditentukan dalam
Kontrak;
(b) berhak meminta fasilitas-fasilitas dalam bentuk sarana
dan prasarana dari pihak PPK untuk kelancaran
pelaksanaan pekerjaan sesuai ketentuan Kontrak;
(c) melaporkan pelaksanaan pekerjaan secara periodik
kepada PPK;
(d) melaksanakan dan menyelesaikan pekerjaan sesuai
dengan jadwal pelaksanaan pekerjaan yang telah
ditetapkan dalam Kontrak;
(e) memberikan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 29
(e) memberikan keterangan-keterangan yang diperlukan
untuk pemeriksaan pelaksanaan yang dilakukan PPK;
(f) menyerahkan hasil pekerjaan sesuai dengan jadwal
penyerahan pekerjaan yang telah ditetapkan dalam
Kontrak; dan
(g) penyedia harus mengambil langkah-langkah yang
memadai untuk melindungi lingkungan tempat kerja
dan membatasi perusakan dan gangguan kepada
masyarakat maupun miliknya akibat kegiatan penyedia.
r) Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan
(1) tanggal Kontrak mulai berlaku dan berakhir;
(2) tanggal pekerjaan mulai dilaksanakan; dan
(3) tanggal penyerahan hasil pekerjaan dari penyedia kepada
PPK.
s) Pengawasan dan Pemeriksaan
Ketentuan tentang kewenangan PPK melakukan pengawasan dan
pemeriksaan terhadap pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan
oleh penyedia.
Apabila diperlukan, maka PPK dapat memerintahkan kepada
pihak ketiga untuk melakukan pengawasan dan pemeriksaan atas
semua pelaksanaan pekerjaan yang dilaksanakan oleh penyedia.
t) Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan
(1) hal-hal yang berkaitan dengan keterlambatan dalam
pelaksanaan pekerjaan oleh penyedia atau PPK dari jadwal
yang ditentukan dalam Kontrak;
(2) sanksi yang diberikan kepada penyedia atau PPK apabila
terjadi keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
(3) Pengecualian dari ketentuan pada angka (2) yang
diakibatkan keadaan kahar.
u) Keadaan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 30
u) Keadaan Kahar
Ketentuan mengenai keadaan kahar yang meliputi pengenaan
sanksi dan perubahan kontrak serta tindakan yang diambil untuk
mengatasi keadaan kahar
v) Itikad Baik
(1) Para pihak bertindak berdasarkan asas saling percaya yang
disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat dalam Kontrak;
(2) Para pihak setuju untuk melaksanakan perjanjian dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing pihak.
Apabila selama Kontrak, salah satu pihak merasa dirugikan,
maka diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.
w) Pemutusan Kontrak
Ketentuan mengenai kapan Kontrak dapat diputuskan, yaitu:
(1) pemutusan Kontrak oleh penyedia; atau
(2) pemutusan Kontrak oleh PPK.
x) Penyelesaian Perselisihan
Ketentuan mengenai cara penyelesaian perselisihan atau sengketa
antara para pihak dalam Kontrak yang meliputi musyawarah,
arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.
y) Bahasa dan Hukum
Bahasa dan hukum adalah ketentuan mengenai bahasa dan
hukum yang digunakan dalam Kontrak. Bahasa Kontrak harus
dalam Bahasa Indonesia kecuali dalam rangka pinjaman/hibah
luar negeri menggunakan bahasa Indonesia dan bahasa nasional
pemberi pinjaman/hibah tersebut dan/atau bahasa Inggris.
Hukum yang digunakan adalah hukum yang berlaku di
Indonesia, kecuali dalam rangka pinjaman/hibah luar negeri
menggunakan hukum yang berlaku di Indonesia dan hukum
yang berlaku di negara pemberi pinjaman/hibah (tergantung
dimana lokasi perselisihan terjadi).
z) Perpajakan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 31
z) Perpajakan
Ketentuan mengenai perpajakan yang berlaku di Indonesia.
aa) Korespondensi
Ketentuan mengenai semua korespondensi yang dapat berbentuk
surat, e-mail dan/atau faksimili dan alamat tujuan para pihak.
bb) Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Kecil
(1) Apabila penyedia yang ditunjuk adalah penyedia usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam Kontrak
dimuat ketentuan bahwa pekerjaan tersebut harus
dilaksanakan sendiri oleh penyedia yang ditunjuk dan
dilarang diserahkan atau disubkontrakkan kepada pihak
lain;
(2) Apabila penyedia yang terpilih adalah penyedia bukan usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, maka dalam Kontrak
dimuat:
(a) penyedia wajib bekerja sama dengan penyedia usaha
mikro, usaha kecil dan koperasi kecil, antara lain
dengan mensubkontrakkan sebagian pekerjaannya;
(b) dalam melaksanakan kewajiban di atas penyedia
terpilih tetap bertanggung-jawab penuh atas
keseluruhan pekerjaan tersebut;
(c) bentuk kerjasama tersebut hanya untuk sebagian
pekerjaan yang bukan pekerjaan utama; dan
(d) membuat laporan periodik mengenai pelaksanaan
ketetapan di atas.
(3) Apabila ketentuan tersebut di atas dilanggar, maka akan
dikenakan sanksi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden
ini.
3) Syarat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 32
3) Syarat-syarat Khusus Kontrak
Ketentuan yang merupakan perubahan, tambahan, dan/atau
penjelasan dari ketentuan yang ada pada syarat-syarat umum Kontrak.
4) Dokumen Lainnya Yang Merupakan Bagian Dari Kontrak
Dokumen berikut ini menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan
dari Kontrak, yaitu:
a) SPPBJ;
b) Dokumen Penawaran;
c) spesifikasi umum;
d) spesifikasi khusus;
e) gambar-gambar brosur;
f) adendum Dokumen Pemilihan (apabila ada);
g) daftar kuantitas dan harga;
h) Jaminan Pelaksanaan; dan
i) dokumen lainnya yang diperlukan.
d. Penyusunan Rancangan Surat Perintah Kerja (SPK).
1) Untuk Penunjukan Langsung atau Pengadaan Langsung yang bernilai
sampai dengan Rp 100.000.000,00 (seratus juta rupiah) bentuk
kontraknya adalah SPK.
2) SPK paling sedikit berisi: :
a) judul SPK;
b) nomor dan tanggal SPK;
c) nomor dan tanggal Surat Permintaan Penawaran;
d) nomor dan tanggal Berita Acara Hasil Negosiasi;
e) sumber dana;
f) waktu pelaksanaan;
g) uraian pekerjaan yang dilaksanakan;
h) nilai pekerjaan;
i) tata cara pembayaran;
j) sanksi;
k) tanda tangan kedua belah pihak; dan
l) standar …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 33
l) standar ketentuan dan syarat umum SPK paling sedikit memuat:
(1) Itikad Baik
(a) Para pihak bertindak atas asas saling percaya yang
saling disesuaikan dengan hak-hak yang terdapat
dalam SPK
(b) Para pihak setuju untuk melaksanakan SPK dengan
jujur tanpa menonjolkan kepentingan masing-masing
pihak. Apabila salah satu pihak merasa dirugikan, maka
diupayakan tindakan yang terbaik untuk mengatasi
keadaan tersebut.
(2) Penyedia Mandiri
Penyedia bertanggung jawab penuh terhadap pelaksanaan
pekerjaan.
(3) Penerimaan Barang
PPK berhak untuk memeriksa barang setelah serah terima
barang dan untuk menolak penerimaan barang yang tidak
memenuhi spesifikasi dalam SPK ini. Pembayaran atas
barang bukan merupakan bukti penerimaan barang
tersebut.
(4) Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia berkewajiban untuk memastikan bahwa barang
yang dipasok tidak melanggar Hak Kekayaan Intelektual
(HKI) pihak manapun dan dalam bentuk apapun. Penyedia
berkewajiban untuk menanggung PPK dari atau atas semua
tuntutan, tanggung jawab, kewajiban, kehilangan, kerugian,
denda, gugatan atau tuntutan hukum, proses pemeriksaan
hukum, dan biaya yang dikenakan terhadap PPK
sehubungan dengan klaim atas pelanggaran HKI, termasuk
pelanggaran hak cipta, merek dagang, hak paten, dan
bentuk HKI lainnya yang dilakukan atau diduga dilakukan
oleh Penyedia.
(5) Jaminan Mutu dan Pengepakan
Penyedia Barang menjamin bahwa barang, termasuk
pengepakannya, memenuhi spesifikasi yang ditetapkan serta
bebas dari cacat mutu. Penyedia Barang juga menjamin
bahwa barang dikepak sedemikian rupa sehingga
barang
terhindar…..
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 34
terhindar dan terlindungi dari resiko kerusakan atau
kehilangan selama masa transportasi atau pada saat
pengiriman dari tempat asal sampai serah terima.
(6) Pemutusan
Menyimpang dari Pasal 1266 dan 1267 Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata, PPK dapat memutuskan SPK ini
dengan pemberitahuan tertulis kepada Penyedia Barang.
Apabila SPK diputuskan sebelum waktu pelaksanaan
pengadaan berakhir dan pemutusan tersebut akibat Keadaan
Kahar atau bukan karena kesalahan atau kelalaian penyedia
maka penyedia berhak atas pembayaran pekerjaan sesuai
dengan prestasi pengadaan yang dapat diterima oleh PPK.
(7) Pemeliharaan Lingkungan
Penyedia berkewajiban untuk mengambil langkah-langkah
yang memadai untuk melindungi lingkungan selama
pelaksanaan pengadaan barang serta membatasi gangguan
lingkungan terhadap pihak ketiga dan harta bendanya
sehubungan dengan pelaksanaan SPK ini.
(8) Perpajakan
Penyedia berkewajiban untuk membayar semua pajak, bea,
retribusi, dan pungutan lain yang dibebankan oleh
peraturan perundang-undangan atas pelaksanaan SPK.
Semua pengeluaran perpajakan ini dianggap telah termasuk
dalam nilai SPK.
(9) Hukum Yang Berlaku
Keabsahan, interpretasi, dan pelaksanaan SPK ini didasarkan
kepada hukum Republik Indonesia.
(10) Penyelesaian Perselisihan
PPK dan Penyedia berkewajiban untuk berupaya sungguhsungguh
menyelesaikan secara damai semua perselisihan
yang timbul dari atau berhubungan dengan SPK ini atau
interpretasinya selama atau setelah pelaksanaan pengadaan
barang ini. Apabila perselisihan tidak dapat diselesaikan
secara …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 35
secara musyawarah maka perselisihan akan diselesaikan
melalui arbitrase, mediasi, konsiliasi atau pengadilan sesuai
dengan peraturan perundang-undangan.
(11) Perubahan SPK
SPK ini tidak dapat diubah kecuali dibuat secara tertulis serta
berlaku apabila disetujui oleh para pihak.
(12) Pengalihan dan/atau Subkontrak
Penyedia dilarang untuk mengalihkan dan/atau
mensubkontrakkan sebagian atau seluruh pengadaan.
Pengalihan seluruh pengadaan hanya diperbolehkan dalam
hal pergantian nama penyedia, baik sebagai akibat
peleburan, konsolidasi, pemisahan atau akibat lainnya.
(13) Larangan Pemberian Komisi
Penyedia menjamin tidak akan memberikan komisi dalam
bentuk apapun (gratifikasi) kepada semua pihak terkait.
B. PELAKSANAAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 36
B. PELAKSANAAN
1. PELELANGAN UMUM SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL
DAN EVALUASI SISTEM GUGUR
a. Pengumuman Pascakualifikasi
1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Pascakualifikasi melalui website
K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila
diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7
(tujuh) hari kerja.
2) Pengumuman Pelelangan Umum Pascakualifikasi paling sedikit memuat:
a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen
Pengadaan.
3) Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
c) pendaftaran …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 37
c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau
salinan/fotocopy/legalisir Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar
Perusahaan (TDP), kontrak kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha
(SBU) dan/atau dokumen-dokumen lain yang sejenis;
d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
e) persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden
ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri
yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di
website komunitas internasional (seperti http://www.dgmarket.com,
http://www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang
diyakini mampu mengerjakan.
5) Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Pengadaan
1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui:
a) pendaftaran langsung; atau
b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui:
(1) faksimili;
(2) e-mail; atau
(3) pos/jasa pengiriman.
2) Peserta dapat mengambil Dokumen Pengadaan sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
3) Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil
Dokumen Pengadaan.
4) Pada …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 38
4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Pengadaan, ULP:
a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor
telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat
dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
b) memberikan Dokumen Pengadaan dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy); dan
c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Pengadaan melalui website
K/L/D/I masing – masing yang dapat diunduh (download) oleh
peserta.
5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
6) Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur
utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan
surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan
kartu pengenal.
7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pendaftaran dan pengambilan dokumen.
8) Bagi peserta perorangan yang melakukan pendaftaran tidak boleh
diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
c. Pemberian Penjelasan
1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang terdaftar.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Bagi peserta perorangan yang hadir pada saat pemberian penjelasan tidak
boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
5) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a) metode pemilihan;
b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
d) pembukaan Dokumen Penawaran;
e) metode …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 39
e) metode evaluasi;
f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) jenis kontrak yang akan digunakan;
h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri;
i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan
jaminan.
6) Apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
7) Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pengadaan, pertanyaan dari
peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil
peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh
anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
8) Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir.
9) Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 7) terdapat halhal/
ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pengadaan yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pengadaan.
10) Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai
total HPS, harus mendapatkan persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pengadaan.
11) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 40
11) Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 10), maka ULP menyampaikan keberatan PPK
kepada PA/KPA untuk diputuskan dan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;
atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk
membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pengadaan.
12) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pengadaan, maka ketentuan baru atau
perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku
adalah Dokumen Pengadaan awal.
13) Dalam Adendum Dokumen Pengadaan, ULP dapat memberikan tambahan
waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
14) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
Adendum Dokumen Pengadaan.
15) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum
Dokumen Pengadaan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen
tersebut melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh
oleh peserta.
d. Pemasukan Dokumen Penawaran
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan.
2) Dokumen Penawaran meliputi:
a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
b) Jaminan Penawaran asli;
c) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga);
d) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
e) surat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 41
e) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
f) dokumen penawaran teknis;
g) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
h) dokumen isian kualifikasi; dan
i) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan
(apabila ada).
3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen Penawaran dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen
Penawaran” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,
serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam
Dokumen Pengadaan.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pengadaan dan ULP
memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan
menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang
mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran
pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat
pemasukan; dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai
dengan bukti serah terima.
9) Penarikan, …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 42
9) Penarikan, penggantian, pengubahan, atau penambahan Dokumen
Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta
diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan
isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.
10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran
yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
13) Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP
menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar
peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
14) Segara setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan
kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau
sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen
Penawaran yang masuk.
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pengadaan dan disampaikan kepada seluruh peserta.
e. Pembukaan Dokumen Penawaran
1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat
sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak
boleh dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Bagi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 43
4) Bagi peserta perorangan yang hadir pembukaan Dokumen Penawaran
tidak boleh diwakilkan, dan menunjukkan tanda pengenal kepada ULP.
5) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2
(dua) peserta sebagai saksi.
6) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi,
maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)
jam.
7) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak
ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk
oleh ULP.
8) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
9) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
10) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka
pelelangan dinyatakan gagal.
11) Dokumen penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka
dan dibaca terlebih dahulu.
12) Dokumen penawaran yang telah masuk tidak dibuka apabila dokumen
dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
13) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta,
kemudian dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen
Penawaran.
14) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan mencantumkan harga penawaran;
b. Jaminan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 44
b. Jaminan Penawaran asli;
c. rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
diperlukan;
d. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
e. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
f. dokumen penawaran teknis;
g. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN;
h. dokumen isian kualifikasi; dan
i. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pengadaan
(apabila ada).
15) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
16) Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf
Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
17) ULP segera membuat Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran yang
paling sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
(apabila ada)
d) keterangan lain yang dianggap perlu;
e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
18) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita
Acara.
19) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
20) Berita …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 45
20) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
21) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
f. Evaluasi Penawaran
1) Sebelum evaluasi penawaran, dilakukan koreksi aritmatik dengan
ketentuan:
a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan
peringkat semula.
3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sump yang
melampirkan daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk
menyesuaikan volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas
dan harga dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa
mengubah nilai penawaran.
4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran
terendah setelah koreksi aritmatik.
5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap
dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
6) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 46
6) ULP melakukan evaluasi penawaran yang meliputi:
a) evaluasi administrasi;
b) evaluasi teknis; dan
c) evaluasi harga.
7) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut :
a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti
dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat dan spesifikasi teknis yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan yang bersifat
penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
(1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi
lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
(2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar
ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta
yang memenuhi syarat.
e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
(1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan
penawaran; dan/atau
(2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul
dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada
ULP selama proses evaluasi;
g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha
yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
(1) peserta …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 47
(1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain
yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
(2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
(3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (bila ada); dan
(4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka
(3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
8) Evaluasi Administrasi:
a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal
yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
(1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen
Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
(2) surat penawaran:
(a) ditandatangani oleh:
i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya;
iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik;
iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama; atau
v. peserta perorangan
(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari
waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan; dan
(d) bertanggal.
(3) Surat ….
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 48
(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran;
(d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka
dan huruf;
(f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan
nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
(g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan
yang dilelangkan.
(4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi
dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit
jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan
sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
c) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas
dan meragukan;
d) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
e) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi teknis; dan
f) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 49
f) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka pelelangan dinyatakan gagal.
9) Evaluasi Teknis:
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang dinyatakan
memenuhi persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
c) evaluasi teknis dilakukan dengan sistem gugur, dengan ketentuan
sebagai berikut:
(1) evaluasi dilakukan dengan membandingkan pemenuhan
persyaratan teknis yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(2) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan teknis, apabila:
(1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
(2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
(4) jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
(5) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila diperlukan); dan
(6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
(3) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi
untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam
Dokumen Pemilihan;
(4) evaluasi teknis dalam sistem gugur dapat menggunakan sistem
ambang batas terhadap unsur teknis yang dinilai;
(5) dalam …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 50
(5) dalam hal evaluasi teknis dengan sistem gugur yang
menggunakan ambang batas nilai teknis, penawaran dinyatakan
lulus teknis apabila masing-masing unsur maupun nilai total
keseluruhan unsur memenuhi ambang batas minimal yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
d) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil
klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
e) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis dilanjutkan ke tahap
evaluasi harga;
f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang lulus evaluasi
teknis, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan evaluasi harga;
g) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
10) Evaluasi Harga:
a) unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau
penting, dengan ketentuan:
(1) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
(a) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS,
dinyatakan gugur; dan
(b) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS,
pelelangan dinyatakan gagal.
(2) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari
110% (seratus sepuluh perseratus) dari HPS, dilakukan klarifikasi.
Apabila setelah dilakukan klarifikasi ternyata harga satuan
penawaran tersebut timpang, maka harga satuan penawaran
timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
(3) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap
dilaksanakan. Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan
pekerjaan lainnya;
(4) untuk …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 51
(4) untuk kontrak lump sum:
(a) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga
penawaran antara angka dan huruf maka nilai yang diakui
adalah nilai dalam tulisan huruf;
(b) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas
sedangkan dalam huruf tidak jelas maka nilai yang diakui
adalah nilai dalam tulisan angka; atau
(c) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur.
b) dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai
berikut:
(1) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda
dibandingkan dengan perkiraan ULP;
(2) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah
80% (delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
(a) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang,
harus bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan
menjadi 5% (lima perseratus) dari nilai total HPS; atau
(b) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan
nilai Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan
dan Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan
dalam Daftar Hitam.
c) memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri.
g. Evaluasi Kualifikasi
1) Evaluasi dilakukan terhadap calon pemenang lelang serta pemenang
cadangan 1 dan 2 apabila ada.
2) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
3) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
a) formulir kualifikasi ditandatangani oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 52
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik;
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama; atau
(5) peserta perorangan
b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan,
kecuali peserta perorangan;
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan
yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan
usahanya;
d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya atau
peserta perorangan tidak masuk dalam Daftar Hitam;
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
pajak terakhir (SPT tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh Pasal
21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan PPN
(bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan terakhir
dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan ini dengan
menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non kecil dan kemampuan pada bidang pekerjaan yang sesuai
untuk usaha Mikro, Usaha Kecil serta koperasi kecil;
h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
(1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
(2) untuk …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 53
(2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi
persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan
untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
4) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka
dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah
substansi formulir isian kualifikasi.
5) Evaluasi kualifikasi dalam proses pascakualifikasi sudah merupakan ajang
kompetisi, maka data yang kurang tidak dapat dilengkapi.
6) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan
gagal.
7) Evaluasi kualifikasi dapat dilakukan sebelum evaluasi penawaran.
h. Pembuktian Kualifikasi
1) Pembuktian kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi terhadap
peserta yang memenuhi persyaratan kualifikasi.
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen
dan meminta salinannya.
3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,
apabila diperlukan.
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka
peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus atau peserta perorangan
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
5) Apabila tidak ada penawaran yang lulus pembuktian kualifikasi, maka
lelang dinyatakan gagal.
i. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan
harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang
seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) nama semua peserta;
b) harga …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 54
b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing
peserta;
c) metode evaluasi yang digunakan;
d) unsur-unsur yang dievaluasi;
e) rumus yang dipergunakan;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi; dan
h) tanggal dibuatnya berita acara.
4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus
mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal dan harus
segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat
kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang.
j. Penetapan Pemenang
1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang
untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah
mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:
a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP
K/L/D/I yang bersangkutan; dan
b) apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan
ULP, maka PA pada K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
3) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus
memuat:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi;
c) Nomor …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 55
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d) hasil evaluasi penawaran.
4) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
b) BAPP;
c) BAHP; dan
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan
2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua)
wakil peserta.
5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa
berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon
pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan
Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
k. Pengumuman Pemenang
ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) evaluasi penawaran administrasi, teknis dan harga.
l. Sanggahan
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan
pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan
tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Sanggahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 56
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dakan Dokumen
Pemilihan;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
m. Sanggahan Banding
1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat
mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada
PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib
memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding
diterima.
3) Peserta yang akan melakukan Sanggahan Banding harus memberikan
Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua
perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp. 50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja
sejak tanggal pengajuan sanggahan banding.
4) Sanggahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 57
4) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
5) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar
masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
n. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
1) ULP menyerahkan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2) PPK mengeluarkan SPPBJ dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan
ketentuan:
a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima
secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau
b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan
pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan
urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran
pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya.
5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka
pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari
PPK.
6) SPPBJ …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 58
6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua
sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat
perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan
Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat
atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk
diputuskan dengan ketentuan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang
atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh ULP bersifat final dan PA/KPA
memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
2. PELELANGAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 59
2. PELELANGAN UMUM SECARA PRAKUALIFIKASI METODE DUA SAMPUL DAN
EVALUASI SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR
EKONOMIS
a. Pengumuman Prakualifikasi
1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui website
K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau apabila
diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7
(tujuh) hari kerja.
2) Pengumuman Pelelangan Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat:
a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk mengambil Dokumen
Kualifikasi.
3) Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir
Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak
kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumendokumen
lain yang sejenis;
d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; atau
e) persyaratan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 60
e) persyaratan diluar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden
ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri
yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di
website komunitas internasional (seperti http://www.dgmarket.com ,
http://www.undp.org , dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang
diyakini mampu mengerjakan.
5) Apabila terbukti terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui:
a) pendaftaran langsung; atau
b) pendaftaran tidak langsung yaitu melalui:
(1) faksimili;
(2) e-mail; atau
(3) pos/jasa pengiriman.
2) Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
3) Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil
Dokumen Kualifikasi.
4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP:
a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor
telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat
dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
b) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atau
c) dapat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 61
c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website
K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.
5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
6) Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan oleh direktur
utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan
surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan
kartu pengenal.
7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pendaftaran dan pengambilan dokumen.
c. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
1) Peserta mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi.
2) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
3) Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen
Kualifikasi” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,
serta disampaikan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam
Dokumen Kualifikasi.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan
kerusakan menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul dimasukkan ke dalam sampul luar yang
mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Kualifikasi
pada sampul luar; dan
b) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 62
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar Dokumen
Kualifikasi untuk mengetahui alamat peserta. ULP segera
memberitahukan kepada peserta yang bersangkutan untuk mengambil
kembali seluruh Dokumen Kualifikasi disertai dengan bukti serah
terima.
9) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi.
10) ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi.
11) Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP
menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di
bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
12) ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk
setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
13) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan Dokumen
Kualifikasi maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum
Dokumen Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta.
14) ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi paling lama
2 (dua) hari kerja setelah diterima.
15) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
16) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
b) memiliki izin usaha sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
c) menyampaikan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 63
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan
yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan
usahanya;
d) salah satu dan/atau semua pengurus badan usahanya tidak masuk
dalam Daftar Hitam;
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan
PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan
ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non kecil;
h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
(1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
(2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi
persyaratan pada huruf a) sampai dengan huruf g) dilakukan
untuk setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
i) memiliki Sertifikat Manajemen Mutu ISO atau memiliki Sertifikat
Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila
diperlukan.
17) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka
dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah
substansi formulir isian kualifikasi.
18) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang
dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Kualifikasi.
19) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 64
19) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan
gagal.
d. Pembuktian Kualifikasi
1) Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen
dan meminta salinannya.
3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,
apabila diperlukan.
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka
peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
e. Penetapan Hasil Kualifikasi
1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3
(tiga) peserta.
2) Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka
dilakukan pelelangan dinyatakan gagal.
f. Pengumuman Hasil Kualifikasi
ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil
kualifikasi di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, yang memuat paling sedikit:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama dan alamat peserta baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi
beserta alasannya; dan
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Sanggahan Kualifikasi
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan
hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan
dengan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 65
dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan.
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Kualifikasi;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4) Apabila sanggahan dinyatakan benar, maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
6) Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
h. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi
1) PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah telah berakhir.
2) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
Dokumen Pemilihan
3) Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.
i. Pengambilan Dokumen Pemilihan
1) Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan.
2) Pada …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 66
2) Pada tahap pengambilan Dokumen Pemilihan, ULP:
a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan
b) dapat mengunggah (upload) Dokumen pemilihan melalui website
K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh (download) oleh
peserta.
3) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
4) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pengambilan dokumen.
j. Pemberian Penjelasan
1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a) metode pemilihan;
b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
d) pembukaan Dokumen Penawaran;
e) metode evaluasi;
f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) jenis kontrak yang akan digunakan;
h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri;
i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan
jaminan.
5) Apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
6) Pemberian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 67
6) Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari
peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil
peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh
anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
7) Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir.
8) Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat halhal/
ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
9) Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai
total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pemilihan.
10) Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 9), maka ULP menyampaikan keberatan PPK kepada
PA/KPA untuk diputuskan, dan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;
atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk
membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.
11) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau
perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku
adalah Dokumen Pemilihan awal.
12) Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP dapat memberikan tambahan
waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
13) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
Adendum Dokumen Pemilihan.
14) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 68
14) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum
Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen
tersebut di website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
k. Pemasukan Dokumen penawaran
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
2) Dokumen Penawaran meliputi:
a) Sampul I (administrasi dan teknis), meliputi:
(1) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
(2) Jaminan Penawaran asli;
(3) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian
atau perubahannya (apabila dikuasakan);
(4) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
(5) dokumen penawaran teknis;
(6) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
(7) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
b) Sampul II (harga) meliputi:
(1) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan harga penawaran;
(2) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga); dan
(3) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis dimasukkan dalam Sampul
I dan ditulis “Penawaran Sampul I” sedangkan Dokumen Penawaran
Harga dimasukkan dalam Sampul II dan ditulis “Penawaran Sampul II”,
selanjutnya …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 69
selanjutnya Sampul I dan Sampul II dimasukkan dalam satu Sampul
penutup dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan
ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan
menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar
yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran
pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat
pemasukan; dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai
dengan bukti serah terima.
9) Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen
Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta
diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN”, atau “PENAMBAHAN”, sesuai dengan
isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.
10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran
yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
13) Pada …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 70
13) Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP
menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar
peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
14) Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan
kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau
sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen
Penawaran yang masuk.
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.
l. Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)
1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat
sesuai ketentuan dalam Dokumen Pemilihan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2
(dua) peserta sebagai saksi.
5) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi,
maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)
jam.
6) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak
ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk
oleh ULP.
7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
8) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 71
8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka
pelelangan dinyatakan gagal.
10) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka
dan dibaca terlebih dahulu.
11) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen
dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
12) ULP membuka Sampul I di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran
Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Sampul I. Sampul II yang
berisi penawaran harga tidak boleh dibuka dan sampulnya dituliskan
identitas perusahaan kemudian diparaf oleh ULP dan wakil peserta dari
perusahaan yang berbeda sebelum disimpan oleh ULP.
13) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Sampul I yang meliputi:
a) surat penawaran yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
b) Jaminan Penawaran asli;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
d) surat perjanjian kemitraan/kerjasama operasi (apabila ada);
e) dokumen penawaran teknis;
f) Formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
14) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
15) Salah satu anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen
Penawaran asli yang bukan miliknya.
16) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 72
16) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul I yang paling
sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran (apabila
ada);
d) keterangan lain yang dianggap perlu;
e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
17) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita
Acara.
18) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
19) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
20) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
m. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul I (Administrasi dan Teknis)
1) ULP melakukan evaluasi Sampul I yang meliputi:
a) evaluasi administrasi; dan
b) evaluasi teknis.
2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti,
dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c) penawaran …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 73
c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
(1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi
lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
(2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan di luar
ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta
yang memenuhi syarat.
e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
(1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan
penawaran; dan/atau
(2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul
dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan.
f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada
ULP selama proses evaluasi;
g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha
yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
(1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain
yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
(2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
(3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
(4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka
(3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
3) Evaluasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 74
3) Evaluasi Administrasi:
a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal
yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
(1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen
Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
(2) surat penawaran:
(a) ditandatangani oleh:
i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya;
iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama.
(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari
waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan; dan
(d) bertanggal.
(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi
kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
(b) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran;
(d) besaran …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 75
(d) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka
dan huruf;
(f) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan
nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
(g) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan
yang dilelangkan.
(4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi
dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit
jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan
sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
c) untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang
diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan
tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran;
d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas
dan meragukan;
e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi teknis; dan
g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka pelelangan dinyatakan gagal.
4) Evaluasi Teknis:
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
c) evaluasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 76
c) evaluasi teknis dilakukan dengan:
(1) sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai
angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria
dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta
membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta; atau
(2) sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi
penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan
dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan
pemeliharaan, serta nilai sisa selama umur ekonomis Jasa Lainnya
tersebut.
d) sistem nilai dapat dilakukan dengan cara:
(1) menggabungkan bobot teknis dan harga sesuai dengan bobot yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan; dan
(2) menggunakan ambang batas lulus persyaratan teknis.
e) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penilaian syarat
teknis minimal dilakukan terhadap:
(1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
(2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
(4) jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
(5) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila diperlukan); dan
(6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
f) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf e) harus
melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
g) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 77
g) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi
untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan;
h) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil
klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
i) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk
pembukaan Sampul II (Harga); dan
j) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling
sedikit memuat:
a) nama semua peserta;
b) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan
ketidaklulusan peserta;
c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
d) ambang batas nilai teknis;
e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan pelelangan;
f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi;
g) tanggal dibuatnya berita acara; dan
h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apaapabila tidak ada penawaran
yang memenuhi syarat.
6) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi.
7) Apabila peserta yang lulus evaluasi sampul I kurang dari 3 (tiga), maka
proses pelelangan tetap dilanjutkan.
n. Pemberitahuan/Pengumuman Kepada Peserta Yang Lulus Evaluasi Sampul I
1) ULP memberitahukan hasil evaluasi Sampul I kepada seluruh peserta dan
ditayangkan di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat.
2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Sampul I untuk
pembukaan Dokumen Penawaran Sampul II.
3) Undangan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 78
3) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pembukaan
Dokumen Penawaran Sampul II.
o. Pembukaan Dokumen Sampul II (Harga)
1) Sampul II dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat sesuai
undangan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak
boleh dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan sampul II
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Pembukaan sampul II dilakukan pada hari yang sama segera setelah batas
akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2 (dua) peserta
sebagai saksi.
5) Apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai
saksi, maka ULP menunda pembukaan sampul II selama 2 (dua) jam.
6) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak
ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan sampul II tetap dilanjutkan
dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk oleh ULP.
7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9) ULP membuka, memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para peserta
mengenai kelengkapan Sampul II yang meliputi:
a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan harga penawaran;
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;
dan
c) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
10) Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf
Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
11) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Sampul II yang paling
sedikit memuat:
a) jumlah …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 79
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) harga penawaran masing-masing peserta;
d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
e) keterangan lain yang dianggap perlu;
f) tanggal pembuatan berita acara; dan
g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta.
12) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam berita
acara.
13) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
14) Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
15) Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
p. Evaluasi Dokumen Penawaran Sampul II (Harga)
1) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan
peringkat semula.
3) Koreksi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 80
3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan
daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume
pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.
Pelaksanaan evaluasi dilakukan ULP terhadap 3 (tiga) penawaran
terendah setelah koreksi aritmatik.
4) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap
dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
5) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau
penting, dengan ketentuan:
a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
(1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan
gugur; dan/atau
(2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan
dinyatakan gagal.
b) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam
HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi
ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga
satuan timpang hanya berlaku untuk volume sesuai dengan Dokumen
Pemilihan;
c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
d) untuk kontrak lump sum:
(1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf;
(2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau
(3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur.
6) Dilakukan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 81
6) Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda
dibandingkan dengan perkiraan ULP;
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80%
(delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
(1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus
bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
perseratus) dari nilai total HPS; atau
(2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan
Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
7) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri.
8) Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi sesuai dengan
yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
9) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan
ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
10) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat
persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan peserta
yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
11) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran
yang sama, maka ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan
teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam berita acara.
12) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:
a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi
terbaik untuk sistem nilai; atau
b) total harga terendah untuk sistem penilaian biaya umur ekonomis,
apabila ada.
q. Pembuatan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 82
q. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis dan
harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang
seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
a) nama semua peserta;
b) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing
peserta;
c) metode evaluasi yang digunakan;
d) unsur-unsur yang dievaluasi;
e) rumus yang dipergunakan;
f) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
g) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi; dan
h) tanggal dibuatnya Berita Acara.
4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus
mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan
harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi
syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai
calon pemenang.
r. Penetapan Pemenang
1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai
sampai dengan Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah)
2) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah membuat Surat Penetapan Pemenang
untuk nilai diatas Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah
mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:
a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP
K/L/D/I yang bersangkutan; dan
b) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 83
b) apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan
ULP, maka PA pada K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
3) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d) hasil evaluasi sampul I dan sampul II.
4) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
b) BAPP;
c) BAHP; dan
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan
2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua)
wakil peserta.
5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa
berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon
pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan
Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
s. Pengumuman Pemenang
ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) hasil evaluasi sampul I dan sampul II.
t. Sanggahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 84
t. Sanggahan
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan
pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan
tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
u. Sanggahan Banding
1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat
mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada
PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib
memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding
diterima.
3) Peserta …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 85
3) Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan
Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua
perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak
tanggal pengajuan sanggahan banding.
4) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
5) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar
masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
v. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2) PPK menerbitkan SPPBJ, dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
3) Penyedia yang ditunjuk, wajib menerima keputusan tersebut, dengan
ketentuan:
a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima
secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau
b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan
pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan
urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran
pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya.
5) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 86
5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri maka
pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari
PPK.
6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua
sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat
perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan
Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak (apabila diperlukan).
10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat
atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk
diputuskan dengan ketentuan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang
atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA
memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
3. PELELANGAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 87
3. PELELANGAN UMUM PRAKUALIFIKASI METODE DUA TAHAP DAN EVALUASI
SISTEM NILAI DAN SISTEM PENILAIAN BIAYA SELAMA UMUR EKONOMIS
a. Pengumuman Prakualifikasi
1) ULP mengumumkan Pelelangan Umum Prakualifikasi melalui website
K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE atau jika
diperlukan melalui media cetak dan/atau elektronik paling kurang 7
(tujuh) hari kerja.
2) Pengumuman Pelelangan Umum Prakualifikasi paling sedikit memuat:
a) nama dan alamat ULP yang akan mengadakan pelelangan;
b) uraian singkat mengenai pekerjaan yang akan dilaksanakan;
c) nilai total Harga Perkiraan Sendiri (HPS);
d) syarat-syarat peserta pelelangan; dan
e) tempat, tanggal, hari dan waktu untuk mengambil Dokumen
Kualifikasi.
3) Dalam pengumuman DILARANG mencantumkan persyaratan:
a) peserta harus berasal dari provinsi/kabupaten/kota tempat lokasi
pelelangan;
b) pendaftaran harus dilakukan oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan/kepala cabang yang nama penerima kuasanya
tercantum dalam akte pendirian atau perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
c) pendaftaran harus membawa asli dan/atau salinan/fotocopy/legalisir
Akta Pendirian, Izin Usaha, Tanda Daftar Perusahaan (TDP), kontrak
kerja sejenis, Sertifikat Badan Usaha (SBU) dan/atau dokumendokumen
lain yang sejenis;
d) persyaratan lainnya yang sifatnya diskriminatif; dan
e) persyaratan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 88
e) persyaratan di luar yang sudah ditetapkan dalam Peraturan Presiden
ini kecuali diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang
lebih tinggi.
4) Apabila dari hasil identifikasi ternyata tidak ada penyedia dalam negeri
yang mampu mengerjakan, maka Pelelangan Umum diumumkan di
website komunitas internasional (seperti http://www.dgmarket.com,
http://www.undp.org dan lain-lain) serta diberitahukan kepada penyedia yang
diyakini mampu mengerjakan.
5) Apabila terjadi kecurangan dalam pengumuman, maka kepada:
a) ULP dikenakan sanksi administrasi, ganti rugi dan/atau pidana sesuai
dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
b) peserta yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam dan/atau
dikenakan sanksi pidana sesuai ketentuan peraturan perundangundangan.
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kualifikasi
1) Peserta melakukan pendaftaran, melalui:
a) pendaftaran langsung; atau
b) pendaftaran tidak langsung, yaitu melalui:
(1) faksimili;
(2) e-mail; atau
(3) pos/jasa pengiriman.
2) Peserta dapat mengambil Dokumen Kualifikasi sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam pengumuman.
3) Semua peserta wajib melakukan pendaftaran sebelum mengambil
Dokumen Kualifikasi.
4) Pada tahap pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kualifikasi, ULP:
a) mencatat nama pendaftar, nama dan alamat perusahaan serta nomor
telepon, nomor faksimili dan/atau alamat e-mail pihak yang dapat
dihubungi, untuk keperluan korespondensi;
b) memberikan Dokumen Kualifikasi dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy); dan/atau
c) dapat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 89
c) dapat mengunggah (upload) Dokumen Kualifikasi melalui website
K/L/D/I yang dapat diunduh (download) oleh peserta.
5) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
6) Apabila yang mendaftar adalah orang yang ditugaskan direktur
utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang, pendaftar melampirkan
surat tugas dari direktur utama/pimpinan perusahaan/kepala cabang dan
kartu pengenal.
7) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pendaftaran dan pengambilan dokumen.
c. Pemasukan dan Evaluasi Dokumen Kualifikasi
1) Peserta mengisi dan melengkapi Dokumen Kualifikasi.
2) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Kualifikasi harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kualifikasi.
3) Dokumen Kualifikasi disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap, yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”. kemudian dimasukkan dalam satu
sampul penutup.
4) Dokumen Kualifikasi dimasukkan dalam sampul dan ditulis “Dokumen
Kualifikasi” dan ditulis nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta,
serta ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam
Dokumen Kualifikasi.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Kualifikasi kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Kualifikasi.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Kualifikasi melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi dan segala risiko keterlambatan dan
kerusakan menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Kualifikasi disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar
yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 90
8) Untuk Dokumen Kualifikasi yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal pemasukan Dokumen Kualifikasi
pada sampul luar; dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Kualifikasi. Pengembalian Dokumen Kualifikasi disertai
dengan bukti serah terima.
9) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan Dokumen Kualifikasi..
10) ULP membuat tanda terima Dokumen Kualifikasi.
11) ULP menolak Dokumen Kualifikasi dan/atau tambahannya yang masuk
setelah batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi.
12) Pada batas akhir pemasukan Dokumen Kualifikasi, salah satu anggota ULP
menutup pemasukan Dokumen Kualifikasi dengan mencoret tepat di
bawah daftar peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
13) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan Dokumen Kualifikasi kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu pemasukan Dokumen Kualifikasi
maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen
Kualifikasi dan disampaikan kepada seluruh peserta
14) ULP segera membuka dan mengevaluasi Dokumen Kualifikasi atau paling
lama 2 (dua) hari kerja setelah diterima.
15) Evaluasi formulir isian kualifikasi dilakukan dengan sistem gugur.
16) Peserta dinyatakan memenuhi persyaratan kualifikasi apabila:
a) formulir isian kualifikasi ditandatangani oleh:
(1) direktur utama/pimpinan perusahaan;
(2) penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan perusahaan yang
nama penerima kuasanya tercantum dalam akte pendirian atau
perubahannya;
(3) kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor pusat yang
dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
(4) pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak mewakili
perusahaan yang bekerja sama.
b) memiliki …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 91
b) memiliki izin usaha pekerjaan konstruksi sesuai dengan peraturan
perundang-undangan;
c) menyampaikan pernyataan/pengakuan tertulis bahwa perusahaan
yang bersangkutan dan manajemennya tidak dalam pengawasan
pengadilan, tidak bangkrut dan tidak sedang dihentikan kegiatan
usahanya;
d) salah satu dan/atau semua pengurus dan badan usahanya tidak
masuk dalam Daftar Hitam.
e) memiliki NPWP dan telah memenuhi kewajiban perpajakan tahun
pajak terakhir (SPT Tahunan) serta memiliki laporan bulanan PPh
Pasal 21, PPh Pasal 23 (bila ada transaksi), PPh Pasal 25/Pasal 29 dan
PPN (bagi Pengusaha Kena Pajak) paling kurang 3 (tiga) bulan
terakhir dalam tahun berjalan. Peserta dapat mengganti persyaratan
ini dengan menyampaikan Surat Keterangan Fiskal (SKF);
f) memperoleh paling sedikit 1 (satu) pekerjaan sebagai penyedia dalam
kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir, baik di lingkungan
pemerintah maupun swasta termasuk pengalaman subkontrak;
g) memiliki kemampuan pada sub bidang pekerjaan yang sesuai untuk
usaha non kecil;
h) dalam hal peserta akan melakukan kemitraan:
(1) peserta wajib mempunyai perjanjian Kerja Sama
Operasi/kemitraan yang memuat persentase kemitraan dan
perusahaan yang mewakili kemitraan tersebut; dan
(2) untuk perusahaan yang melakukan kemitraan, evaluasi
persyaratan pada huruf a sampai dengan huruf g dilakukan untuk
setiap perusahaan yang melakukan kemitraan.
i) dapat memiliki Sertifikat Manajemen Mutu (ISO) dan/atau memiliki
Sertifikat Manajemen Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3), apabila
diperlukan.
17) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 92
17) Apabila ditemukan hal-hal dan/atau data yang kurang jelas maka
dilakukan klarifikasi secara tertulis namun tidak boleh mengubah
substansi formulir isian kualifikasi.
18) Prakualifikasi belum merupakan ajang kompetisi, maka data yang kurang
dapat dilengkapi paling lambat sebelum batas akhir pemasukan Dokumen
Kualifikasi.
19) Apabila tidak ada yang lulus evaluasi kualifikasi, maka lelang dinyatakan
gagal.
d. Pembuktian Kualifikasi
1) Pembuktian kualifikasi terhadap peserta yang memenuhi persyaratan
kualifikasi dilakukan setelah evaluasi kualifikasi.
2) Pembuktian kualifikasi dilakukan dengan cara melihat keaslian dokumen
dan meminta salinannya.
3) ULP melakukan klarifikasi dan/atau verifikasi kepada penerbit dokumen,
apabila diperlukan.
4) Apabila hasil pembuktian kualifikasi ditemukan pemalsuan data, maka
peserta digugurkan, badan usaha dan pengurus dimasukkan dalam Daftar
Hitam.
e. Penetapan Hasil Kualifikasi
1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus kualifikasi paling kurang 3
(tiga) peserta.
2) Apabila peserta yang lulus kualifikasi kurang dari 3 (tiga), maka
pelelangan dinyatakan gagal.
f. Pengumuman Hasil Kualifikasi
ULP memberitahukan kepada seluruh peserta dan mengumumkan hasil
kualifikasi di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, yang memuat sekurang-kurangnya:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 93
2) nama dan alamat peserta, baik yang lulus maupun tidak lulus kualifikasi
beserta alasannya; dan
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP).
g. Sanggahan Kualifikasi
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan
hasil kualifikasi kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman hasil kualifikasi, disertai bukti terjadinya penyimpangan,
dengan tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang
bersangkutan.
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Kualifikasi;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
c) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang
berwenang lainnya.
3) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
4) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
5) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
6) Tidak ada sanggahan banding dalam proses prakualifikasi.
h. Undangan kepada Peserta yang Lulus Kualifikasi
1) ULP mengundang semua peserta yang lulus kualifikasi untuk mengambil
Dokumen Pemilihan dengan ketentuan:
a) tidak …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 94
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah berakhir.
2) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pengambilan
Dokumen Pemilihan.
3) Peserta yang diundang berhak mengambil Dokumen Pemilihan.
i. Pengambilan Dokumen Pemilihan
1) Peserta dapat mengambil Dokumen Pemilihan sesuai hari, tanggal, waktu
dan tempat pengambilan yang ditentukan dalam undangan.
2) Pada tahap pengambilan Dokumen Pemilihan, ULP:
a) memberikan Dokumen Pemilihan dalam bentuk file (softcopy)
dan/atau cetakan (hardcopy) kepada peserta yang diundang; dan
b) dapat mengunggah (upload) Dokumen Pemilihan melalui website
K/L/D/I masing-masing untuk diunduh (download) oleh peserta.
3) ULP dilarang memungut biaya apapun dari peserta.
4) Seseorang dilarang mewakili lebih dari 1 (satu) perusahaan dalam
pengambilan dokumen.
j. Pemberian Penjelasan
1) Pemberian penjelasan dilakukan di tempat dan pada waktu yang
ditentukan, serta dihadiri oleh para peserta yang diundang.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pemberian penjelasan
menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a) metode pemilihan;
b) cara penyampaian Dokumen Penawaran;
c) kelengkapan yang harus dilampirkan bersama Dokumen Penawaran;
d) pembukaan Dokumen Penawaran;
e) metode evaluasi;
f) hal …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 95
f) hal-hal yang menggugurkan penawaran;
g) jenis kontrak yang akan digunakan;
h) ketentuan dan cara evaluasi berkenaan dengan preferensi harga atas
penggunaan produksi dalam negeri;
i) ketentuan tentang penyesuaian harga;
j) ketentuan dan cara sub kontrak sebagian pekerjaan kepada Usaha
Mikro dan Usaha Kecil serta koperasi kecil; dan
k) besaran, masa berlaku dan penjamin yang dapat mengeluarkan
jaminan.
5) Apabila dipandang perlu, ULP dapat memberikan penjelasan lanjutan
dengan cara melakukan peninjauan lapangan.
6) Pemberian penjelasan mengenai isi Dokumen Pemilihan, pertanyaan dari
peserta, jawaban dari ULP, perubahan substansi dokumen, hasil
peninjauan lapangan, serta keterangan lainnya harus dituangkan dalam
Berita Acara Pemberian Penjelasan (BAPP) yang ditandatangani oleh
anggota pokja ULP dan minimal 1 (satu) wakil dari peserta yang hadir dan
merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
7) Apabila tidak ada satupun peserta yang hadir atau yang bersedia
menandatangani BAPP, maka BAPP cukup ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir.
8) Apabila dalam BAPP sebagaimana dimaksud pada angka 6) terdapat halhal/
ketentuan baru atau perubahan penting yang perlu ditampung, maka
ULP menuangkan ke dalam Adendum Dokumen Pemilihan yang menjadi
bagian tidak terpisahkan dari Dokumen Pemilihan.
9) Perubahan rancangan kontrak, spesifikasi teknis, gambar dan/atau nilai
total HPS, harus mendapat persetujuan PPK sebelum dituangkan dalam
Adendum Dokumen Pemilihan.
10) Apabila PPK tidak sependapat dengan usulan perubahan sebagaimana
dimaksud pada angka 9) di atas, maka ULP menyampaikan keberatan PPK
kepada PA/KPA untuk diputuskan, dan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, tidak dilakukan perubahan;
atau
b) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 96
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
perubahan dan bersifat final, serta memerintahkan ULP untuk
membuat dan mengesahkan Adendum Dokumen Pemilihan.
11) Apabila ketentuan baru atau perubahan penting tersebut tidak dituangkan
dalam Adendum Dokumen Pemilihan, maka ketentuan baru atau
perubahan tersebut dianggap tidak ada dan ketentuan yang berlaku
adalah Dokumen Pemilihan awal.
12) Dalam Adendum Dokumen Pemilihan, ULP dapat memberikan tambahan
waktu untuk memasukkan Dokumen Penawaran.
13) ULP memberitahukan kepada semua peserta untuk mengambil salinan
Adendum Dokumen Pemilihan.
14) ULP diwajibkan untuk menyediakan salinan BAPP dan Adendum
Dokumen Pemilihan (apabila ada) dan dapat mengunggah dokumen
tersebut di website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
k. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
1) Metode pemasukan dan tata cara pembukaan Dokumen Penawaran harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan.
2) Dokumen Penawaran Tahap I (administrasi dan teknis), meliputi:
a) surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
b) Jaminan Penawaran asli;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
d) surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
e) dokumen …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 97
e) dokumen penawaran teknis;
f) formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
g) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen Penawaran Administrasi dan Teknis, dimasukkan dalam sampul
penutup dan ditulis “Penawaran Administrasi dan Teknis”, nama paket
pekerjaan, nama dan alamat peserta serta ditujukan kepada ULP dengan
alamat yang ditentukan dalam Dokumen Pemilihan.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan
ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan
menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa
pengiriman, maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar
yang mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran
pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat
pemasukan; dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai
dengan bukti serah terima.
9) Penarikan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 98
9) Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen
Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta
diberikan tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan
isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah
disampaikan sebelumnya.
10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran
yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
13) Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP
menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar
peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
14) Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan
kepada peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai
waktunya, menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau
sebagian tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen
Penawaran yang masuk.
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir
pemasukan penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa
dilakukan perubahan tempat dan waktu penutupan pemasukan
penawaran maka perubahan tersebut harus dituangkan dalam Adendum
Dokumen Pemilihan dan disampaikan kepada seluruh peserta.
l. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
1) Dokumen Penawaran dibuka di hadapan peserta pada waktu dan tempat
sesuai ketentuan dalam Dokumen Pengadaan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Pembukaan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 99
4) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2
(dua) peserta sebagai saksi.
5) Apabila tidak ada peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai saksi,
maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2 (dua)
jam.
6) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak
ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk
oleh ULP.
7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9) Apabila penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) peserta maka
pelelangan dinyatakan gagal.
10) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka
dan dibaca terlebih dahulu.
11) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen
dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
12) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran Tahap I di hadapan peserta
dan dijadikan lampiran Berita Acara Pembukaan Dokumen Penawaran
Tahap I.
13) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi:
a. surat penawaran yang didalamnya tercantum masa berlaku
penawaran tetapi tidak mencantumkan harga penawaran;
b. Jaminan Penawaran asli;
c. surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan);
d. surat perjanjian kemitraan/kerja sama operasi (apabila ada);
e. dokumen …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 100
e. dokumen penawaran teknis;
f. formulir rekapitulasi perhitungan TKDN; dan
g. dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
14) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawaran.
15) Salah satu anggota ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf Dokumen
Penawaran asli yang bukan miliknya.
16) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap I yang paling
sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran
(apabila ada);
d) keterangan lain yang dianggap perlu;
e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;
17) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas di dalam Berita
Acara.
18) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
19) Berita Acara dilampiri Dokumen Penawaran.
20) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
m. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I (Administrasi dan Teknis)
1) ULP melakukan evaluasi Tahap I yang meliputi:
a) evaluasi administrasi; dan
b) evaluasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 101
b) evaluasi teknis.
2) Ketentuan umum dalam melakukan evaluasi sebagai berikut:
a) ULP dilarang menambah, mengurangi, mengganti, dan/atau
mengubah kriteria dan persyaratan yang telah ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
b) ULP dan/atau peserta dilarang menambah, mengurangi, mengganti,
dan/atau mengubah isi Dokumen Penawaran;
c) penawaran yang memenuhi syarat adalah penawaran yang sesuai
dengan ketentuan, syarat-syarat, dan spesifikasi teknis yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, tanpa ada penyimpangan
yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat;
d) penyimpangan yang bersifat penting/pokok atau penawaran bersyarat
adalah:
(1) penyimpangan dari Dokumen Pemilihan yang mempengaruhi
lingkup, kualitas dan hasil/kinerja pekerjaan; dan/atau
(2) penawaran dari peserta dengan persyaratan tambahan diluar
ketentuan Dokumen Pemilihan yang akan menimbulkan
persaingan usaha tidak sehat dan/atau tidak adil diantara peserta
yang memenuhi syarat.
e) ULP dilarang menggugurkan penawaran dengan alasan:
(1) ketidakhadiran dalam pemberian penjelasan dan/atau pembukaan
penawaran; dan/atau
(2) kesalahan yang tidak substansial, misalnya warna sampul
dan/atau surat penawaran tidak berkop perusahaan;
f) para pihak dilarang mempengaruhi atau melakukan intervensi kepada
ULP selama proses evaluasi;
g) apabila dalam evaluasi ditemukan bukti adanya persaingan usaha
yang tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan bersama
(kolusi/persekongkolan) antara peserta, ULP dan/atau PPK, dengan
tujuan untuk memenangkan salah satu peserta, maka:
(1) peserta yang ditunjuk sebagai calon pemenang dan peserta lain
yang terlibat dimasukkan ke dalam Daftar Hitam;
(2) anggota …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 102
(2) anggota ULP dan/atau PPK yang terlibat persekongkolan diganti,
dikenakan sanksi administrasi dan/atau pidana;
(3) proses evaluasi tetap dilanjutkan dengan menetapkan peserta
lainnya yang tidak terlibat (apabila ada); dan
(4) apabila tidak ada peserta lain sebagaimana dimaksud pada angka
(3), maka pelelangan dinyatakan gagal.
3) Evaluasi Administrasi:
a) evaluasi terhadap data administrasi hanya dilakukan terhadap hal-hal
yang tidak dinilai pada saat penilaian kualifikasi;
b) penawaran dinyatakan memenuhi persyaratan administrasi, apabila:
(1) syarat-syarat substansial yang diminta berdasarkan Dokumen
Pemilihan dipenuhi/dilengkapi;
(2) surat penawaran:
(a) ditandatangani oleh:
i. direktur utama/pimpinan perusahaan;
ii. penerima kuasa dari direktur utama/pimpinan
perusahaan yang nama penerima kuasanya tercantum
dalam akte pendirian atau perubahannya;
iii. kepala cabang perusahaan yang diangkat oleh kantor
pusat yang dibuktikan dengan dokumen otentik; atau
iv. pejabat yang menurut perjanjian kerja sama berhak
mewakili perusahaan yang bekerja sama.
(b) jangka waktu berlakunya surat penawaran tidak kurang dari
waktu yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(c) jangka waktu pelaksanaan pekerjaan yang ditawarkan tidak
melebihi jangka waktu yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan; dan
(d) bertanggal.
(3) surat Jaminan Penawaran memenuhi ketentuan sebagai berikut:
(a) diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan penjaminan atau
perusahaan asuransi yang mempunyai program asuransi;
(b) kerugian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 103
(b) kerugian (suretyship) sebagaimana ditetapkan oleh Menteri
Keuangan;
(c) Jaminan Penawaran dimulai sejak tanggal terakhir pemasukan
penawaran dan masa berlakunya tidak kurang dari waktu
yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(d) nama peserta sama dengan nama yang tercantum dalam surat
Jaminan Penawaran;
(e) besaran nilai Jaminan Penawaran tidak kurang dari nilai
jaminan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(f) besaran nilai Jaminan Penawaran dicantumkan dalam angka
dan huruf;
(g) nama ULP yang menerima Jaminan Penawaran sama dengan
nama ULP yang mengadakan pelelangan; dan
(h) paket pekerjaan yang dijamin sama dengan paket pekerjaan
yang dilelangkan.
(4) ULP mengkonfirmasi dan mengklarifikasi secara tertulis substansi
dan keabsahan/keaslian Jaminan Penawaran kepada penerbit
jaminan serta memastikan Jaminan Penawaran dapat dicairkan
sebesar nilai jaminan dalam waktu paling lambat 14 (empat belas)
hari kerja tanpa syarat, setelah surat pernyataan wanprestasi dari
ULP diterima oleh Penerbit Jaminan.
c) Untuk menghindari kesalahan-kesalahan kecil yang dapat
menggugurkan penawaran, maka syarat-syarat lainnya yang
diperlukan agar diminta dan dievaluasi pada saat prakualifikasi dan
tidak perlu dilampirkan pada Dokumen Penawaran.
d) ULP dapat melakukan klarifikasi terhadap hal-hal yang kurang jelas
dan meragukan;
e) peserta yang memenuhi persyaratan administrasi dilanjutkan dengan
evaluasi teknis;
f) apabila hanya ada 1 (satu) atau 2 (dua) peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi, maka evaluasi tetap dilanjutkan dengan
evaluasi teknis; dan
g) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 104
g) apabila tidak ada peserta yang memenuhi persyaratan administrasi,
maka pelelangan dinyatakan gagal.
4) Evaluasi Teknis :
a) evaluasi teknis dilakukan terhadap peserta yang memenuhi
persyaratan administrasi;
b) unsur-unsur yang dievaluasi teknis sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Dokumen Pemilihan;
c) evaluasi teknis dilakukan dengan:
(1) sistem nilai yaitu evaluasi penilaian dengan cara memberikan nilai
angka tertentu pada setiap unsur yang dinilai berdasarkan kriteria
dan bobot yang telah ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, serta
membandingkan jumlah perolehan nilai dari para peserta; atau
(2) sistem penilaian biaya selama umur ekonomis yaitu evaluasi
penilaian yang digunakan khusus untuk mengevaluasi pengadaan
dengan memperhitungkan perkiraan biaya operasi dan
pemeliharaan serta nilai sisa selama umur ekonomis Pekerjaan
Konstruksi tersebut.
d) ULP menilai persyaratan teknis minimal yang harus dipenuhi sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan. Penilaian
persyaratan teknis minimal dilakukan terhadap:
(1) spesifikasi teknis barang yang ditawarkan berdasarkan contoh,
brosur dan gambar-gambar sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan;
(2) jadwal waktu penyerahan tidak melampaui batas waktu sesuai
dengan yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan;
(3) identitas (jenis, tipe dan merek) yang ditawarkan tercantum
dengan lengkap dan jelas (apabila diperlukan);
(4) jaminan purnajual sesuai dengan yang ditetapkan dalam
Dokumen Pemilihan (apabila diperlukan);
(5) tenaga teknis sesuai dengan yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan (apabila diperlukan); dan
(6) bagian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 105
(6) bagian pekerjaan yang akan disubkontrakan sesuai dengan yang
ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan.
e) hasil penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada huruf d) harus
melewati nilai ambang batas yang ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
f) ULP (apabila diperlukan) dapat meminta uji mutu/teknis/fungsi
untuk bahan/alat tertentu sesuai dengan ketentuan dalam Dokumen
Pemilihan;
g) apabila dalam evaluasi teknis terdapat hal-hal yang kurang jelas atau
meragukan, ULP melakukan klarifikasi dengan peserta. Hasil
klarifikasi dapat menggugurkan penawaran;
h) peserta yang dinyatakan lulus evaluasi teknis diundang untuk
pemasukan penawaran Tahap II (Harga); dan
i) apabila tidak ada peserta yang lulus evaluasi teknis maka pelelangan
dinyatakan gagal.
5) ULP membuat Berita Acara Evaluasi Administrasi dan Teknis yang paling
sedikit memuat:
a) nama semua peserta;
b) hasil evaluasi penawaran administrasi dan teknis termasuk alasan
ketidaklulusan peserta;
c) nilai evaluasi teknis diurutkan mulai dari yang tertinggi;
d) ambang batas nilai teknis;
e) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai
pelaksanaan pelelangan;
f) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi;
g) tanggal dibuatnya Berita Acara; dan
h) pernyataan bahwa pelelangan gagal apabila tidak ada penawaran
yang memenuhi syarat.
n. Penetapan Peserta yang Lulus Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap I
1) ULP menetapkan daftar peserta yang lulus evaluasi Tahap I.
2) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 106
2) Apabila peserta yang lulus evaluasi Tahap I kurang dari 3 (tiga), maka
proses pelelangan tetap dilanjutkan.
o. Pemberitahuan/Pengumuman kepada Peserta yang Lulus Evaluasi Tahap I
1) ULP memberitahukan hasil evaluasi Tahap I kepada seluruh peserta dan
ditayangkan di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman
resmi untuk masyarakat.
2) ULP mengundang semua peserta yang lulus evaluasi Tahap I untuk
memasukkan Dokumen Penawaran Tahap II.
3) Undangan mencantumkan hari, tanggal, waktu dan tempat pemasukan
penawaran Tahap II.
4) Undangan melampirkan perubahan nilai total HPS (apabila ada).
p. Pemasukan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
1) Peserta menyampaikan Dokumen Penawaran Tahap II, pada waktu dan
tempat sesuai undangan.
2) Dokumen Penawaran Tahap II (harga) meliputi:
a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan harga penawaran;
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila
diperlukan;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada
tahap I); dan
d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
3) Dokumen Penawaran disampaikan sebanyak 2 (dua) rangkap yang terdiri
dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan salinannya 1 (satu) rangkap
ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
4) Dokumen …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 107
4) Dokumen Penawaran Harga dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis
“Penawaran Harga”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta serta
ditujukan kepada ULP dengan alamat yang ditentukan dalam Dokumen
Pemilihan.
5) Peserta menyampaikan langsung Dokumen Penawaran kepada ULP sesuai
jadwal yang ditetapkan dalam Dokumen Pemilihan, dan ULP memasukkan
ke dalam kotak/tempat pemasukan.
6) Peserta dapat menyampaikan Dokumen Penawaran melalui pos/jasa
pengiriman dengan ketentuan sudah diterima ULP sebelum batas akhir
pemasukan penawaran serta segala risiko keterlambatan dan kerusakan
menjadi risiko peserta.
7) Dalam hal Dokumen Penawaran disampaikan melalui pos/jasa pengiriman,
maka sampul penutup dimasukkan ke dalam sampul luar yang
mencantumkan nama paket pekerjaan dan alamat ULP.
8) Untuk Dokumen Penawaran yang diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP mencatat waktu dan tanggal penerimaan Dokumen Penawaran
pada sampul luar dan memasukkan ke dalam kotak/tempat pemasukan;
dan
b) apabila terlambat diterima, ULP membuka sampul luar untuk
mengetahui alamat peserta. ULP segera memberitahukan kepada
peserta yang bersangkutan untuk mengambil kembali seluruh
Dokumen Penawaran. Pengembalian Dokumen Penawaran disertai
dengan bukti serah terima.
9) Penarikan, penggantian, pengubahan atau penambahan Dokumen
Penawaran harus disampaikan secara tertulis dan disampul serta diberikan
tanda dengan penambahan pencantuman kata “PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, sesuai dengan
isi sampul tanpa mengambil Dokumen Penawaran yang sudah disampaikan
sebelumnya.
10) ULP membuat daftar peserta yang memasukkan penawaran.
11) ULP membuat tanda terima Dokumen Penawaran.
12) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 108
12) ULP menolak semua dan/atau sebagian tambahan Dokumen Penawaran
yang masuk setelah batas akhir pemasukan penawaran.
13) Pada batas akhir pemasukan penawaran, salah satu anggota pokja ULP
menutup pemasukan penawaran dengan mencoret tepat di bawah daftar
peserta terakhir serta membubuhkan tanda tangan.
14) Segera setelah batas akhir pemasukan penawaran, ULP menyatakan kepada
peserta bahwa saat pemasukan penawaran telah ditutup sesuai waktunya,
menolak Dokumen Penawaran yang terlambat dan/atau sebagian
tambahan Dokumen Penawaran, serta membuka Dokumen Penawaran
yang masuk.
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan waktu batas akhir pemasukan
penawaran kecuali keadaan kahar. Apabila terpaksa dilakukan perubahan
tempat dan waktu batas akhir pemasukan penawaran maka perubahan
tersebut harus dituangkan dalam Adendum Dokumen Pemilihan dan
disampaikan kepada seluruh peserta.
q. Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
1) Dokumen Penawaran dibuka dihadapan peserta pada waktu dan tempat
sesuai undangan.
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pembukaan Dokumen Penawaran tidak
dapat dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan penawaran.
3) Perwakilan peserta yang hadir pada saat pembukaan Dokumen
Penawaran menunjukkan tanda pengenal dan surat tugas kepada ULP.
4) Pembukaan Dokumen Penawaran dilakukan pada hari yang sama segera
setelah batas akhir pemasukan penawaran, yang dihadiri paling kurang 2
(dua) peserta sebagai saksi.
5) Apabila tidak terdapat peserta atau hanya ada 1 (satu) peserta sebagai
saksi, maka ULP menunda pembukaan Dokumen Penawaran selama 2
(dua) jam.
6) Apabila setelah ditunda selama 2 (dua) jam, hanya ada 1 (satu) atau tidak
ada peserta sebagai saksi, maka pembukaan Dokumen Penawaran tetap
dilanjutkan dengan menunjuk saksi tambahan di luar ULP yang ditunjuk
oleh ULP.
7) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 109
7) ULP membuka kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dihadapan
para peserta.
8) ULP meneliti isi kotak/tempat pemasukan Dokumen Penawaran dan
menghitung jumlah Dokumen Penawaran yang masuk dihadapan peserta.
9) Dokumen Penawaran dengan sampul bertanda PENARIKAN”,
“PENGGANTIAN”, “PENGUBAHAN” atau ”PENAMBAHAN”, harus dibuka
dan dibaca terlebih dahulu.
10) Dokumen Penawaran yang telah masuk tidak dibuka, apabila dokumen
dimaksud telah disusuli dokumen dengan sampul bertanda “PENARIKAN”.
11) ULP membuka sampul Dokumen Penawaran di hadapan peserta. Sampul
yang berisi penawaran harga dibuka kemudian dijadikan lampiran Berita
Acara Pembukaan Dokumen Penawaran Tahap II.
12) ULP memeriksa dan menunjukkan dihadapan para peserta mengenai
kelengkapan Dokumen Penawaran yang meliputi :
a) surat penawaran harga yang di dalamnya tercantum masa berlaku
penawaran dan harga penawaran;
b) rincian harga penawaran (daftar kuantitas dan harga), apabila ada;
c) surat kuasa dari pemimpin/direktur utama perusahaan kepada
penerima kuasa yang namanya tercantum dalam akta pendirian atau
perubahannya (apabila dikuasakan kepada orang yang berbeda pada
tahap I); dan
d) dokumen lainnya yang dipersyaratkan dalam Dokumen Pemilihan
(apabila ada).
13) ULP tidak boleh menggugurkan penawaran pada waktu pembukaan
penawaran kecuali untuk yang terlambat memasukkan penawarannya.
14) Salah satu anggota pokja ULP bersama 1 (satu) orang saksi memaraf
Dokumen Penawaran asli yang bukan miliknya.
15) ULP membuat Berita Acara Pembukaan Penawaran Tahap II yang paling
sedikit memuat:
a) jumlah Dokumen Penawaran yang masuk;
b) jumlah Dokumen Penawaran yang lengkap dan tidak lengkap;
c) harga penawaran masing-masing peserta;
d) kelainan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 110
d) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Dokumen Penawaran;
e) keterangan lain yang dianggap perlu;
f) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
g) tanda tangan anggota pokja ULP dan wakil peserta yang hadir atau
saksi yang ditunjuk oleh ULP bila tidak ada saksi dari peserta;
16) Dalam hal terjadi penundaan waktu pembukaan penawaran, maka
penyebab penundaan tersebut harus dimuat dengan jelas dalam Berita
Acara.
17) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP yang hadir dan 2 (dua) orang saksi.
18) Berita acara dilampiri Dokumen Penawaran.
19) Salinan berita acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Penawaran dan ULP dapat mengunggah salinan tersebut
melalui website K/L/D/I masing-masing yang dapat diunduh oleh
peserta.
r. Evaluasi Dokumen Penawaran Tahap II (Harga)
1) Sebelum evaluasi harga, dilakukan koreksi aritmatik dengan ketentuan:
a) volume pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga
disesuaikan dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan;
b) apabila terjadi kesalahan hasil perkalian antara volume dengan harga
satuan pekerjaan, maka dilakukan pembetulan, dengan ketentuan
harga satuan pekerjaan yang ditawarkan tidak boleh diubah; dan
c) jenis pekerjaan yang tidak diberi harga satuan dianggap sudah
termasuk dalam harga satuan pekerjaan yang lain dan harga satuan
pada daftar kuantitas dan harga tetap dibiarkan kosong.
2) Hasil koreksi aritmatik dapat mengubah nilai penawaran sehingga urutan
peringkat dapat menjadi lebih tinggi atau lebih rendah dari urutan
peringkat semula.
3) Koreksi aritmatik untuk penawaran kontrak lump sum yang melampirkan
daftar kuantitas dan harga hanya dilakukan untuk menyesuaikan volume
pekerjaan yang tercantum dalam daftar kuantitas dan harga dengan yang
tercantum dalam Dokumen Pemilihan tanpa mengubah nilai penawaran.
4) Pelaksanaan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 111
4) Pelaksanaan evaluasi dilakukan oleh ULP terhadap 3 (tiga) penawaran
terendah setelah koreksi aritmatik.
5) Apabila setelah koreksi aritmatik terdapat kurang dari 3 (tiga) penawar
yang menawar harga kurang dari HPS maka proses lelang tetap
dilanjutkan dengan melakukan evaluasi penawaran.
6) Unsur-unsur yang perlu dievaluasi adalah hal-hal yang pokok atau
penting, dengan ketentuan:
a) total harga penawaran terhadap nilai total HPS:
(1) apabila total harga penawaran melebihi nilai total HPS, dinyatakan
gugur; dan
(2) apabila semua harga penawaran di atas nilai total HPS, pelelangan
dinyatakan gagal.
b) harga satuan penawaran timpang yang nilainya lebih besar dari 110%
(seratus sepuluh perseratus) dari harga satuan yang tercantum dalam
HPS, dilakukan klarifikasi. Apabila setelah dilakukan klarifikasi
ternyata harga satuan penawaran tersebut timpang, maka harga
satuan penawaran timpang hanya berlaku untuk volume sesuai
dengan Dokumen Pemilihan;
c) mata pembayaran yang harga satuannya nol atau tidak ditulis
dilakukan klarifikasi dan kegiatan tersebut harus tetap dilaksanakan.
Harganya dianggap termasuk dalam harga satuan pekerjaan lainnya;
d) untuk kontrak lump sum:
(1) apabila ada perbedaan antara penulisan nilai harga penawaran
antara angka dan huruf maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan huruf;
(2) apabila penawaran dalam angka tertulis dengan jelas sedangkan
dalam huruf tidak jelas, maka nilai yang diakui adalah nilai dalam
tulisan angka; atau
(3) apabila penawaran dalam angka dan huruf tidak jelas, maka
penawaran dinyatakan gugur
7) Dilakukan evaluasi kewajaran harga dengan ketentuan sebagai berikut:
a) klarifikasi dalam hal penawaran komponen dalam negeri berbeda
dibandingkan dengan perkiraan ULP;
b) klarifikasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 112
b) klarifikasi kewajaran harga apabila harga penawaran di bawah 80%
(delapan puluh perseratus) HPS dengan ketentuan:
(1) apabila peserta tersebut ditunjuk sebagai pemenang lelang, harus
bersedia untuk menaikkan Jaminan Pelaksanaan menjadi 5% (lima
perseratus) dari nilai total HPS; atau
(2) apabila peserta yang bersangkutan tidak bersedia menaikkan nilai
Jaminan Pelaksanaan, maka penawarannya digugurkan dan
Jaminan Penawaran disita untuk negara serta dimasukkan dalam
Daftar Hitam.
8) Memperhitungkan preferensi harga atas penggunaan produksi dalam
negeri.
9) Untuk penilaian sistem nilai, dihitung nilai kombinasi antara nilai
penawaran teknis dengan nilai harga penawaran terkoreksi, sesuai
dengan yang tercantum dalam Dokumen Pemilihan.
10) Untuk penilaian biaya selama umur ekonomis, unsur harga dikonversikan
ke dalam mata uang tunggal berdasarkan perhitungan secara profesional.
11) Apabila dalam evaluasi ditemukan bukti harga tidak wajar akibat
terjadinya persaingan usaha tidak sehat dan/atau terjadi pengaturan
bersama (kolusi/persekongkolan), maka pelelangan dinyatakan gagal dan
peserta yang terlibat dimasukkan dalam Daftar Hitam.
12) Dalam hal terdapat 2 (dua) calon pemenang memiliki harga penawaran
yang sama, maka ULP memilih peserta yang mempunyai kemampuan
teknis lebih besar dan hal ini dicatat dalam Berita Acara.
13) ULP menyusun urutan 3 (tiga) penawaran sebagai calon pemenang dan
calon pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila ada), dengan ketentuan:
a) untuk sistem nilai dimulai dari yang mempunyai nilai kombinasi
terbaik;
b) untuk sistem penilaian biaya selama umur ekonomis dimulai dari total
harga yang terendah.
14) Apabila peserta yang memasukkan penawaran harga kurang dari 3
(tiga), maka dilakukan negosiasi teknis dan harga dengan ketentuan:
a) ULP melakukan negosiasi teknis dan harga terhadap calon pemenang;
b) negosiasi …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 113
b) negosiasi teknis dan harga dilakukan terhadap harga satuan yang
dinilai tidak wajar;
c) dilakukan perkalian volume dan harga satuan yang telah disepakati,
untuk mendapatkan total hasil negosiasi;
d) hasil negosiasi harga menjadi nilai harga penetapan pemenang dan
sebagai dasar nilai kontrak;
e) apabila negosiasi terhadap calon pemenang tidak tercapai
kesepakatan, maka penawarannya dinyatakan gugur dan dilanjutkan
negosiasi terhadap calon pemenang cadangan, apabila ada; dan
f) apabila negosiasi terhadap calon pemenang cadangan tidak tercapai
kesepakatan, maka pelelangan dinyatakan gagal.
s. Pembuatan Berita Acara Hasil Pelelangan (BAHP)
1) BAHP merupakan kesimpulan dari hasil evaluasi administrasi, teknis, dan
harga yang dibuat oleh ULP dan ditandatangani oleh paling kurang
seperdua dari jumlah anggota pokja ULP.
2) BAHP bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
3) BAHP harus memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) nama semua peserta;
(2) harga penawaran atau harga penawaran terkoreksi, dari masingmasing
peserta;
(3) metode evaluasi yang digunakan;
(4) unsur-unsur yang dievaluasi;
(5) rumus yang dipergunakan;
(6) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan pelelangan;
(7) jumlah peserta yang lulus dan tidak lulus pada setiap tahapan
evaluasi; dan
(8) tanggal dibuatnya Berita Acara.
4) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHP harus
mencantumkan pernyataan bahwa pelelangan dinyatakan gagal, dan
harus segera dilakukan pelelangan ulang. Apabila peserta yang memenuhi
syarat kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai
calon pemenang.
t. Penetapan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 114
t. Penetapan Pemenang
1) ULP membuat Surat Penetapan Pemenang berdasarkan BAHP untuk nilai
sampai dengan Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah).
2) PA pada K/L/I atau Kepala Daerah, membuat Surat Penetapan Pemenang
untuk nilai diatas Rp. 100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) setelah
mendapat usulan dari ULP, dengan ketentuan:
a) usulan penetapan pemenang ditembuskan kepada PPK dan APIP
K/L/D/I yang bersangkutan; dan
b) apabila PA pada K/L/I atau Kepala Daerah tidak setuju dengan usulan
ULP, maka PA pada K/L/I atau Kepala Daerah memerintahkan
evaluasi ulang atau menyatakan pelelangan gagal.
3) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
a) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
b) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga
penawaran terkoreksi;
c) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
d) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.
4) Data pendukung yang diperlukan untuk menetapkan pemenang adalah:
a) Dokumen Pemilihan beserta adendum (apabila ada);
b) BAPP;
c) BAHP; dan
d) Dokumen Penawaran dari pemenang dan pemenang cadangan 1 dan
2 (apabila ada) yang telah diparaf anggota pokja ULP dan 2 (dua)
wakil peserta.
5) Apabila terjadi keterlambatan dalam menetapkan pemenang dan
mengakibatkan surat penawaran dan Jaminan Penawaran habis masa
berlakunya, maka dilakukan konfirmasi kepada seluruh peserta untuk
memperpanjang surat penawaran dan Jaminan Penawaran. Calon
pemenang yang tidak bersedia memperpanjang surat penawaran dan
Jaminan Penawaran dapat mengundurkan diri tanpa dikenakan sanksi.
u. Pengumuman …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 115
u. Pengumuman Pemenang
ULP mengumumkan pemenang dan pemenang cadangan 1 dan 2 (apabila
ada) di website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat yang memuat sekurang-kurangnya:
1) nama paket pekerjaan dan nilai total HPS;
2) nama dan alamat penyedia serta harga penawaran atau harga penawaran
terkoreksi;
3) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); dan
4) hasil evaluasi Tahap I dan Tahap II.
v. Sanggahan
1) Peserta dapat menyampaikan sanggahan secara tertulis atas penetapan
pemenang kepada ULP dalam waktu 5 (lima) hari kerja setelah
pengumuman pemenang, disertai bukti terjadinya penyimpangan, dengan
tembusan kepada PPK, PA/KPA dan APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Sanggahan diajukan oleh peserta baik secara sendiri-sendiri maupun
bersama-sama dengan peserta lain apabila terjadi penyimpangan prosedur
meliputi:
a) penyimpangan terhadap ketentuan dan prosedur yang diatur dalam
Peraturan Presiden ini dan yang telah ditetapkan dalam Dokumen
Pemilihan;
b) rekayasa tertentu sehingga menghalangi terjadinya persaingan usaha
yang sehat; dan/atau
3) penyalahgunaan wewenang oleh ULP dan/atau pejabat yang berwenang
lainnya.
4) ULP wajib memberikan jawaban tertulis atas semua sanggahan paling
lambat 5 (lima) hari kerja setelah menerima surat sanggahan.
5) Apabila sanggahan dinyatakan benar maka ULP menyatakan pelelangan
gagal.
6) Sanggahan yang disampaikan bukan kepada ULP atau disampaikan diluar
masa sanggah, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
w. Sanggahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 116
w. Sanggahan Banding
1) Peserta yang tidak sependapat dengan jawaban sanggahan dari ULP, dapat
mengajukan sanggahan banding secara tertulis kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi paling lambat 5 (lima) hari
kerja setelah menerima jawaban sanggahan, dengan tembusan kepada
PPK, ULP, APIP K/L/D/I yang bersangkutan.
2) Menteri/Pimpinan Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi wajib
memberikan jawaban secara tertulis atas semua sanggahan banding
paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah surat sanggahan banding
diterima.
3) Peserta yang akan melakukan sanggahan banding harus memberikan
Jaminan Sanggahan Banding yang ditujukan kepada ULP sebesar 2‰ (dua
perseribu) dari HPS atau paling tinggi sebesar Rp50.000.000,00 (lima
puluh juta rupiah) dengan masa berlaku 20 (dua puluh) hari kerja sejak
tanggal pengajuan sanggahan banding.
4) Sanggahan banding menghentikan proses pelelangan.
5) Sanggahan banding yang disampaikan bukan kepada Menteri/Pimpinan
Lembaga/Kepala Daerah/Pimpinan Institusi atau disampaikan diluar
masa sanggah banding, dianggap sebagai pengaduan dan tetap harus
ditindaklanjuti.
x. Penunjukan Penyedia Barang/Jasa
1) ULP menyampaikan BAHP kepada PPK sebagai dasar untuk menerbitkan
Surat Penunjukan Penyedia Barang/Jasa (SPPBJ).
2) PPK menerbitkan SPPBJ dengan ketentuan:
a) tidak ada sanggahan dari peserta;
b) sanggahan dan/atau sanggahan banding terbukti tidak benar; atau
c) masa sanggah dan/atau masa sanggah banding berakhir.
3) Penyedia yang ditunjuk wajib menerima keputusan tersebut, dengan
ketentuan:
a) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang dapat diterima
secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah; atau
b) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 117
b) apabila yang bersangkutan mengundurkan diri dan masa
penawarannya masih berlaku dengan alasan yang tidak dapat
diterima secara obyektif oleh ULP, maka Jaminan Penawaran yang
bersangkutan dicairkan dan disetorkan pada Kas Negara/Daerah serta
dimasukkan dalam Daftar Hitam.
4) Apabila pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka penunjukan
pemenang dapat dilakukan kepada pemenang cadangan sesuai dengan
urutan peringkat, selama masa surat penawaran dan Jaminan Penawaran
pemenang cadangan masih berlaku atau sudah diperpanjang masa
berlakunya.
5) Apabila semua pemenang yang ditunjuk mengundurkan diri, maka
pelelangan dinyatakan gagal oleh PA/KPA setelah mendapat laporan dari
PPK.
6) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah
pengumuman penetapan pemenang, apabila tidak ada sanggahan.
7) SPPBJ harus diterbitkan paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah semua
sanggahan dan sanggahan banding dijawab.
8) Salah satu tembusan dari SPPBJ disampaikan (tanpa lampiran surat
perjanjian) sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
9) Dalam SPPBJ disebutkan bahwa penyedia harus menyiapkan Jaminan
Pelaksanaan sebelum penandatanganan kontrak.
10) Dalam hal PPK tidak bersedia menerbitkan SPPBJ karena tidak sependapat
atas penetapan pemenang, maka diberitahukan kepada PA/KPA untuk
diputuskan dengan ketentuan:
a) apabila PA/KPA sependapat dengan PPK, dilakukan evaluasi ulang
atau pelelangan dinyatakan gagal; atau
b) apabila PA/KPA sependapat dengan ULP, PA/KPA memutuskan
penetapan pemenang oleh ULP bersifat final, dan PA/KPA
memerintahkan PPK untuk mengeluarkan SPPBJ.
11) Kontrak ditandatangani paling lambat 14 (empat belas) hari kerja setelah
diterbitkannya SPPBJ.
4. PELELANGAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 118
4. PELELANGAN SEDERHANA SECARA PASCAKUALIFIKASI METODE SATU SAMPUL
DAN EVALUASI SISTEM GUGUR
Proses pelaksanaan Pelelangan Sederhana sama dengan proses pelaksanaan
Pelelangan Umum secara Pascakualifikasi dengan metode satu sampul dan
evaluasi sistem gugur kecuali waktu penayangan pengumuman dilakukan paling
kurang 3 (tiga) hari kerja melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan
pengumuman resmi untuk masyarakat serta Portal Pengadaan Nasional melalui
LPSE.
5.PELAKSANAAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 119
5. PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG MELALUI PENUNJUKAN LANGSUNG DAN
PENGADAAN LANGSUNG
a. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung untuk
Penanganan Darurat
1) Setelah adanya pernyataan darurat dari pejabat yang berwenang, maka
PA/KPA:
a) mengusulkan anggaran kepada pejabat yang berwenang; dan/atau
b) memerintahkan PPK dan ULP/Pejabat Pengadaan untuk memproses
Penunjukan Langsung.
2) ULP/Pejabat Pengadaan menunjuk penyedia yang dinilai mampu untuk
menyediakan barang yang dibutuhkan.
3) PPK menerbitkan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) kepada:
a) penyedia terdekat yang sedang melaksanakan pekerjaan sejenis; atau
b) penyedia lain yang dinilai mampu menyediakan barang tersebut, bila
tidak ada penyedia sebagaimana tersebut pada huruf a di atas.
4) Proses Penunjukan Langsung dilakukan secara simultan, sebagai berikut:
a) opname pekerjaan di lapangan dilakukan bersama antara PPK,
ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia (apabila diperlukan);
b) PPK, ULP/Pejabat Pengadaan dan penyedia membahas jenis, spesifikasi
teknis, volume pekerjaan dan waktu penyelesaian pekerjaan;
c) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan Dokumen Pengadaan sesuai hasil
pembahasan;
d) PPK menyusun dan menetapkan HPS untuk diserahkan kepada
ULP/Pejabat Pengadaan;
e) Dokumen Pengadaan disampaikan kepada penyedia;
f) Penyedia …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 120
f) Penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul
yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga kepada
ULP/Pejabat Pengadaan.
g) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
h) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan
klarifikasi dan negosiasi harga untuk mendapatkan harga yang wajar
serta dapat dipertanggungjawabkan;
i) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
(1) nama dan alamat penyedia;
(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
(4) unsur-unsur yang dievaluasi;
(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
(6) tanggal dibuatnya berita acara.
j) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil
evaluasi;
k) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia
yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat;
l) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I
yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung
menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
m) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses kontrak.
b. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Penunjukan Langsung Bukan Untuk
Penanganan Darurat
1) ULP/Pejabat Pengadaan melakukan penilaian kualifikasi terhadap
Penyedia yang akan ditunjuk. Proses penilaian kualifikasi dilakukan
seperti prakualifikasi pada Pelelangan Umum.
2) Proses Penunjukan Langsung dilakukan sebagai berikut:
a) ULP/Pejabat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 121
a) ULP/Pejabat Pengadaan mengundang sekaligus menyampaikan
Dokumen Pengadaan untuk Penunjukan Langsung kepada penyedia
yang dinilai mampu dan memenuhi kualifikasi untuk mengerjakan
pekerjaan tersebut;
b) dilakukan pemberian penjelasan oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
c) penyedia menyampaikan Dokumen Penawaran dalam 1 (satu) sampul
yang berisi: dokumen administrasi, teknis dan harga secara langsung
atau dikirim melalui pos/jasa pengiriman kepada ULP/Pejabat
Pengadaan;
d) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Dokumen Penawaran dan
melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga;
e) dalam melakukan evaluasi, ULP/Pejabat Pengadaan dapat melakukan
klarifikasi dan negosiasi teknis serta hargauntuk mendapatkan harga
yang wajar serta dapat dipertanggungjawabkan;
f) apabila hasil evaluasi dinyatakan tidak memenuhi syarat, ULP/Pejabat
Pengadaan mengundang penyedia lain;
g) ULP/Pejabat Pengadaan menyusun Berita Acara yang memuat :
(1) nama dan alamat penyedia;
(2) harga penawaran terkoreksi dan harga hasil negoisasi;
(3) Nomor Pokok Wajib Pajak;
(4) unsur-unsur yang dievaluasi;
(5) keterangan lain yang dianggap perlu; dan
(6) tanggal dibuatnya berita acara.
h) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan penyedia berdasarkan hasil
evaluasi;
i) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan hasil penetapan penyedia
yang ditunjuk di website K/L/D/I dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat;
j) masyarakat dapat menyampaikan pengaduan kepada APIP K/L/D/I
yang bersangkutan apabila dalam proses Penunjukan Langsung
menemukan indikasi penyimpangan prosedur dan/atau KKN; dan
k) PPK …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 122
k) PPK menerbitkan SPPBJ dan segera mempersiapkan proses Kontrak/SPK.
c. Pelaksanaan Pengadaan Barang Melalui Pengadaan Langsung
1) Pengadaan Langsung dilaksanakan untuk pengadaan Barang yang
nilainya sampai dengan Rp. 100.000.000,00 (seratus juta rupiah).
2) Proses Pengadaan Langsung dilakukan sebagai berikut :
a) Pejabat Pengadaan mencari informasi barang dan harga melalui media
elektronik maupun non-elektronik;
b) Pejabat Pengadaan membandingkan harga dan kualitas paling sedikit
dari 2 (dua) sumber informasi yang berbeda;
c) Pejabat Pengadaan melakukan klarifikasi dan negosiasi teknis serta
untuk mendapatkan harga yang wajar serta dapat
dipertanggungjawabkan; (bila diperlukan)
d) Pejabat Pengadaan melakukan transaksi; dan
e) Pejabat Pengadaan mendapatkan bukti transaksi dengan ketentuan:
(1) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan
Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) berupa bukti pembelian;
(2) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan
Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) berupa kuitansi; dan
(3) untuk Pengadaan Langsung yang bernilai sampai dengan
Rp100.000.000,00 (seratus juta rupiah) berupa Surat Perintah
Kerja (SPK).
6. KONTES …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 123
6. KONTES
a. Pengumuman Kontes
1) ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan secara luas adanya Kontes
melalui website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi
untuk masyarakat, serta Portal Pengadaan Nasional melalui LPSE.
2) Isi pengumuman memuat sekurang-kurangnya:
a) nama dan alamat ULP/Pejabat Pengadaan yang akan mengadakan
Kontes;
b) uraian mengenai Barang yang akan dikonteskan;
c) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah;
d) ketentuan Kontes;
e) pernyataan tidak ada pungutan biaya kepada peserta Kontes; dan
f) tempat, tanggal, hari, dan waktu untuk menyampaikan barang yang
akan dikonteskan.
3) Kontes dapat diikuti oleh perorangan, badan usaha, kelompok, lembaga
pendidikan/riset dan lain-lain.
4) Seluruh pegawai K/L/D/I yang bersangkutan, Tim Teknis/Tim Ahli untuk
Kontes, peserta terafiliasi dengan Tim Teknis/Tim Ahli dilarang mengikuti
Kontes.
b. Pendaftaran dan Pengambilan Dokumen Kontes
Pendaftaran dan pengambilan Dokumen Kontes sesuai dengan jadwal yang
ada dalam pengumuman dengan ketentuan sebagai berikut:
1) mendaftar dan mengambil langsung Dokumen Kontes kepada ULP/Pejabat
Pengadaan; atau
2) mendaftar dan mengunduh Dokumen Kontes melalui website K/L/D/I
masing-masing.
c. Pemberian Penjelasan
1) ULP/Pejabat Pengadaan beserta Tim Juri/Tim Ahli menjelaskan seluruh
ketentuan Kontes kepada peserta di tempat dan waktu yang ditentukan
dalam pengumuman.
2) Ketidakhadiran …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 124
2) Ketidakhadiran peserta pada saat pemberian penjelasan tidak dapat
dijadikan dasar untuk menolak/menggugurkan peserta.
3) Pemberian penjelasan hanya dapat dihadiri oleh peserta yang terdaftar.
4) Dalam pemberian penjelasan, harus dijelaskan kepada peserta mengenai:
a) waktu, tempat dan cara penyampaian barang yang akan dikonteskan;
b) dokumen yang harus dilampirkan dalam penyampaian barang yang
akan dikonteskan (apabila diperlukan) ;
c) persyaratan Kontes;
d) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;
e) surat perjanjian yang akan digunakan (apabila diperlukan); dan
f) pagu anggaran dan rincian imbalan/hadiah.
5) Pemberian penjelasan, pertanyaan dari peserta, jawaban dari ULP/Pejabat
Pengadaan dan/atau Tim Juri/Tim Ahli, serta keterangan lain, dituangkan
dalam Berita Acara Pemberian Penjelasan yang ditandatangani oleh
anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan dan Tim Juri/Tim Ahli yang hadir.
6) Pemberian penjelasan dilakukan dengan cara:
a) penjelasan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan; dan
b) penjelasan teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.
d. Penyampaian Barang yang akan dikonteskan
1) Metode dan tata cara penyampaian Barang yang akan dikonteskan harus
mengikuti ketentuan yang dipersyaratkan dalam Dokumen Kontes.
2) Penyampaian Barang yang akan dikonteskan disertai dokumen
persyaratan administrasi dan teknis (apabila diperlukan) dilakukan pada
hari, tanggal, waktu dan tempat sesuai yang ditentukan dalam
pengumuman.
3) Peserta dapat menyampaikan lebih dari 1 (satu) Barang yang akan
dikonteskan.
4) Dokumen persyaratan administrasi dan teknis:
a) persyaratan administrasi meliputi:
(1) salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte pendirian
badan usaha, surat keputusan pembentukan lembaga atau surat
identitas lainnya; dan
(2) salinan NPWP.
b) persyaratan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 125
b) persyaratan teknis, meliputi:
(1) spesifikasi barang yang akan dikonteskan; dan
(2) keterangan tentang metode pembuatan/ pelaksanaannya.
5) Dokumen administrasi dan teknis disampaikan sebanyak 2 (dua)
rangkap, terdiri dari: dokumen asli 1 (satu) rangkap dan rekamannya 1
(satu) rangkap ditandai “ASLI” dan “REKAMAN”.
6) Semua dokumen dimasukkan dalam sampul penutup dan ditulis
“Dokumen Kontes”, nama paket pekerjaan, nama dan alamat peserta, dan
disampaikan bersama barang yang akan dikonteskan kepada ULP/Pejabat
Pengadaan.
7) Peserta menyampaikan langsung Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes kepada ULP/Pejabat Pengadaan sesuai jadwal yang
ditetapkan. Batas akhir penyampaian Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes dapat sama dengan waktu pelaksanaan Kontes.
8) Peserta dapat menyampaikan Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes melalui pos/jasa pengiriman dengan ketentuan sudah
diterima ULP/Pejabat Pengadaan sebelum batas akhir penerimaan Barang
yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dengan segala risiko
keterlambatan dan kerusakan menjadi risiko peserta.
9) Dalam hal Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes
disampaikan melalui pos/jasa pengiriman, maka sampul penutup
dimasukkan ke dalam sampul luar yang hanya mencantumkan alamat
ULP/Pejabat Pengadaan.
10) Untuk Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang
diterima melalui pos/jasa pengiriman:
a) ULP/Pejabat Pengadaan mencatat waktu dan tanggal penerimaannya
pada sampul luar; dan
b) apabila terlambat diterima, Barang tersebut tidak diikutsertakan dalam
kontes.
11) ULP/Pejabat Pengadaan membuat tanda terima Barang yang akan
dikonteskan serta Dokumen Kontes.
12) ULP/Pejabat Pengadaan menolak semua Barang yang akan dikonteskan
serta Dokumen Kontes yang masuk setelah batas akhir pemasukan Barang
yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.
13) Pada…
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 126
13) Pada batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes, salah satu anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan
menutup penerimaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen
Kontes, dengan mencoret tepat di bawah daftar peserta terakhir serta
membubuhkan tanda tangan.
14) Segera setelah batas akhir pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes, ULP/Pejabat Pengadaan menyatakan dihadapan para
peserta bahwa saat pemasukan Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes telah ditutup sesuai waktunya, menolak Barang yang
akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang terlambat dan/atau
sebagian tambahan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes,
dan membuka Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang
masuk.
15) Tidak diperkenankan mengubah tempat dan batas akhir pemasukan
Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, kecuali keadaan
kahar.
16) Perubahan tempat dan batas akhir pemasukan Barang yang akan
dikonteskan serta Dokumen Kontes karena terjadi kahar, dituangkan
dalam Adendum Dokumen Kontes dan disampaikan kepada seluruh
peserta.
e. Pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes
1) Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes dibuka dihadapan
peserta pada waktu dan tempat sesuai ketentuan.
2) ULP/Pejabat Pengadaan menghitung jumlah Barang yang akan
dikonteskan serta Dokumen Kontes yang masuk dihadapan peserta.
3) ULP/Pejabat Pengadaan membuka Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes di hadapan peserta kemudian dijadikan lampiran Berita
Acara Pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.
4) ULP/Pejabat Pengadaan memeriksa, dan menunjukkan dihadapan para
peserta mengenai kelengkapan Barang yang akan dikonteskan serta
Dokumen Kontes yang terdiri dari:
a).persyaratan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 127
a) persyaratan administrasi meliputi:
(1) salinan kartu identitas untuk perorangan/kelompok, akte
pendirian badan usaha, surat keputusan pembentukan lembaga
atau surat identitas lainnya; dan
(2) salinan NPWP.
b) proposal teknis, berisi:
(1) berupa produk yang dikonteskan; dan
(2) keterangan tentang metode pembuatan/pelaksanaannya.
5) ULP/Pejabat Pengadaan tidak boleh menggugurkan peserta pada waktu
pembukaan Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes kecuali
untuk yang terlambat.
6) ULP/Pejabat Pengadaan segera membuat Berita Acara Pembukaan Barang
yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes, yang paling sedikit
memuat:
a) jumlah Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang
masuk;
b) jumlah Barang yang akan dikonteskan serta Dokumen Kontes yang
lengkap dan tidak lengkap;
c) kelainan-kelainan yang dijumpai dalam Barang yang akan
dikonteskan serta Dokumen Kontes;
d) keterangan lain yang dianggap perlu;
e) tanggal pembuatan Berita Acara; dan
f) tanda tangan anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
7) Setelah dibacakan dengan jelas, Berita Acara ditandatangani oleh anggota
pokja ULP/Pejabat Pengadaan yang hadir.
8) Berita Acara dilampiri Dokumen Kontes.
9) Salinan Berita Acara dibagikan kepada peserta yang hadir tanpa dilampiri
Dokumen Kontes.
f. Pemeriksaan Administrasi dan Teknis
1) Pemeriksaan administrasi dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan.
2) Peserta yang lulus pemeriksaan administasi akan dilanjutkan dengan
penilaian teknis.
3) Penilaian …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 128
3) Penilaian teknis dilakukan oleh Tim Juri/Tim Ahli.
g. Pembuatan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK)
a) BAHK merupakan kesimpulan dari hasil pemeriksaan Dokumen Kontes
yang dibuat oleh ULP/Pejabat Pengadaan dan penilaian Barang yang akan
dikonteskan yang dibuat oleh Tim Juri/Tim Ahli dan ditandatangani oleh
paling kurang 1 (satu) orang anggota pokja ULP/Pejabat Pengadaan.
b) BAHK bersifat rahasia sampai dengan pengumuman pemenang.
c) BAHK harus memuat hal-hal sebagai berikut:
(1) nama semua peserta;
(2) persyaratan Kontes;
(3) unsur-unsur yang dinilai oleh Tim Juri/Tim Ahli;
(4) keterangan-keterangan lain yang dianggap perlu mengenai hal ikhwal
pelaksanaan Kontes; dan
d) Apabila tidak ada penawaran yang memenuhi syarat, BAHK harus
mencantumkan pernyataan bahwa Kontes dinyatakan gagal, dan harus
segera dilakukan Kontes ulang. Apabila peserta yang memenuhi syarat
kurang dari 3 (tiga), maka peserta tersebut tetap diusulkan sebagai calon
pemenang.
h. Penetapan Pemenang Kontes
1) ULP/Pejabat Pengadaan menetapkan calon pemenang yang
menguntungkan bagi negara dalam arti:
a) penawaran memenuhi syarat administratif dan teknis yang ditentukan
dalam Dokumen Kontes;
b) telah memperhatikan penggunaan semaksimal mungkin hasil produksi
dalam negeri; dan
c) pengembangan gagasan orisinal, kreativitas dan inovasi.
2) Penetapan pemenang dilakukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan setelah
mendapat masukan dari Tim Juri/Tim Ahli.
3) Calon pemenang harus sudah ditetapkan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja setelah pembukaan Barang yang
akan dikonteskan serta Dokumen Kontes.
4) ULP …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 129
4) ULP/Pejabat Pengadaan melaporkan kepada PPK yang disertai penjelasan
atau keterangan lain yang dianggap perlu.
5) Penetapan pemenang disusun sesuai dengan urutannya dan harus memuat:
a) nama Kontes;
b) besar hadiah;
c) nama dan alamat pemenang;
d) hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
e) NPWP.
6) Penunjukan pemenang dilakukan dengan didukung data sebagai berikut:
a) Dokumen Kontes beserta adendum (bila ada);
b) BAPP;
c) BAHK;
d) Surat penetapan pemenang oleh ULP/Pejabat Pengadaan;
e) Ringkasan proses dan hasil Kontes; dan
f) Proposal dari pemenang 1, 2 dan 3.
i. Pengumuman Pemenang Kontes
1) Berdasarkan Berita Acara Hasil Kontes (BAHK) dan surat penetapan
pemenang, ULP/Pejabat Pengadaan mengumumkan pemenang Kontes di
website K/L/D/I masing-masing dan papan pengumuman resmi untuk
masyarakat, yang paling sedikit memuat:
a) nama Kontes;
b) besar hadiah;
c) nama dan alamat pemenang;
d) hasil pemeriksaan administrasi dan teknis; dan
e) Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP)
2) Pemenang diumumkan dan diberitahukan oleh ULP/Pejabat Pengadaan
kepada para peserta paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah Surat
Penetapan Pemenang.
3) Keputusan pemenang bersifat final tidak dapat diganggu gugat.
j. Penunjukan Pemenang Kontes
1) PPK mengeluarkan Surat Penunjukan Pemenang.
2) Dalam …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 130
2) Dalam hal peserta yang bersangkutan tidak bersedia ditunjuk sebagai
pemenang, maka Barang yang dikonteskan menjadi hak negara dan kepada
peserta yang bersangkutan tidak dapat menuntut kerugian dalam bentuk
apapun.
3) Surat Penunjukan Pemenang harus dibuat paling lambat 2 (dua) hari kerja
setelah pengumuman penetapan pemenang dan segera disampaikan kepada
pemenang.
4) Salah satu tembusan dari Surat Penunjukan Pemenang disampaikan
sekurang-kurangnya kepada unit pengawasan internal.
k. Surat Perjanjian
Surat Perjanjian ditandatangani paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah
diterbitkannya Surat Penunjukan Pemenang.
7. PELELANGAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 131
7. PELELANGAN GAGAL DAN TINDAK LANJUT PELELANGAN GAGAL
a. Pelelangan Gagal
1) ULP menyatakan Pelelangan gagal, apabila :
a) jumlah peserta yang lulus kualifikasi pada proses prakualifikasi
kurang dari 3 (tiga);
b) jumlah peserta yang memasukan Dokumen Penawaran kurang dari 3
(tiga);
c) sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata benar;
d) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
e) dalam evaluasi penawaran ditemukan bukti/indikasi terjadi
persaingan tidak sehat;
f) harga penawaran terendah terkoreksi untuk Kontrak Harga Satuan
dan Kontrak gabungan lump sum dan Harga Satuan lebih tinggi dari
HPS;
g) seluruh harga penawaran yang masuk untuk Kontrak lump sum diatas
HPS;
h) sanggahan dari peserta atas pelaksanaan pelelangan yang tidak sesuai
dengan ketentuan Perpres ini dan Dokumen Pengadaan ternyata
benar;
i) sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen Pengadaan
ternyata benar; atau
j) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2, setelah
dilakukan evaluasi dengan sengaja tidak hadir dalam klarifikasi
dan/atau pembuktian kualifikasi.
2) PA/KPA menyatakan Pelelangan gagal, apabila:
a) PA/KPA sependapat dengan PPK yang tidak bersedia menandatangani
SPPBJ karena proses Pelelangan tidak sesuai dengan Peraturan
Presiden ini;
b) pengaduan masyarakat adanya dugaan KKN yang melibatkan ULP
dan/atau PPK ternyata benar;
c) dugaan KKN dan/atau pelanggaran persaingan sehat dalam
pelaksanaan Pelelangan dinyatakan benar oleh pihak berwenang;
d) sanggahan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 132
d) sanggahan dari Penyedia Barang/Jasa atas kesalahan prosedur yang
tercantum dalam Dokumen Pengadaan Penyedia Barang/Jasa ternyata
benar;
e) Dokumen Pengadaan tidak sesuai dengan Peraturan Presiden ini;
f) pelaksanaan Pelelangan tidak sesuai atau menyimpang dari Dokumen
Pengadaan;
g) calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
mengundurkan diri; atau
h) pelaksanaan Pelelangan melanggar Peraturan Presiden ini.
3) Menteri/Kepala Lembaga/Pimpinan Institusi Lainnya menyatakan
pelelangan gagal, apabila:
a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur
dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan KPA, PPK dan/atau
ULP, ternyata benar; atau
b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan KPA,
ternyata benar.
4) Kepala Daerah menyatakan pelelangan gagal, apabila:
a) Sanggahan banding dari peserta atas terjadinya pelanggaran prosedur
dalam pelaksanaan pelelangan yang melibatkan PA, KPA, PPK
dan/atau ULP, ternyata benar; atau
b) Pengaduan masyarakat atas terjadinya KKN yang melibatkan PA
dan/atau KPA, ternyata benar.
5) Setelah pelelangan dinyatakan gagal, maka ULP memberitahukan kepada
seluruh peserta.
6) Setelah pemberitahuan adanya pelelangan gagal, maka ULP meneliti dan
menganalisis penyebab terjadinya pelelangan gagal, untuk menentukan
langkah selanjutnya, yaitu melakukan:
a) evaluasi ulang;
b) penyampaian ulang Dokumen Penawaran;
c) pelelangan ulang; atau
d) penghentian proses pelelangan.
b. Tindak …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 133
b. Tindak Lanjut Pelelangan Gagal
1) PA/KPA, PPK dan/atau ULP melakukan evaluasi penyebab terjadinya
pelelangan gagal, antara lain:
a) kemungkinan terjadinya persekongkolan;
b) adanya persyaratan yang diskriminatif;
c) spesifikasi teknis terlalu tinggi;
d) spesifikasi mengarah pada satu merek/produk tertentu, kecuali suku
cadang;
e) nilai total HPS pengadaan terlalu rendah;
f) nilai dan/atau ruang lingkup pekerjaan terlalu luas/besar; dan/atau
g) kecurangan dalam pengumuman.
2) Apabila dari hasil evaluasi penyebab terjadinya pelelangan gagal,
mengharuskan adanya perubahan Dokumen Pengadaan, maka pelelangan
diproses seperti pelelangan baru.
3) ULP menindaklanjuti pelelangan gagal dengan ketentuan sebagai berikut:
a) apabila jumlah peserta yang lulus prakualifikasi kurang dari 3 (tiga),
maka dilakukan pengumuman ulang prakualifikasi untuk mencari
peserta baru selain peserta yang telah lulus penilaian kualifikasi.
Peserta yang sudah lulus penilaian kualifikasi tidak perlu dilakukan
penilaian kembali, kecuali ada perubahan Dokumen Kualifikasi;
b) apabila jumlah peserta yang memasukkan Dokumen Penawaran
kurang dari 3 (tiga), maka dilakukan pengumuman ulang untuk
mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan
penawaran;
c) apabila sanggahan dari peserta terhadap hasil prakualifikasi ternyata
benar, maka dilakukan penilaian kualifikasi ulang dan
mengumumkan kembali hasil penilaian kualifikasi ulang;
d) melakukan pelelangan ulang, apabila :
(1) tidak ada penawaran yang lulus evaluasi penawaran;
(2) dalam kontrak harga satuan serta kontrak gabungan lump sum
dan harga satuan, semua penawaran terkoreksi yang disampaikan
peserta melampaui HPS;
(3) dalam …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 134
(3) dalam kontrak lump sum, semua penawaran di atas HPS; dan/atau
(4) pelaksanaan pelelangan melanggar Peraturan Presiden ini.
e) apabila dalam evaluasi penawaran terjadi persaingan tidak sehat,
maka dilakukan evaluasi ulang atau pengumuman ulang untuk
mengundang peserta baru selain peserta yang telah memasukkan
penawaran. Peserta yang terlibat terjadinya persaingan tidak sehat,
dikenakan sanksi dimasukkan dalam daftar hitam;
f) apabila pelaksanaan pelelangan tidak sesuai dengan ketentuan dalam
Dokumen Pengadaan, maka dilakukan evaluasi ulang;
g) apabila sanggahan dari peserta atas kesalahan substansi Dokumen
Pengadaan ternyata benar, maka setelah memperbaiki Dokumen
Pengadaan, dilakukan pelelangan ulang dengan mengumumkan
kembali dan mengundang peserta baru selain peserta lama yang telah
masuk dalam daftar peserta;
h) apabila calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
setelah dilakukan evaluasi, tidak hadir dalam klarifikasi dan/atau
verifikasi kualifikasi dengan alasan yang tidak dapat diterima, maka
ULP:
(1) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta kecuali peserta yang tidak hadir tersebut, untuk
mengajukan penawaran ulang secara lengkap (administrasi,
teknis dan harga); dan/atau
(2) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang
peserta baru; dan
(3) memberikan sanksi kepada peserta yang tidak hadir tersebut
berupa:
(a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara; dan
(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya.
i) apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas terjadinya
KKN dari calon pemenang dan calon pemenang cadangan 1 dan 2
ternyata benar, diatur ketentuan sebagai berikut :
(1) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 135
(1) apabila PA, KPA, PPK dan anggota ULP tidak terlibat KKN, maka
ULP:
(a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga);
dan/atau
(b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang
peserta baru.
(2) apabila PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP terlibat KKN, maka
dilakukan penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat
KKN, kemudian:
(a) mengundang ulang semua peserta yang tercantum dalam daftar
peserta yang tidak terlibat KKN, untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga);
dan/atau
(b) melakukan pengumuman pelelangan ulang untuk mengundang
peserta baru.
(3) dalam hal ULP menemukan indikasi kuat adanya KKN diantara para
peserta, maka ULP:
(a) meneliti kewajaran penawaran dengan cara memeriksa
koefisien dan harga satuan dasar upah, bahan dan alat serta
membandingkan dengan harga satuan pekerjaan sejenis
terdekat;
(b) memeriksa dokumentasi yang mendukung adanya KKN; dan
(c) menghentikan proses pelelangan, apabila hasil penelitian dan
pemeriksaan mengarah kepada terjadinya KKN.
(4) peserta yang terlibat KKN dikenakan sanksi :
(a) Jaminan Penawaran disita dan dicairkan untuk negara;
(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya; dan
(c) pidana sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(5) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat KKN, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
j) apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 136
j) apabila pelelangan gagal karena pengaduan masyarakat atas
terjadinya pelanggaran prosedur ternyata benar, maka dilakukan
penggantian pejabat dan/atau anggota ULP yang terlibat, kemudian:
(1) mengundang ulang semua peserta untuk mengajukan penawaran
ulang secara lengkap (administrasi, teknis dan harga); dan
(2) PA, KPA, PPK dan/atau anggota ULP yang terlibat, dikenakan
sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
k) pelelangan gagal karena calon pemenang dan calon pemenang
cadangan 1 dan 2 mengundurkan diri, dilakukan pelelangan ulang
dengan cara sebagai berikut :
(1) mengundang peserta yang memenuhi syarat untuk
menyampaikan penawaran harga yang baru, apabila yang
memenuhi syarat sama dengan atau lebih dari 3 (tiga) peserta
(tidak termasuk yang mengundurkan diri); atau
(2) mengundang peserta lama dan mengumumkan kembali untuk
mendapatkan peserta baru yang memenuhi syarat supaya
mengajukan penawaran, apabila yang memenuhi syarat kurang
dari 3 (tiga) peserta (tidak termasuk yang mengundurkan diri);
dan
(3) memberikan sanksi kepada peserta yang mengundurkan diri
berupa:
(a) jaminan penawarannya disita dan dicairkan untuk negara;
dan
(b) dimasukkan dalam daftar hitam, baik badan usaha beserta
pengurusnya.
l) Apabila dalam pelelangan ulang pesertanya kurang dari 3 (tiga),
maka :
(1) proses pelelangan dilanjutkan dengan melakukan negosiasi harga,
dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya 2 (dua);
atau
(2) proses pelelangan dilanjutkan seperti proses Penunjukan
Langsung, dalam hal peserta yang memasukan penawaran hanya
1 (satu).
m) Apabila pelelangan ulang mengalami kegagalan, maka :
(1) anggaran dikembalikan ke negara dalam hal waktu sudah tidak
mencukupi;
(2) dapat …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 137
(2) dapat dilakukan pelelangan kembali dengan terlebih dahulu
melakukan pengkajian ulang penyebab pelelangan ulang gagal
apabila waktu masih mencukupi; atau
(3) PA/KPA mengusulkan perubahan alokasi dananya (revisi anggaran)
untuk pekerjaan lain.
j) PA/KPA, PPK dan/atau ULP dilarang memberikan ganti rugi kepada
peserta pelelangan apabila penawarannya ditolak atau pelelangan
dinyatakan gagal.
C. PENANDATANGANAN …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 138
C. PENANDATANGANAN DAN PELAKSANAAN KONTRAK/SPK
1. PENANDATANGANAN KONTRAK
Setelah SPPBJ diterbitkan, PPK melakukan finalisasi terhadap rancangan kontrak, dan
menandatangani kontrak pelaksanaan pekerjaan, apabila dananya telah cukup
tersedia dalam dokumen anggaran, dengan ketentuan sebagai berikut :
a. Penandatanganan kontrak dilakukan paling lambat 14 (empat belas) hari
kerja setelah diterbitkan SPPBJ, dan setelah penyedia menyerahkan Jaminan
Pelaksanaan, dengan ketentuan:
1) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi antara 80%
(delapan puluh perseratus) sampai dengan 100% (seratus perseratus) nilai
total HPS adalah sebesar 5% (lima perseratus) dari nilai Kontrak;
2) nilai Jaminan Pelaksanaan untuk harga penawaran terkoreksi atau
dibawah 80% (delapan puluh perseratus) nilai HPS adalah sebesar 5%
(lima perseratus) dari nilai total HPS; dan
3) masa berlaku Jaminan Pelaksanaan sejak tanggal penandatanganan
Kontrak sampai serah terima Barang berdasarkan Kontrak.
b. PPK dan penyedia tidak diperkenankan mengubah substansi Dokumen
Pengadaan sampai dengan penandatanganan Kontrak, kecuali perubahan
waktu pelaksanaan pekerjaan yang melewati batas tahun anggaran.
c. Perubahan waktu pelaksanaan pekerjaan dilakukan setelah mendapat
persetujuan kontrak tahun jamak.
d. PPK dan penyedia wajib memeriksa konsep Kontrak meliputi substansi,
bahasa, redaksional, angka dan huruf serta membubuhkan paraf pada setiap
lembar Dokumen Kontrak.
e. Menetapkan urutan hirarki bagian-bagian Dokumen Kontrak dalam Surat
Perjanjian, dengan maksud apabila terjadi pertentangan ketentuan antara
bagian satu dengan bagian yang lain, maka berlaku urutan sebagai berikut:
1) adendum …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 139
1) adendum Surat Perjanjian;
2) pokok perjanjian;
3) surat penawaran berikut daftar kuantitas dan harga;
4) syarat-syarat khusus Kontrak;
5) syarat-syarat umum Kontrak;
6) spesifikasi khusus;
7) spesifikasi umum;
8) gambar-gambar; dan
9) dokumen lainnya seperti: jaminan-jaminan, SPPBJ, BAHP, BAPP.
f. Banyaknya rangkap Kontrak dibuat sesuai kebutuhan, yaitu:
1) sekurang-kurangnya 2 (dua) Kontrak asli, terdiri dari:
a) Kontrak asli pertama untuk PPK dibubuhi materai pada bagian yang
ditandatangani oleh penyedia barang; dan
b) Kontrak asli kedua untuk penyedia barang dibubuhi materai pada
bagian yang ditandatangani oleh PPK;
2) rangkap Kontrak lainnya tanpa dibubuhi materai, apabila diperlukan.
g. Penandatanganan Kontrak yang kompleks dan/atau bernilai diatas
Rp100.000.000.000,00 (seratus miliar rupiah) dilakukan setelah memperoleh
pendapat ahli hukum Kontrak.
h. Pihak yang berwenang menandatangani Kontrak atas nama Penyedia adalah
Direksi yang disebutkan namanya dalam Akta Pendirian/Anggaran Dasar,
yang telah didaftarkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan atau
penyedia perorangan.
i. Pihak lain yang bukan Direksi atau yang namanya tidak disebutkan dalam
Akta Pendirian/Anggaran Dasar sebagaimana dimaksud pada huruf h., dapat
menandatangani Kontrak, sepanjang mendapat kuasa/pendelegasian
wewenang yang sah dari Direksi atau pihak yang sah berdasarkan Akta
Pendirian/Anggaran Dasar untuk menandatangani Kontrak.
2. Pelaksanaan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 140
2. PELAKSANAAN KONTRAK PENGADAAN BARANG
a. Surat Pesanan (SP)
1) PPK menerbitkan SP selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kalender
sejak tanggal penandatanganan Kontrak.
2) SP harus sudah disetujui/ditandatangani oleh penyedia sesuai dengan
yang dipersyaratkan dengan dibubuhi materai selambat-lambatnya 7
(tujuh) hari kalender sejak tanggal penerbitan SP.
3) Tanggal penandatanganan SP oleh penyedia ditetapkan sebagai tanggal
awal perhitungan waktu penyerahan.
b. Penyusunan Program Mutu
1) Program mutu disusun oleh penyedia paling sedikit berisi:
a) informasi pengadaan barang;
b) organisasi kerja penyedia;
c) jadwal pelaksanaan pekerjaan;
d) prosedur pelaksanaan pekerjaan;
e) prosedur instruksi kerja; dan
f) pelaksana kerja.
2) Program mutu dapat direvisi sesuai dengan kondisi lapangan.
c. Rapat Persiapan Pelaksanaan Kontrak
1) PPK bersama dengan penyedia menyelenggarakan rapat persiapan
pelaksanaan kontrak.
2) Beberapa hal yang dibahas dan disepakati dalam rapat persiapan
pelaksanaan kontrak adalah:
a) program mutu;
b) organisasi kerja;
c) tata cara pengaturan pelaksanaan pekerjaan; dan
d) penyusunan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 141
d) penyusunan rencana pemeriksaan lokasi pekerjaan, apabila ada.
d. Pemeriksaan Bersama
1) Apabila diperlukan, pada tahap awal pelaksanaan Kontrak, PPK bersamasama
dengan penyedia barang melakukan pemeriksaan kondisi lapangan.
2) Untuk pemeriksaan bersama ini, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
3) Hasil pemeriksaan bersama dituangkan dalam Berita Acara. Apabila dalam
pemeriksaan bersama mengakibatkan perubahan isi Kontrak, maka harus
dituangkan dalam adendum Kontrak.
e. Inspeksi Pabrikasi
1) PPK atau Tim Inspeksi yang ditunjuk PPK dapat melakukan inspeksi atas
proses pabrikasi barang/peralatan khusus.
2) Jadwal, tempat dan ruang lingkup inspeksi harus sesuai dengan ketentuan
dalam Kontrak.
3) Biaya pelaksanaan inspeksi termasuk dalam harga Kontrak.
f. Pembayaran Uang Muka
1) Nilai besaran uang muka paling tinggi sesuai dengan yang ditetapkan
dalam Kontrak.
2) Besarnya Jaminan Uang Muka adalah senilai uang muka yang diterima
penyedia.
3) Jaminan Uang Muka diterbitkan oleh Bank Umum, perusahaan
penjaminan atau perusahaan asuransi.
4) Penyedia dapat mengajukan permohonan pengambilan uang muka secara
tertulis kepada PPK disertai dengan rencana penggunaan uang muka
untuk melaksanakan pekerjaan sesuai Kontrak.
5) PPK …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 142
5) PPK mengajukan surat permintaan pembayaran untuk permohonan
tersebut setelah Jaminan Uang Muka diterima dari penyedia.
6) Pengembalian uang muka diperhitungkan berangsur-angsur secara
proporsional pada setiap pembayaran prestasi pekerjaan dan paling
lambat harus lunas pada saat pekerjaan mencapai prestasi 100% (seratus
perseratus);
7) Untuk kontrak tahun jamak, nilai jaminan uang muka secara bertahap
dapat dikurangi sesuai dengan pencapaian prestasi pekerjaan.
g. Perubahan Kegiatan Pekerjaan
1) Untuk kepentingan pemeriksaan, PA/KPA dapat membentuk
Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak atas usul PPK.
2) Apabila terdapat perbedaan yang signifikan antara kondisi lokasi
pekerjaan pada saat pelaksanaan dengan gambar dan spesifikasi yang
ditentukan dalam dokumen Kontrak, maka PPK bersama penyedia dapat
melakukan perubahan Kontrak yang meliputi antara lain:
a) menambah atau mengurangi volume pekerjaan yang tercantum dalam
Kontrak;
b) mengurangi atau menambah jenis pekerjaan;
c) mengubah spesifikasi pekerjaan sesuai dengan kebutuhan lokasi
pekerjaan; dan/atau
d) melaksanakan pekerjaan tambah yang belum tercantum dalam
Kontrak yang diperlukan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan.
3) Pekerjaan tambah harus mempertimbangkan tersedianya anggaran dan
paling tinggi 10% (sepuluh perseratus) dari nilai Kontrak awal.
4) Perintah perubahan pekerjaan dibuat oleh PPK secara tertulis kepada
penyedia kemudian dilanjutkan dengan negosiasi teknis
dan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 143
dan harga dengan tetap mengacu pada ketentuan yang tercantum dalam
Kontrak awal.
5) Hasil negosiasi tersebut dituangkan dalam Berita Acara sebagai dasar
penyusunan adendum Kontrak.
h. Perlindungan Hak Kekayaan Intelektual
Penyedia barang harus menjamin PPK bahwa barang yang diserahkan tidak
melanggar hak atas kekayaan intelektual sebagaimana ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku.
i. Asuransi
1) Penyedia barang harus mengasuransikan barang-barang yang akan
dikirim sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku dan ketentuan yang tercantum dalam Kontrak;
2) Penerima manfaat harus dijelaskan dalam dokumen asuransi yang
disesuaikan dengan ketentuan Kontrak.
j. Pengiriman
1) Penyedia barang memberi informasi kepada PPK tentang jadwal
pengiriman barang serta menyampaikan dokumen pengiriman barang;
2) Sarana transportasi yang dipakai harus sesuai dengan dokumen Kontrak;
3) Untuk barang-barang yang mudah rusak atau berisiko tinggi, penyedia
barang harus memberikan informasi secara rinci tentang cara
penanganannya.
k. Uji Coba
1) Setelah barang dikirim, barang diuji-coba oleh penyedia barang
disaksikan oleh PPK;
2) Hasil uji coba dituangkan dalam berita acara;
3) Apabila …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 144
3) Apabila pengoperasian barang tersebut memerlukan keahlian khusus
maka harus dilakukan pelatihan kepada PPK oleh penyedia barang, biaya
pelatihan termasuk dalam harga barang;
4) Apabila hasil uji coba tidak sesuai dengan spesifikasi yang ditentukan
dalam Kontrak, maka penyedia barang memperbaiki atau mengganti
barang tersebut dengan biaya sepenuhnya ditanggung penyedia barang.
l. Serah Terima Barang
1) Setelah pekerjaan 100% (seratus perseratus), penyedia mengajukan
permintaan secara tertulis kepada PPK untuk penyerahan pekerjaan;
2) Dalam rangka penilaian hasil pekerjaan, PPK menugaskan Panitia/Pejabat
Penerima Hasil Pekerjaan.
3) PPK melakukan penilaian terhadap hasil pekerjaan yang telah diselesaikan
oleh penyedia. Apabila terdapat kekurangan-kekurangan dan/atau cacat
hasil pekerjaan, penyedia wajib memperbaiki/menyelesaikannya.
4) PPK menerima penyerahan pekerjaan setelah:
a) seluruh hasil pekerjaan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan
Kontrak dan diterima oleh Panitia/Pejabat Penerima Hasil Pekerjaan;
dan
b) Penyedia menyerahkan sertifikat garansi kepada PPK (apabila
diperlukan).
m. Pembayaran
1) Penyelesaian pembayaran hanya dapat dilaksanakan setelah barang
dinyatakan diterima sesuai dengan berita acara serah terima barang dan
bilamana dianggap perlu dilengkapi dengan berita acara hasil uji coba.
2) Pembayaran dengan L/C mengikuti ketentuan umum yang berlaku di
bidang perdagangan.
n.Denda …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 145
n. Denda dan Ganti Rugi
1) Denda merupakan sanksi finansial yang dikenakan kepada penyedia
barang/jasa sedangkan ganti rugi merupakan sanksi finansial yang
dikenakan kepada PPK, karena terjadinya cidera janji/wanprestasi yang
tercantum dalam Kontrak.
2) Besarnya denda kepada penyedia atas keterlambatan penyelesaian
pekerjaan adalah
a) 1/1000 (satu perseribu) dari sisa harga bagian Kontrak yang belum
dikerjakan, apabila bagian barang yang sudah dilaksanakan dapat
berfungsi; atau
b) 1/1000 (satu perseribu) dari harga Kontrak, apabila bagian barang
yang sudah dilaksanakan belum berfungsi.
3) Besarnya ganti rugi yang dibayar oleh PPK atas keterlambatan
pembayaran adalah sebesar bunga terhadap nilai tagihan yang terlambat
dibayar, berdasarkan tingkat suku bunga yang berlaku pada saat itu
menurut ketetapan Bank Indonesia, atau dapat diberikan kompensasi
sesuai ketentuan dalam Dokumen Kontrak.
4) Tata cara pembayaran denda dan/atau ganti rugi diatur di dalam
Dokumen Kontrak.
o. Penyesuaian Harga
1) Penyesuaian harga dilakukan sesuai dengan ketentuan yang tercantum
dalam Dokumen Kontrak.
2) Penyesuaian harga dapat diberlakukan terhadap Kontrak yang lebih dari
12 (dua belas) bulan.
p. Keadaan Kahar
1) Apabila terjadi Keadaan Kahar, maka penyedia memberitahukan kepada
PPK paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak terjadinya
Keadaan Kahar, dengan menyertakan pernyataan Keadaan Kahar dari
pejabat yang berwenang.
2) Keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat Keadaan Kahar yang
dilaporkan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 146
dilaporkan dalam waktu maksimal 14 (empat belas) hari kalender sejak
terjadinya Keadaan Kahar, tidak dikenakan sanksi.
q. Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Pekerjaan
1) Perpanjangan waktu pelaksanaan dapat diberikan oleh PPK atas
pertimbangan yang layak dan wajar untuk hal-hal sebagai berikut:
a) pekerjaan tambah;
b) perubahan disain;
c) keterlambatan yang disebabkan oleh PPK;
d) masalah yang timbul diluar kendali penyedia; dan/atau
e) Keadaan Kahar.
2) Waktu penyelesaian pekerjaan dapat diperpanjang sekurang-kurangnya
sama dengan waktu terhentinya kontrak akibat Keadaan Kahar.
3) PPK dapat menyetujui perpanjangan waktu pelaksanaan setelah
melakukan penelitian terhadap usulan tertulis yang diajukan oleh
penyedia.
4) PPK dapat menugaskan Panitia/Pejabat Peneliti Pelaksanaan Kontrak
untuk meneliti kelayakan usaha perpanjangan waktu pelaksanaan.
5) Persetujuan perpanjangan waktu pelaksanaan dituangkan dalam adendum
Kontrak.
r. Laporan Hasil Pekerjaan
1) Pemeriksaan pekerjaan dilakukan selama pelaksanaan Kontrak untuk
menetapkan volume pekerjaan atas kegiatan yang telah dilaksanakan guna
pembayaran hasil pekerjaan. Hasil pemeriksaan pekerjaan dituangkan
dalam laporan kemajuan hasil pekerjaan.
2) Untuk kepentingan pengendalian dan pengawasan, dibuat laporan
realisasi mengenai seluruh aktivitas pekerjaan.
3) Laporan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 147
3) Laporan dibuat oleh penyedia, apabila diperlukan diperiksa oleh konsultan
dan disetujui oleh wakil PPK.
4) Untuk merekam kegiatan pelaksanaan proyek, PPK membuat foto-foto
dokumentasi pelaksanaan pekerjaan.
s. Penghentian dan Pemutusan Kontrak
1) Penghentian Kontrak dapat dilakukan karena pekerjaan sudah selesai atau
terjadi Keadaan Kahar.
2) Dalam hal Kontrak dihentikan, maka PPK wajib membayar kepada
penyedia sesuai dengan prestasi pekerjaan yang telah dicapai.
3) Pemutusan Kontrak dilakukan apabila:
a) denda keterlambatan pelaksanaan pekerjaan akibat kesalahan
Penyedia Barang/Jasa sudah melampaui 5% (lima perseratus) dari
nilai Kontrak;
b) Penyedia lalai/cidera janji dalam melaksanakan kewajibannya dan
tidak memperbaiki kelalaiannya dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan;
c) Penyedia terbukti melakukan KKN, kecurangan dan/atau pemalsuan
dalam proses Pengadaan yang diputuskan oleh instansi yang
berwenang; dan/atau
d) pengaduan tentang penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau
pelanggararan persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan
dinyatakan benar oleh instansi yang berwenang.
4) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena kesalahan penyedia:
a) Jaminan Pelaksanaan dicairkan;
b) sisa Uang Muka harus dilunasi oleh penyedia atau Jaminan Uang
Muka dicairkan;
c) penyedia membayar denda; dan/atau
d) penyedia dimasukkan dalam Daftar Hitam.
5) Dalam hal pemutusan Kontrak dilakukan karena PPK terlibat
penyimpangan prosedur, dugaan KKN dan/atau pelanggararan
persaingan …
LAMPIRAN II TATA CARA PEMILIHAN PENYEDIA BARANG HALAMAN II – 148
persaingan sehat dalam pelaksanaan pengadaan, maka PPK dikenakan
sanksi berdasarkan perundang-undangan.

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s